Tambal Sulam Pensiun Dini

Oleh: Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Pintar atau bodoh, rajin atau malas, semua digaji sama. Itulah pandangan negatif terhadap kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia. Besarnya anggaran negara yang tersedot hanya untuk belanja pegawai dan perjalanan dinas sehingga membuat anggaran negara ini tidak berkualitas.

Menjawab kondisi tersebut, banyak hal yang dilakukan pemerintah dengan melakukan reformasi birokrasi guna menciptakan pelayanan yang berkualitas. Toh kondisi tersebut tidak menjadikan pelayanan terhadap masyarakat lebih baik. Rupanya persoalan sistemik pegawai negeri di Indonesia sudah berkarat dan hasilnya, pegawai negeri kita maunya dilayani dan bukan melayani.

Kendati tidak semuanya pegawai negeri memiliki kinerja yang buruk, namun masyarakat lebih menilai negatif tentang pegawai negeri di Indonesia. Alasannya, mulai dari perekrutannya tidak jujur dengan memakai duit hingga minimnya pelatihan dan persoalan birokratis tugas yang diemban.

Terbatasnya lapangan kerja, menjadi alasan utama para lulusan perguruan tinggi berlomba-lomba untuk menjadi pegawai negeri. Berbagai macam carapun dilakukan, baik itu dengan jalur kekeluargaan ataupun sogokan. Postur negara ini dinilai terlalu besar dengan jumlah pegawai negerinya ketimbang membuat lapangan pekerjaan swasta.

Maka apa yang akan dilakukan Menkeu Agus Martowardojo untuk moratorium perekrutan pegawai negeri dan pensiun dini bagi mereka yang tidak produktif perlu direspon positif. Selain bisa menghemat pengeluaran anggaran pegawai, konon di klaim mampu menghemat anggaran hingga 50%.

Berdasarkan laporan Ditjen Perbendaharaan negara., ada 2000 pegawai yang bisa ditawari pensiun dini. Pasalnya, kesemuanya merupakan lulusan SMA dan sudah tidak bisa dibina dan latih lagi.

Hal yang perlu dikritisi, langkah pensiun dini harus diberlakukan juga terhadap pegawai yang tidak mampu bekerja maksimal dan melakukan pelanggaran. Artinya, tidak semata berdasarkan penilaian tingkat pendidikan semata. Bila perlu mereka yang melakukan pelanggaran langsung dipecat tanpa lagi harus menunggu ketetapan keputusan pengadilan.

Sudah saatnya pengelolaan human capital di lingkungan pemerintahan meniru sistem di perusahaan swasta dengan menjunjung tinggi good corporate governance, menegakkan displin secara serius, bukan setengah hati.

Suka tidak suka pembenahan soal pegawai negeri membutuhkan waktu yang lama, karena kondisi ini sudah mengakar sejak bertahun lamanya. Bila sudah benar, maka melakukan pensiun juga perlu dilakukan secara ketat dan hati-hati serta memperhitungkan potensi permasalahan sosial seperti tingkat pengangguran.

Tentunya kita sepakat persoalan masalah pegawai negeri tidak menjadi penyelesaian yang tambal sulam, menciptakan kualitas anggaran negara yang efisien tetapi belum menyelesaikan dampak yang ada.

BERITA TERKAIT

Sequis Life Ingatkan Pentingnya Investasi Sejak Dini - Gelar Edukasi Keuangan Milenial

NERACA Jakarta - Sequis, perusahaan asuransi yang mendukung literasi keuangan terutama bagi generasi muda, belum lama ini menyelenggarakan Sequis Talk untuk…

BEI Mulai Perkenalkan Saham Sejak Dini - Edukasi Pasar Modal di Manado

NERACA Manado – PT Bursa Efek Indonesia terus memperkenalkan saham sejak dini kepada para siswa di Provinsi Sulawesi Utara agar…

Cara Pemerintah Tambal Defisit BPJS Kesehatan Rp 9T

NERACA Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dikatakan mengalami defisit anggaran hingga mencapai Rp9 triliun. Hal tersebut seperti…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Percepatan Infrastruktur dan Transformasi Ekonomi Indonesia

Oleh: Eddy Cahyono Sugiarto, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Visi besar para Founding Father Indonesia terefleksi dalam Pembukaan UUD 1945 alenia…

PMK 165 Bukan Kebijakan "Tax Amnesty"

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 mengenai pelaksanaan UU…

Perubahan dan Pembangunan Papua Tertutupi Isu Negatif

  Oleh : Dodik Prasetyo, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis (LSISI)   Gejolak permasalahan Papua semakin hari semakin mendapat…