Ekonom Rekomendasikan BI Rate Naik

Benahi Neraca Pembayaran

Jumat, 23/08/2013

NERACA

Jakarta - Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasentiantono menilai kebijakan yang diambil Bank Indonesia yang sempat dua kali menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) dan terakhir mempertahankan BI Rate di posisi 6,5% merupakan hal yang tepat. “Namun untuk pembenahan neraca pembayaran dan neraca perdagangan masih diperlukan lagi kebijakan saya merekomendasikan BI, untuk menaikkan BI rate sebesar 50 bps menjadi 7% pada September, walaupun langkah ini terlambat,” ujar Tony di Jakarta, Kamis (22/8)

Tony juga meyakini, kebijakan tersebut dapat menekan impor yang saat ini masih cukup tinggi sehingga membuat defisit neraca pembayaran dan neraca perdangan Indonesia. Selain itu dia mengatakan, untuk menyikapi pelemahan berbagai indicator makro ekonomi ada beberapa kebijakan fiskal dan moneter yang harus dilakukan. “Misalnya, untuk dari sisi pemerintah, perlu dilakukan restrukturisasi utang luar negeri swasta yang jatuh tempo pada September mendatang,” kata Tony.

Dia menjelaskan, hal ini harus dilakukan oleh pemerintah, karena menurut dia langkah ini juga pernah dilakukan pada krisis tahun 1998. “Pemerintah bisa bernegosiasi dengan debitur untuk memberi diskon bunga atau memperpanjang tenor pembayaran utang,” ucap Tony. Lebih lanjut Tony menjelaskan, langkah-langkah tersebut memang cukup sulit untuk diambil dan dijalankan oleh pemerintah dan BI.

Strategi alternative lain menurut dia adalah dengan melakukan pinjaman atau menambah utang. Langkah ini dinilai oleh Tony bisa untuk menambah cadangan devisa (cadev) Indonesia yang tergerus akibat intervensi BI beberapa waktu lalu untuk penyelamatan rupiah.

Beberapa waktu lalu, BI memutuskan untuk tetap mempertahankan BI Rate pada posisi 6,5% sebagai penguatan kebijakan BI terhadap pengendalian inflasi. Direktur Departemen Komunikasi BI, Peter Jacobs mengatakan selain inflasi, mempertahankan BI Rate juga dilakukan untuk mengelola neraca pembayaran yang lebih berkelanjutan serta untuk penguatan stabilitas sistem keuangan.

Peter mengatakan, upaya ini dilakukan melalui optimalisasi sejumlah instrument kebijakan moneter dan makroprudensial. Langkah-langkah tersebut yakni penguatan operasi moneter yang terus dilakukan untuk mengintensifkan pengendalian akses likuiditas yang cenderung meningkat setelah lebaran.

Karena itu, dia mengatakan BI akan menerbitkan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dan menyempurnakan ketentuan Giro Wajib Minimum Loans to Deposit (GWM-LDR) dan GWM Sekunder. \"GWM-LDR bertujuan untuk memperkuat penyaluran kredit dan penghimpunan dana yang \'prudent\' (hati-hati), sementara GWM Sekunder untuk memperkuat manajemen likuiditas perbankan,\" kata Peter.

Langkah kedua, dia menjelaskan, yakni tetap menstabilisasi nilai tukar rupiah secara jangka panjang sesuai dengan kondisi fundamental perekonomian. \"Sekaligus untuk pengelolaan neraca pembayaran yang lebih \'sustainable\' (berkelanjutan),\" katanya.

Lebih lanjut, langkah ketiga, yakni BI akan akan melakukan pengawasan bank (supervisory actions) untuk mengendalikan pertumbuhan kredit yang dinilai masih relatif tinggi pada sejumlah bank dan sektor tertentu, termasuk yang mempunyai kandungan impor tinggi.

\"Penguatan kebijakan makroprudensial ini, termasuk penyempurnaan GWM-LDR dan GWM Sekunder, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan bank dalam menghadapi risiko dan memperkuat stabilitas sistem keuangan.

Keempat, dia menjelaskan, BI akan akan menyempurnakan sejumlah ketentuan untuk pengembangan pasar valas domestik lebih lanjut dan sekaligus untuk meningkatkan pasokan valas secara lebih efektif, termasuk ketentuan mengenai pemberian valas terhadap rupiah untuk bank, transaksi derivatif dan pinjaman luar negeri jangka pendek perbankan.

Peter meyakini bauran kebijakan tersebut akan memadai untuk mengarahkan inflasi 2014 yang ditargetkan sebesar 4,5% plus satu persen. Selain itu, dia mengatakan, kebijakan tersebut dapat mendukung penyesuaian ekonomi domestik untuk bergerak secara terkendali ke arah yang lebih sehat dan seimbang. \"Penguatan koordinasi dengan pemerintah terus dilakukan termasuk untuk pengendalian inflasi dan pengelolaan neraca pembayaran,\" tutur Peter. [sylke]