NERACA

Jakarta - Sumber Daya Alam (SDA) Kelautan dan Perikanan yang ada di berbagai wilayah Indonesia memiliki banyak potensi untuk mendukung pembangunan nasional. Guna mendukung hal tersebut, maka mutlak diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan dan perikanan yang unggul dan mampu mengelola sumber daya alam yang ada, salah satunya untuk mendukung Industrialisasi Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu program unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk mewujudkannya, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan perikanan bagi masyarakat.

Menurut Kepala BPSDM KP, Suseno Sukoyono, pada pertemuan dengan wartawan di Jakarta, Rabu (21/8), pendidikan kelautan dan perikanan yang diselenggarakan meliputi jenjang pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi yang menyebar di seluruh Indonesia. Pendidikan pendidikan menengah kejuruan memiliki empat program keahlian yaitu Nautika Perikanan Laut, Teknika Perikanan Laut, Teknologi Budidaya Perikanan dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, yang diselenggarakan pada sembilan satuan pendidikan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) yang berlokasi di Aceh, Pariaman, Kota Agung, Pontianak, Tegal, Bone, Ambon, Sorong, dan Kupang.

Sedangkan jenjang pendidikan tinggi memiliki enam program studi yaitu Teknologi Penangkapan Ikan, Teknologi Mesin Perikanan, Teknologi Aquakultur, Teknologi Pengolahan Hasil, Teknologi Pengelolaan Sumberdaya dan Penyuluhan Perikanan. Pendidikan tinggi perikanan meliputi tiga satuan pendidikan Akademi Perikanan (AP) yang berlokasi di Sidoarjo, Bitung dan Sorong serta 1 satuan pendidikan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) di Jakarta, dengan program studi Teknologi Penangkapan Ikan, Teknologi Mesin Perikanan, Teknologi Budidaya Perikanan, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan Pengelolaan Sumberdaya Hayati Perairan.

Penyelenggaran pendidikan dengan jenjang-jenjang di atas didasarkan pada kebutuhan nyata di instansi pemerintah (pusat dan daerah) maupun dunia usaha/dunia industri (DU/DI) kelautan dan perikanan sesuai levelisasi kerangka kerja nasional Indonesia (KKNI) baik untuk level operator, supervisor maupun manager. Untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional di bidangnya, ada empat strategi dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu partisipatif, dinamis, fleksibel dan networking.

Pendidikan SDM

Berkaitan dengan isu tingkat pengangguran dan kemiskinan, maka kebijakan yang ditempuh dalam penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan lingkup KKP antara lain melalui, pertama, 40% peserta didik di satuan pendidikan KKP adalah anak pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan), dengan harapan agar setelah lulus mereka dapat meneruskan pekerjaan orang tuanya dengan tambahan bekal pendidikan yang memadai, sehingga dapat mengubah kehidupan keluarga mereka dengan lebih baik.

Kedua, perekrutan peserta didik baru mempertimbangkan sebaran kebutuhan SDM untuk pembangunan kelautan dan perikanan daerah di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, boarding school, peserta didik diasramakan, agar proses pembelajaran dan pembinaan karakter dapat dilaksanakan lebih efektif sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan model ini, peserta didik dapat belajar atau melaksanakan kegiatan praktek kerja seperti standar waktu, kerja maupun karakter yang dibutuhkan dunia kerja.

Keempat, pola pembelajaran, pendidikan menengah 30% teori dan 70% praktek dan pendidikan tinggi 40% teori dan 60 %, dengan pendekatan teaching factory, yang merupakan penggabungan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis produksi. Peserta didik juga wajib melaksanakan praktek kerja di DU/DI perikanan ± 9 bulan. Dengan pendekatan ini, peserta didik maupun lulusan dapat memiliki kompetensi dan karakter melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan dunia kerja, mampu tim work yang baik dan bekerja sama dengan orang, serta tumbuh jiwa wirausahanya.

Kelima, melibatkan lembaga independen untuk mengevaluasi hasil pendidikan, yaitu menguji kompetensi peserta didik, sehingga setelah lulus, para alumni tidak hanya memperoleh ijazah pendidikan formalnya saja, tetapi juga memperoleh sertifikat profesi, provisiensi dan kompetensi sebagai bukti kemampuannya guna memasuki dunia kerja.

Dengan penyelenggaraan pendidikan seperti ini, diharapkan lulusan pendidikan lingkup KKP tidak hanya mampu berkompetisi dalam memanfaatkan lapangan kerja, tetapi juga dapat membuka lapangan berusaha di bidang perikanan gune mendukung Industrialisasi KP.

Dari data seluruh lulusan pendidikan perikanan lingkup KKP  tahun 2012 sebanyak 1.363 orang yang dimonitor pada bulan Februari 2013 menunjukkan  96% terserap didunia kerja dan 4% lainnya berwira usaha dan melanjutkan pendidikan. Sedangkan untuk lulusan pendidikan KP tahun 2013 yang baru diwisuda bulan Juni dan Juli 2013 lalu sebanyak 1.061 orang telah terserap di DU/DI perikanan sebanyak 711 orang (67%). Jumlah ini tidak termasuk lulusan STP Jakarta  sebanyak 334 orang yang akan diwisuda akhir bulan Agustus 2013 ini.

Sementara itu, di bidang pelatihan, Suseno mengatakan, BPSDM KP menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat agar meningkat pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya sehingga mereka dapat menghasilkan produk unggulan yang memiliki nilai jual tinggi dan mereka dapat memperbaiki tingkat kesejahteraannya serta untuk mendukung Industrialiasi KP.