NERACA

Jakarta - Pemerintah kembali merencanakan anggarannya defisit di 2014. Penerimaan ditarget sebesar Rp1.662,5 T. Sedangkan pengeluaran direncanakan Rp1.816,7 T. Dengan begitu terdapat defisit sebesar Rp154,2 T atau 1,49% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

“Desain RAPBN tiap tahun memang selalu dibuat defisit. Dampaknya bahaya loh itu. Karena jelas utang kita akan terus menumpuk,” kata Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan kepada Neraca belum lama ini.

Kejadian serupa, bahkan lebih parah, terjadi pada tahun 2013 ini. Setelah APBN-P disahkan, maka tumpukan utang Pemerintah resmi melonjak tajam. Dalam APBN-P 2013, tercatat asumsi penerimaan sebesar Rp1.502 triliun, sementara pengeluaran sebesar 1.726,19 triliun. Jadi defisit anggarannya direncanakan sebesar Rp224,19 triliun. Pemerintah seakan memelihara utang dan menjadikan defisit anggaran sebagai rezim.

Padahal menurut Dani hal penggemukan utang negara tidak semestinya terjadi. Karena pemerintah itu sendiri belum mengoptimalkan pendapatannya. Masih banyak sektor-sektor yang belum tergali dengan optimal, seperti perikanan, tambang, petanian, dan pajak.

“Data IMF mengatakan rasio pajak kita semestinya bisa mencapai 12% hingga 14%. Namun pemerintah baru bekerja jauh di bawah itu. Kemudian pemerintah juga belum memaksimalkan sektor industri. Parahnya masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun,” jelas Dani.

Kemudian Dani melihat RAPBN 2014 yang dibuat pemerintah sangat tidak mencerminkan asumsi wajar untuk membuat skema defisit. Sebab pemerintah menaikkan alokasi anggaran untuk belanja pegawai. Menurutnya ada pemoborosan yang tidak perlu dilakukan. Karena masyarakat pun belum pernah menikmati hasil kerja para pegawai pemerintahan. “Itu malah makin gemuk anggaran belanja pegawai. Padahal kerjanya belum maksimal,” tambahnya.

Lebih dari itu Dani mengatakan struktur RAPBN 2014 juga masih dalam jalur agenda ekonomi neo liberal Pasalnya pemerintah masih mencantumkan privatisasi sumber daya alam dalam negeri yang mustinya bisa dinasionalkan. Hal ini juga berkontribusi terhadap defisit APBN sedangkan pemerintah tidak pernah memperbaikinya. “Secara konkret operasional pendayagunaan sumber daya alam kita masih in line dengan agenda neo liberal. Harusnya pemerintah segera membenahi regulasinya,” ungkapnya. (lulus)