Rezim Defisit Anggaran Tidak Efektif - Hanya Menumpuk Utang

NERACA

Jakarta - Pemerintah kembali merencanakan anggarannya defisit di 2014. Penerimaan ditarget sebesar Rp1.662,5 T. Sedangkan pengeluaran direncanakan Rp1.816,7 T. Dengan begitu terdapat defisit sebesar Rp154,2 T atau 1,49% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

“Desain RAPBN tiap tahun memang selalu dibuat defisit. Dampaknya bahaya loh itu. Karena jelas utang kita akan terus menumpuk,” kata Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan kepada Neraca belum lama ini.

Kejadian serupa, bahkan lebih parah, terjadi pada tahun 2013 ini. Setelah APBN-P disahkan, maka tumpukan utang Pemerintah resmi melonjak tajam. Dalam APBN-P 2013, tercatat asumsi penerimaan sebesar Rp1.502 triliun, sementara pengeluaran sebesar 1.726,19 triliun. Jadi defisit anggarannya direncanakan sebesar Rp224,19 triliun. Pemerintah seakan memelihara utang dan menjadikan defisit anggaran sebagai rezim.

Padahal menurut Dani hal penggemukan utang negara tidak semestinya terjadi. Karena pemerintah itu sendiri belum mengoptimalkan pendapatannya. Masih banyak sektor-sektor yang belum tergali dengan optimal, seperti perikanan, tambang, petanian, dan pajak.

“Data IMF mengatakan rasio pajak kita semestinya bisa mencapai 12% hingga 14%. Namun pemerintah baru bekerja jauh di bawah itu. Kemudian pemerintah juga belum memaksimalkan sektor industri. Parahnya masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun,” jelas Dani.

Kemudian Dani melihat RAPBN 2014 yang dibuat pemerintah sangat tidak mencerminkan asumsi wajar untuk membuat skema defisit. Sebab pemerintah menaikkan alokasi anggaran untuk belanja pegawai. Menurutnya ada pemoborosan yang tidak perlu dilakukan. Karena masyarakat pun belum pernah menikmati hasil kerja para pegawai pemerintahan. “Itu malah makin gemuk anggaran belanja pegawai. Padahal kerjanya belum maksimal,” tambahnya.

Lebih dari itu Dani mengatakan struktur RAPBN 2014 juga masih dalam jalur agenda ekonomi neo liberal Pasalnya pemerintah masih mencantumkan privatisasi sumber daya alam dalam negeri yang mustinya bisa dinasionalkan. Hal ini juga berkontribusi terhadap defisit APBN sedangkan pemerintah tidak pernah memperbaikinya. “Secara konkret operasional pendayagunaan sumber daya alam kita masih in line dengan agenda neo liberal. Harusnya pemerintah segera membenahi regulasinya,” ungkapnya. (lulus)

BERITA TERKAIT

Pembangunan GOR Kota Sukabumi Butuh Suntikan Anggaran Rp5 Miliar Lagi

Pembangunan GOR Kota Sukabumi Butuh Suntikan Anggaran Rp5 Miliar Lagi NERACA Sukabumi - Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kota Sukabumi ternyata…

BTN Ajukan Utang Bilateral Rp 7 Triliun - Perkuat Likuiditas

NERACA Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk berencana mengajukan utang bilateral sebesar Rp5 triliun - Rp7 triliun tahun…

BEI Pastikan Tidak Ada Regulasi Hambat IPO - Tepis Tuduhan Go-Jek

NERACA Jakarta – Tuduhan Go-Jek yang menilai masih adanya aturan yang tidak fleksibel dan menghambat perusahaan untuk IPO atau menawarkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…