Rezim Defisit Anggaran Tidak Efektif - Hanya Menumpuk Utang

NERACA

Jakarta - Pemerintah kembali merencanakan anggarannya defisit di 2014. Penerimaan ditarget sebesar Rp1.662,5 T. Sedangkan pengeluaran direncanakan Rp1.816,7 T. Dengan begitu terdapat defisit sebesar Rp154,2 T atau 1,49% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

“Desain RAPBN tiap tahun memang selalu dibuat defisit. Dampaknya bahaya loh itu. Karena jelas utang kita akan terus menumpuk,” kata Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan kepada Neraca belum lama ini.

Kejadian serupa, bahkan lebih parah, terjadi pada tahun 2013 ini. Setelah APBN-P disahkan, maka tumpukan utang Pemerintah resmi melonjak tajam. Dalam APBN-P 2013, tercatat asumsi penerimaan sebesar Rp1.502 triliun, sementara pengeluaran sebesar 1.726,19 triliun. Jadi defisit anggarannya direncanakan sebesar Rp224,19 triliun. Pemerintah seakan memelihara utang dan menjadikan defisit anggaran sebagai rezim.

Padahal menurut Dani hal penggemukan utang negara tidak semestinya terjadi. Karena pemerintah itu sendiri belum mengoptimalkan pendapatannya. Masih banyak sektor-sektor yang belum tergali dengan optimal, seperti perikanan, tambang, petanian, dan pajak.

“Data IMF mengatakan rasio pajak kita semestinya bisa mencapai 12% hingga 14%. Namun pemerintah baru bekerja jauh di bawah itu. Kemudian pemerintah juga belum memaksimalkan sektor industri. Parahnya masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun,” jelas Dani.

Kemudian Dani melihat RAPBN 2014 yang dibuat pemerintah sangat tidak mencerminkan asumsi wajar untuk membuat skema defisit. Sebab pemerintah menaikkan alokasi anggaran untuk belanja pegawai. Menurutnya ada pemoborosan yang tidak perlu dilakukan. Karena masyarakat pun belum pernah menikmati hasil kerja para pegawai pemerintahan. “Itu malah makin gemuk anggaran belanja pegawai. Padahal kerjanya belum maksimal,” tambahnya.

Lebih dari itu Dani mengatakan struktur RAPBN 2014 juga masih dalam jalur agenda ekonomi neo liberal Pasalnya pemerintah masih mencantumkan privatisasi sumber daya alam dalam negeri yang mustinya bisa dinasionalkan. Hal ini juga berkontribusi terhadap defisit APBN sedangkan pemerintah tidak pernah memperbaikinya. “Secara konkret operasional pendayagunaan sumber daya alam kita masih in line dengan agenda neo liberal. Harusnya pemerintah segera membenahi regulasinya,” ungkapnya. (lulus)

BERITA TERKAIT

Atasi Defisit, Perjanjian Dagang Perlu Digalakkan

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyatakan pembahasan dan perundingan perjanjian perdagangan dengan berbagai negara lain untuk melesatkan…

Hanya 46% Perusahaan Pembiayaan Yang Dapat Manfaatkan DP0%

NERACA Jakarta - Sebanyak 102 perusahaan pembiayaan (multifinance) dinyatakan tidak dapat memanfaatkan pelonggaran uang muka (down payment/DP) menjadi nol persen…

Utang Luar Negeri Naik 7% Jadi Rp5.220 Triliun

  NERACA Jakarta - Utang luar negeri Indonesia naik tujuh persen secara tahunan menjadi 372,9 miliar dolar AS per akhir…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…