Sulit Dibuktikan Jika Tidak Tertangkap Tangan - Permainan Anggaran

Jakarta - Mantan Ketua Banggar Hary Azhar Azis mengakui, ada permainan anggaran yang terjadi di seluruh lembaga-lembaga negara dengan DPR. Namun permainan itu hanya bisa diketahui tanpa bisa dibuktikan dan selama tidak tertangkap tangan maka akan sangat sulit membuktikannya. “Yang saya ketahui permainan anggaran itu tidak bisa dibuktikan kalau tidak tertangkap tangan. Kalau ada yang menuduh maka bisa saja itu benar dan bisa juga tidak. Maka menjadi tugas aparat penegak hukum untuk membuktikan hal itu,” ujar Hary kepada wartawan sebelum sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Hary pun menceritakan bahwa proses penganggaran dimulai di Musrembangnas yang kemudian dimainkan dimasing-masing lembaga negara atau kementrian bersama dengan Bappenas dan kementrian keuangan. Baru dari sana RAPBPN dibawa ke DPR untuk dibahas dan disetujui. Di DPR kemudian proses itu berjalan, jika memang ada kejanggalan biasanya dijegal untuk “diproses”.

“Saya berikan contoh bagaimana permainan itu misalnya A adalah mentri PU yang memiliki teman pengusaha. Pengusaha ini minta tolong pada mentri PU untuk dibuatkan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk satu proyek tertentu. Mentri pun akan memerintahkan salah seorang dirjennya untuk kemudian berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementrian Keuangan. Hal ini kemudian akan dimasukkan dalam nota keuangan dan dimasukkan dalam RAPBN,” papar Hary.

RAPBN ini kemudian dibawa ke DPR dan dibahas di komisi yang berhubungan dengan kementrian PU. “Kalau proyek-proyek kecil biasanya luput dan tidak dilihat, tapi kalau nilainya seperti contoh yang saya berikan Rp100 miliar, maka akan dijegal dan dipersoalkan. Baru disitu kemudian ada hitung-hitungan antara pemerintah dan komisi yang bersangkutan untuk meloloskan hal itu. Nah disini pertanyaannya apakah jika kemudian sudah dibantu oleh pengusaha yang bersangkutan, pengusaha itu tidak memberikan apapun?Disini eksekutif justru yang paling keliatan permainannya,” jelas Hary.

Badan Anggaran sendiri menurutnya tidak bisa bermain dalam hal ini. Karena Badan anggaran hanya menyetujui saja yang sudah disahkan di banggar kecil atau badan anggaran yang ada di komisi-komisi masing-masing. “Banggar disini hanya menjadi tukang stempel. Jadi sulit banggar bermain disini, kecuali mungkin ada hitung-hitungan juga antara pimpinan banggar dan komisi,” jelasnya.

Menurut Hary, dengan UU tentang MPR/DPR/DPD saat ini banggar sama sekali tidak bisa bermain. Banggar hanya bisa bermain di dana optimalisasi seperti yang diributkan saat ini oleh salah satu anggota banggar, Wa Ode Nurhayati itu. Banggar juga tidak punya kewenangan apapun kecuali kewenangan harus menstempel apa yang sudah disetujui komisi. ”Disitulah maka ada tidak adanya permainan bisa dilihat,” tegasnya.

Ditanyakan mengenai pernyataan Hary tersebut, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengatakan bahwa sebetulnya ramainya pemberitaan mengenai kebocoran anggaran harus disambut baik supaya penyelewengan-penyelewengan tersebut dapat langsung ditindak tegas. (cahyo)

BERITA TERKAIT

Auditor BPKP Tentang Aliran Kas APBD Kota Depok - Transfer Non Tunai Tidak Harus Lewat Bank BJB

Auditor BPKP Tentang Aliran Kas APBD Kota Depok Transfer Non Tunai Tidak Harus Lewat Bank BJB NERACA Depok - ‎Adanya…

PERAJIN PERMAINAN EDUKATIF ANAK

Perajin membuat alat permainan edukatif berbahan dasar kayu, di Sanggar Anakita Toyz, Kampung Depok, Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (21/2). Kerajinan…

Jika UU Akses Informasi Dibatalkan, Negara Merugi

  NERACA   Jakarta - Mantan Menteri Keuangan RI Muhammad Chatib Basri menyatakan bahwa negara akan mengalami kerugian bila Undang-Undang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…