Sulit Dibuktikan Jika Tidak Tertangkap Tangan - Permainan Anggaran

Jakarta - Mantan Ketua Banggar Hary Azhar Azis mengakui, ada permainan anggaran yang terjadi di seluruh lembaga-lembaga negara dengan DPR. Namun permainan itu hanya bisa diketahui tanpa bisa dibuktikan dan selama tidak tertangkap tangan maka akan sangat sulit membuktikannya. “Yang saya ketahui permainan anggaran itu tidak bisa dibuktikan kalau tidak tertangkap tangan. Kalau ada yang menuduh maka bisa saja itu benar dan bisa juga tidak. Maka menjadi tugas aparat penegak hukum untuk membuktikan hal itu,” ujar Hary kepada wartawan sebelum sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Hary pun menceritakan bahwa proses penganggaran dimulai di Musrembangnas yang kemudian dimainkan dimasing-masing lembaga negara atau kementrian bersama dengan Bappenas dan kementrian keuangan. Baru dari sana RAPBPN dibawa ke DPR untuk dibahas dan disetujui. Di DPR kemudian proses itu berjalan, jika memang ada kejanggalan biasanya dijegal untuk “diproses”.

“Saya berikan contoh bagaimana permainan itu misalnya A adalah mentri PU yang memiliki teman pengusaha. Pengusaha ini minta tolong pada mentri PU untuk dibuatkan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk satu proyek tertentu. Mentri pun akan memerintahkan salah seorang dirjennya untuk kemudian berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementrian Keuangan. Hal ini kemudian akan dimasukkan dalam nota keuangan dan dimasukkan dalam RAPBN,” papar Hary.

RAPBN ini kemudian dibawa ke DPR dan dibahas di komisi yang berhubungan dengan kementrian PU. “Kalau proyek-proyek kecil biasanya luput dan tidak dilihat, tapi kalau nilainya seperti contoh yang saya berikan Rp100 miliar, maka akan dijegal dan dipersoalkan. Baru disitu kemudian ada hitung-hitungan antara pemerintah dan komisi yang bersangkutan untuk meloloskan hal itu. Nah disini pertanyaannya apakah jika kemudian sudah dibantu oleh pengusaha yang bersangkutan, pengusaha itu tidak memberikan apapun?Disini eksekutif justru yang paling keliatan permainannya,” jelas Hary.

Badan Anggaran sendiri menurutnya tidak bisa bermain dalam hal ini. Karena Badan anggaran hanya menyetujui saja yang sudah disahkan di banggar kecil atau badan anggaran yang ada di komisi-komisi masing-masing. “Banggar disini hanya menjadi tukang stempel. Jadi sulit banggar bermain disini, kecuali mungkin ada hitung-hitungan juga antara pimpinan banggar dan komisi,” jelasnya.

Menurut Hary, dengan UU tentang MPR/DPR/DPD saat ini banggar sama sekali tidak bisa bermain. Banggar hanya bisa bermain di dana optimalisasi seperti yang diributkan saat ini oleh salah satu anggota banggar, Wa Ode Nurhayati itu. Banggar juga tidak punya kewenangan apapun kecuali kewenangan harus menstempel apa yang sudah disetujui komisi. ”Disitulah maka ada tidak adanya permainan bisa dilihat,” tegasnya.

Ditanyakan mengenai pernyataan Hary tersebut, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengatakan bahwa sebetulnya ramainya pemberitaan mengenai kebocoran anggaran harus disambut baik supaya penyelewengan-penyelewengan tersebut dapat langsung ditindak tegas. (cahyo)

BERITA TERKAIT

Profitabilitas Bank Tahun Depan Diprediksi Sulit Meningkat

      NERACA   Jakarta - Rasio profitabilitas atau keuntungan dari aset bank dinilai sulit meningkat dalam setahun ke…

Kuasa Hukum: KLHK Tidak Paham UU Administrasi Negara

Kuasa Hukum: KLHK Tidak Paham UU Administrasi Negara NERACA Jakarta - Banyak lembaga negara yang belum paham atas konsekuensi ketika…

Presiden Tidak Pernah Intervensi Data BPS

  NERACA Jakarta-Pejabat BPS mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Pasalnya, kualitas data pertumbuhan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kadin Dukung Pemindahan Ibu Kota

      NERACA   Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) siap mendukung rencana pemindahan ibu kota RI…

40% Jembatan Dalam Kondisi Tak Baik

  NERACA   Semarang - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan sekitar 40 persen jembatan di…

BI Dorong Jakarta Tingkatkan Anggaran Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Anggaran pemerintah DKI Jakarta untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dinilai perlu ditingkatkan karena…