Jaga Stabilitas Ekonomi Indonesia

Sistem ekonomi Indonesia yang terbuka dan masih belum besar saat ini cenderung rentan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, khususnya dari negara atau kawasan yang memiliki hubungan ekonomi yang signifikan dengan negeri ini seperti AS, Eropa, China, dan India. Karena itu, kita perlu mewaspadai perkembangan ekonomi global 2013/14 secara cermat agar dapat meminimisasi dampak buruk bagi perekonomian nasional.

Selain pengaruh eksternal, perkembangan politik dalam negeri juga cukup memprihatinkan. Hasil kajian Indonesia Economic Review and Outlook (IERO) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Gajah mengungkapkan, menghangatnya suhu politik belakangan ini dapat membawa dampak negatif pada perekonomian Indonesia sehingga perlu diwaspadai dan dicermati oleh otoritas, masyarakat, dan dunia usaha agar semuanya ikut mengawasi supaya ekonomi Indonesia tidak banyak terpengaruh oleh perkembangan politik yang ada.

Ekonomi Indonesia sekarang menghadapi tantangan dan ancaman cukup besar sehingga berpotensi menghadapi pelemahan pertumbuhan ekonomi, yang implikasinya pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Meski jumlah kelas menengah Indonesia menurut data ADB meningkat dari 81 juta (2003) menjadi 150 juta pada 2012, sekitar separuhnya masih berpengeluaran di bawah US$2 per hari per orang, dan sekitar tiga perempatnya di bawah US$4 per hari.

Nah, problemnya bila pertumbuhan ekonomi menurun, jumlah penduduk yang menjadi miskin atau miskin lagi akan meningkat dan bisa memicu keresahan sosial. Apalagi ketimpangan kesejahteraan masyarakat menurut ukuran Gini Ratio makin meningkat, dari 0,34 pada 2005 menjadi 0,41 pada 2012, di mana peningkatan ketimpangan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Meningkatnya ketimpangan tingkat kesejahteraan jika dibarengi dengan kemerosotan ekonomi bisa menimbulkan gejolak sosial. Padahal memasuki 2013 suhu politik dan sosial juga sudah mulai menghangat karena kian mendekati pemilu. Karena itu, Indonesia harus berusaha agar defisit ganda (twin deficit) tidak terjadi agar pelemahan ekonomi dapat dihindari.

Patut disadari semua pihak, Indonesia tidak memiliki jurus ampuh untuk mampu mengatasi twin deficit dengan dikelola tanpa menimbulkan dampak yang besar. Ini tantangan bagi menteri-menteri ekonomi bagaimana harus berusaha menghindarinya. Karena keberhasilannya banyak bergantung pada kebijakan pemerintah. Defisit neraca pembayaran kini menjadi taruhan untuk stabilisasi ekonomi nasional di tengah ancaman merosotnya kinerja bursa domestik dan nilai rupiah.

Demikian juga defisit neraca perdagangan Indonesia akan lebih mudah dikendalikan jika pemerintah terus mendorong agar foreign direct investment (FDI) tetap masuk ke Indonesia, serta mengeluarkan berbagai kebijakan atau fasilitas supaya produk lokal dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Tentu saja perlu komitmen yang kuat dari semua otoritas ekonomi khususnya pemerintah agar defisit ganda serta ancaman pelemahan ekonomi dapat dihindari.

Namun, indikator perekonomian nasional diperkirakan belum membaik hingga kuartal kedua 2013. Defisit perdagangan Indonesia hingga Juni tercatat US$ 2,5 juta, lalu cadangan devisa yang dikuasai Bank Indonesia sejak akhir 2012 hingga Juli 2013 juga kian berkurang, dari US$112 miliar menjadi US$92,7 miliar. Apalagi sekarang motor penggerak ekonomi seperti ekspor non migas dan investasi menghadapi tantangan yang berat, karena pelemahan ekonomi global dan kebijakan pemerintah yang dianggap belum pro growth dan pro poor.

Di sisi lain, defisit neraca perdagangan barang dan jasa yang semakin membengkak dan dari sisi keuangan negara, APBN juga selalu defisit dengan nilai yang cenderung terus meningkat. Sekarang bukan twin deficit, namun menghadapi quarto deficit dikhawatirkan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga perlu kebijakan terobosan supaya prospek pertumbuhan dan daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik. Semoga!

BERITA TERKAIT

Ekonomi Digital Wujudkan Kemandirian Perekonomian Nasional

Oleh: Muhammad Razi Rahman Tahukah Anda istilah "Third Wave Economy" (Ekonomi Gelombang Ketiga)? Menurut futurolog AS, Alvin Toffler, dalam "Third…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Birokrasi Perizinan vs Kinerja Aparat

Proses percepatan perizinan berusaha dan berinvestasi di Indonesia tampaknya mudah diucapkan, namun sangat sulit diterapkan realisasinya di lapangan. Pasalnya, hingga…

Hapuskan PSO KRL!

Manajemen PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) berharap pemberian subsidi kewajiban pelayanan publik (public service obligation-PSO) untuk KRL Jabodetabek bisa dikurangi.…

Kontroversi SMI Award

Baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) meraih Penghargaan “Menteri Terbaik” di Dunia (Best Minister in the World Award)…