Jamin Kualitas Hidup Lewat KJS dan KJP

Pemprov DKI Jakarta tak ingin ada warganya yang menderita karena sakit yang tak terobati. Tak ada pula anak usia sekolah yang tak bersekolah. Jaminan kesehatan dan pendidikan itu diwujudkan dalam bentuk penerbitan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjamin kesiapan anggaran selama lima tahun untuk mengongkosi kedu aprogram tersebut. KJS diperlukan jika ada penduduk miskin pemegang KJS yang sakit. Puskesmas dan rumah sakit tak boleh menolak memberikan layanan baik rawat jalan maupun rawat inap berikut biaya operasi dan obat-obatannya. Tentu mereka harus dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk dan menjalin kerjasama dengan Pemprov DKI, baik milik Pemprov maupun swasta.

Sedangkan KJP diberikan untuk menyubsidi penduduk Jakarta yang tak mampu agar memperoleh kesempatan belajar secara formal selama 12 tahun, yaitu sejak sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan pertama (SMP), hingga sekolah lanjutan atas (SMA). KJS dan KJP diberikan sekaligus sebagi pengganti kartu Keluarga Miskin (Gakin) maupun surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang selama ini diterbitkan oleh kelurahan tempat warga tersebut berdomisili.

Menurut Gubernur Jokowi, pemberian jaminan layanan kesehatan dan jaminan pendidikan itu jelas lebih mendidik dan bermanfaat jika dibandingkan dengan pemberian uang tunai berbungkus bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang hanya untuk empat bulan lamanya. \\\"BLSM itu sifatnya diberikan uang tunai. Waktunya cuma sekitar empat bulan. Setelah itu mereka ngapain. Kasihan warga,\\\" katanya.

Itu sebabnya, Jokowi tegas menyatakan, keberadaan KJS dan KJP sangat terukur. Masyarakat yang sakit dijamin layanan kesehatan dan pengobatan hingga sembuh. Bagi yang tak mampu, pemprov menjamin mereka bisa bersekolah hingga 12 tahun lamanya. “Karena itu KJS dan KJP lebih produktif karena sifatnya mendukung kinerja masyarakat dan peningkatan kualitas hidup jangka panjang. Hasilnya juga bisa terukur setiap tahun. Sebaliknya, program bantuan sosial tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu hanya empat bulan,” ujar mantan Walikota Surakarta ini. (saksono)

BERITA TERKAIT

Jakarta Perlu Lakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pencemaran Udara

Jakarta Perlu Lakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pencemaran Udara NERACA Jakarta - Jakarta perlu melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait…

Kawasan Industri Kendal Serap 50 Investor dan 5.000 Naker

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada Kawasan Industri Kendal (KIK) yang telah mampu menarik 50 investor dengan target…

PNM Dorong UKM Lebih Inovatif dan Kreatif

PNM Dorong UKM Lebih Inovatif dan Kreatif NERACA Jambi - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melakukan pendampingan terhadap pelaku Usaha…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Literasi Tangkal Hoaks

Literasi atau pengetahuan/kemampuan terkait bahasa dan membaca bisa menjadi daya pertahanan bagi bangsa berkenaan maraknya kabar bohong atau hoaks. Namun…

Waspadai Manuver Gunakan Modus Hoaks

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta masyarakat mewaspadai berlanjut manuver politik yang menggunakan modus kabar bohong atau hoaks karena kemungkinan…

Jernih Berpikir Menyongsong Pilpres 2019

Di tengah maraknya penghalalan segala cara untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, perlulah bagi pihak-pihak yang berkompetisi untuk mengikhtiarkan kejernihan berpikir,…