Jamin Kualitas Hidup Lewat KJS dan KJP

Pemprov DKI Jakarta tak ingin ada warganya yang menderita karena sakit yang tak terobati. Tak ada pula anak usia sekolah yang tak bersekolah. Jaminan kesehatan dan pendidikan itu diwujudkan dalam bentuk penerbitan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjamin kesiapan anggaran selama lima tahun untuk mengongkosi kedu aprogram tersebut. KJS diperlukan jika ada penduduk miskin pemegang KJS yang sakit. Puskesmas dan rumah sakit tak boleh menolak memberikan layanan baik rawat jalan maupun rawat inap berikut biaya operasi dan obat-obatannya. Tentu mereka harus dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk dan menjalin kerjasama dengan Pemprov DKI, baik milik Pemprov maupun swasta.

Sedangkan KJP diberikan untuk menyubsidi penduduk Jakarta yang tak mampu agar memperoleh kesempatan belajar secara formal selama 12 tahun, yaitu sejak sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan pertama (SMP), hingga sekolah lanjutan atas (SMA). KJS dan KJP diberikan sekaligus sebagi pengganti kartu Keluarga Miskin (Gakin) maupun surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang selama ini diterbitkan oleh kelurahan tempat warga tersebut berdomisili.

Menurut Gubernur Jokowi, pemberian jaminan layanan kesehatan dan jaminan pendidikan itu jelas lebih mendidik dan bermanfaat jika dibandingkan dengan pemberian uang tunai berbungkus bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang hanya untuk empat bulan lamanya. \\\"BLSM itu sifatnya diberikan uang tunai. Waktunya cuma sekitar empat bulan. Setelah itu mereka ngapain. Kasihan warga,\\\" katanya.

Itu sebabnya, Jokowi tegas menyatakan, keberadaan KJS dan KJP sangat terukur. Masyarakat yang sakit dijamin layanan kesehatan dan pengobatan hingga sembuh. Bagi yang tak mampu, pemprov menjamin mereka bisa bersekolah hingga 12 tahun lamanya. “Karena itu KJS dan KJP lebih produktif karena sifatnya mendukung kinerja masyarakat dan peningkatan kualitas hidup jangka panjang. Hasilnya juga bisa terukur setiap tahun. Sebaliknya, program bantuan sosial tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu hanya empat bulan,” ujar mantan Walikota Surakarta ini. (saksono)

BERITA TERKAIT

Danai Akuisisi Lewat IPO - Menteng Heritage Bidik Pendapatan Tumbuh 12%

NERACA Jakarta – Danai pengembangan bisnisnya, PT Menteng Heritage Realty berencana menggelar penawaran umum perdana saham alias initial public offering…

Pers Harus Independen dan Objektif

Pers Harus Independen dan Objektif NERACA Jakarta - Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menekankan yang dituntut dari lembaga pers…

Menjelang Pemilu Persediaan Gas LPG 3 KG, BBM dan BBK Aman - Hiswanamigas Sukabumi Bentuk Satgas Khusus

Menjelang Pemilu Persediaan Gas LPG 3 KG, BBM dan BBK Aman Hiswanamigas Sukabumi Bentuk Satgas Khusus NERACA Sukabumi - Himpunan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pariwisata, Pencetak Devisa Cepat

Selain Tanjung Kelayang, pemerintah akan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kawasan yang…

Ajang MotoGP: Manfaat Bagi Pariwisata Dan Olahraga

Presiden Jokowi menyebut ajang balap motor bergengsi MotoGP akan membawa dua kemanfaatan bagi Indonesia dari sisi olahraga dan pariwisata. "Kita…

Upaya Mendukung Penguatan Desa Adat di Bali

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan 1.000 persen mendukung dan siap membahas lebih lanjut inisiatif untuk memberikan alokasi anggaran bagi…