Redam Krisis Moneter, RAPBN 2014 Perlu Dirombak

Kamis, 22/08/2013

NERACA

Jakarta – Sejumlah pihak menilai asumsi makroekonomi dalam RAPBN 2014 tidak realistis sehingga membuat ekspektasi pelaku pasar terhadap nilai rupiah sangat rendah. Karena itu, mereka meminta pemerintah segera merombak RAPBN itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meredam ancaman krisis moneter yang sudah di depan mata.

Guru Besar Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika mengakui, banyak target di RAPBN 2014 ini yang tidak masuk akal. Oleh sebab itu, pemerintah harus segera merevisi atau merombak.

Erani menilai asumsi pertumbuhan ekonomi terlampau optimistis di tengah situasi global dan domestik yang tak kondusif. Rasanya berat mencapai target pertumbuhan di atas 6 % pada tahun depan.“Investasi dan ekspor belum pulih benar. Saya rasa pertumbuhan ekonomi 6 % sudah bagus,” ujarnya saat dihubungi Neraca, Rabu (21/8).

Tidak hanya itu. Upaya pemerintah mengendalikan inflasi sudah terlihat gagal. Inflasi tahun ini tampaknya akan melampaui target pemerintah yang dicanangkan setelah kenaikan harga BBM, yaitu 7,2 % seperti tercantum di APBN-P 2013. Mengingat laju inflasi tahun kalender (Januari-Juli) sudah mencapai 6,75%, cukup sulit membayangkan inflasi kumulatif selama lima bulan ke depan (Agustus-Desember) bisa ditekan hanya 0,45%.

Akibatnya, daya beli masyarakat terkikis dan pertumbuhan konsumsi rumahtangga melemah. Sebelum kenaikan harga BBM, konsumsi rumahtangga sudah menurun selama tiga triwulan berturut-turut, dari 5,7% pada triwulan III-2012 menjadi 5,5% pada triwulan IV-2012, lalu turun lagi menjadi 5,2% pada triwulan I-2013 dan 5,1% pada triwulan II-2013.

Jika pertumbuhan konsumsi rumhatangga turun sedikit saja, misalnya menjadi di bawah 5%, dampaknya akan amat terasa terhadap pertumbuhan ekonomi karena peranan konsumsi rumah tangga sekitar 54% dalam produk domestik bruto (PDB).

Lebih jauh lagi Erani mengungkapkan asumsi inflasi dipatok 4,5 %. Padahal sebelumnya, inflasi melonjak pada 2013 akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah memperkirakan tahun depan inflasi akan lebih “jinak”. “Lagi-lagi itu dinilai tak realistis, karena masih ada faktor lain yang bisa membuat inflasi melonjak. Seperti nilai rupiah yang kemungkinan masih akan melemah, lantas pemilihan umum yang akan meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat,” ujarnya.

Menrut dia, memperhitungkan inflasi yang realistis berada di kisaran 5% - 5,5 %. Memang lebih lambat dibandingkan 2013 yang bisa lebih dari 8 %. Tetapi, asumsi itu lebih tinggi dibandingkan apa yang dibuat oleh pemerintah dalam RAPBN 2014.

Terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang dipatok Rp 9.750 per US$, Presiden SBY mengatakan itu bisa terjaga melalui penerapan kebijakan moneter yang berhati-hati dan menjaga stabilitas ekonomi.

Namun menurut dia, di tengah kondisi rupiah yang saat ini terperangkap di angka Rp 10.000 sampai Rp 11.000 per US$, asumsi itu terlalu percaya diri. “Sepertinya Rp 10 ribu lebih pas,” ujarnya. Bank Indonesia (BI) sendiri menetapkan kurs rupiah menuju ekuilibrium baru di kisaran Rp 10.000 per US$.

Untuk mencegah terjadinya krisis moneter, pemerintah sebaiknya melakukan kebijakan yang tepat seperti meningkatkan kinerja ekspor dalam negeri dan mengurangi defisit primer. Intinya, pemerintah harus menciptakan postur anggaran yang sehat, mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan sekaligus efisien dan cermat dalam belanja. Belanja harus difokuskan pada pos-pos yang dapat mendorong kenaikan produktivitas, mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan menaikkan kualitas sumber daya manusia.

Hanya dengan postur fiskal yang sehat dan efisien, kita bisa membendung defisit primer, di samping dapat menumbuhkan kepercayaan investor. "Defisit primer APBN merupakan isyarat bahwa pemerintah perlu merestrukturisasi belanja APBN dan mengelola fiskal secara disiplin," ujarnya.

Pendapat senada juga dilontarkan anggota Komisi XI DPR Dolfie OFP. Dia menilai apabila postur RAPBN tetap dipertahankan seperti yang ada sekarang maka akan tidak sehat. Pasalnya, RAPBN 2014 lebih banyak dihabiskan untuk keperluan belanja pegawai dan birokrasi. “ Postur RAPBN 2014 ini tidak sehat jika dipertahankan,” katanya, kemarin.

Kemudian Dolfie juga berpandangan, sebuah APBN yang sehat, belanja modalnya harus lebih besar dari belanja pegawai. Namun kenyataannya, dalam RAPBN 2014 belanja pegawai lebih besar dibandingkan belanja modal. Dalam RAPBN 2014, belanja pegawai direncanakan sebesar Rp 276,7 triliun atau 2,7% terhadap PDB atau meningkat sekitar 18,8% dibandingkan dengan anggaran APBN-P 2013 sebesar Rp 233,0 triliun.

“Sementara itu, belanja modal pemerintah merencakan sebesar Rp 205,8 triliun, atau 2,0% dari PDB yang berarti naik sekitar 6,9% dibanding APBN-P 2013 sebesar Rp 192,6 triliun,” ujarnya.

Dolfie juga menuturkan bahwa postur anggaran infrastruktur sangatlah rendah padahal pembangunan Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik daripada sebelumnya, seperti pembangunan jalan yang rusak dan irigasi. Dengan anggaran infrastruktur yang lebih besar maka akan menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan sendirinya.

Tersirat dalam pidato presiden bahwa perekonomian Indonesia menghadapi ancaman atau risiko “krisis”. Kalau demikian halnya, menurut ekonom UI Faisal Basri, mengapa justru pajak dinaikkan. Pada RAPBN 2014 pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 1.310,2 triliun, naik 14,1% dibandingkan dengan 2013. Dengan asumsi laju pertumbuhan 6,4% dan laju inflasi 4,5%, berarti ada “upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang diharapkan menyumbang 3,2% kenaikan penerimaan pajak. Ekspansi pajak juga terlihat dari target pemerintah menaikkan tax ratio dari 12,2% (2013) menjadi 12,6% di tahun 2014.

“Pemerintah tidak pernah antisipasi terhadap situasi ekonomi terutama sejak kenaikan harga BBM yang kemudian membuat inflasi tinggi. Namun saya ingat waktu itu Chatib Basri pernah janji bahwa nilai rupiah akan terjaga dan mungkin menguat. Tap justru sebaliknya rupiah malah kian melemah,” kata mantan Menkeu Fuad Bawazier menanggapi pelemahan rupiah, kemarin.

Penyebab terus melemahnya nilai tukar rupiah menurut Fuad, ada banyak hal yang melatarbelakanginya. Salah satunya RAPBN 2014 yang baru saja diumumkan oleh presiden sangat tidak berkualitas. “Pasalnya angka-angka yang tertera tidak realistis dan alokasi anggarannya sangat menyedihkan”,ujarnya. lulus/iwan/mohar