Jakarta - Program pensiun dini yang sedang dikaji Kementerian Keuangan bakal menghemat pengeluaran anggaran pegawai. Di Ditjen Perbendaharaan, ada 2.000 pegawai yang bisa ditawari pensiun dini, dan ini bisa menghemat anggaran sampai 50% ke depannya. "Itu bisa hemat 40-50%. Saya biarkan dia kerja sampai batas waktu dengan kompensasi yang kita bayarkan itu," kata Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Agus Suprijanto saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa.

Agus mengatakan, ada sekitar 2.000 pegawainya di Ditjen Perbendaharaan yang bakal kena program pensiun dini, karena mereka hanya lulusan SMA dan sudah tidak bisa dibina dan dilatih lagi. "Ada sekitar 2.000-an karyawan. Mereka masa kerjanya di atas 20 tahun dan pendidikannya hanya SMA. Pegang komputer saja gemetar," ujar Agus.

Agus menjelaskan, formula pemberian kompensasi tersebut adalah gaji total dikali masa percepatan pensiun dikurangi persentase bunga Surat Berharga Negara (SBN) 5 tahun. Jumlah tersebut dikurangi dengan dana pensiun dikali masa percepatan dikurangi persentase bunga SBN 5 tahun. "Misalnya kamu punya gaji Rp1 juta, kamu umurnya 50 tahun kalau pensiun sampai dengan 55 tahun kan 5 tahun jadi 60 bulan kali 1 juta jadi Rp60 juta. Rp60 juta itu didiskon ke depan. Lalu 60 juta kali diskonnya dikurangi jumlah pensiun. Diskonnya pakai SBN 5 tahun," jelasnya.

Rencana pemerintah untuk merampungkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya bakal terealisasi. Para PNS yang dianggap tak produktif akan disodorkan untuk segera mengambil pensiun dini.

Menteri Keuangan Agus Marto mengatakan opsi pensiun dini akan dikaji melalui produktivitas para PNS. Jika ada PNS yang dianggap sudah tidak dibutuhkan dan pegawai bersangkutan juga menginginkan untuk mengikuti program pensiun dini maka Kementerian Keuangan bisa melepaskan pegawai tersebut. "Kepada pegawai di lingkungan kemenkeu, pegawai dimungkinkan untuk kita menawarkan pensiun dini secara sukarela. kalau kita buka opsi itu ada di pemerintah, kalau dia ingin ikut program tersebut tapi masih dibutuhkan maka akan kita pertahankan, tapi kalau seandainya kita tidak keberatan kita maka kita akan dukung program pensiun sukarela," jelas Agus.

Yang jelas, Kementerian Keuangan serius mengkaji program pensiun dini bagi PNS di lingkungannya. Saat ini Kemenkeu sudah melakukan studi banding ke perbankan untuk mempelajari program pensiun dini tersebut. "Kita lagi banding-bandingkan dengan Bank Mandiri, BNI, Bank Permata. Kita ingin lihat benchmark-nya," ujar Agus.

Perbankan dijadikan acuan karena menurut Agus banyak program pensiun dini perbankan yang berhasil.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel menilai postif rencana program pensiun dini PNS di lingkungan Kementerian Keuangan dan hal itu diharapkan bisa meningkatkan produktivitas birokrasi. "Selama hal ini dijalankan berdasarkan evaluasi "performance base", saya kira ada harapan untuk meningkatkan produktifitas birokrasi kita. Diharapkan kebijakan ini kedepan bisa diperluas untuk menata sistem dan manajemen PNS secara keseluruhan agar lebih produktif," ujarnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Birokrasi Indonesia, menurut Kemal Azis Stamboel, seharusnya terus bertransformasi menjadi birokrasi modern yang produktif dan berorientasi "civil servant" atau pelayanan publik.

Penataan ini, menurut Kemal. memang sudah sangat mendesak mengingat jumlah PNS di seluruh Indonesia sudah mencapai 4,7 juta. Hal ini juga mengakibatkan alokasi belanja pegawai yang terus membengkak, belum ditambah dengan beban keuangan lanjutan seperti untuk pensiun, tunjangan hari tua, dan lain sebagainya. "Dengan proses reformasi birokrasi yang memiliki konsekuensi peningkatan remunerasi memang harus ada upaya yang serius untuk meningkatkan produktifitas PNS. Kalau tidak, maka rakyat secara keseluruhan sebagai pembayar pajak akan sangat kecewa melihat kesenjangan remunerasi yang diterima dengan produktifitas yang diberikan," katanya.

Saat ini, pos belanja pegawai secara keseluruhan cukup besar sehingga pemerintah mengalokasikan Rp180,6 triliun atau sekitar 14,7 persen dari APBN 2011.

Pada saat yang sama alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran prioritas infrastruktur hanya Rp67,4 triliun. Publik menilai, anggaran tersebut sangat besar dan boros jika dibandingkan dengan produktivitas PNS saat ini yang dipandang rendah.

Rendahnya produktivitas kerja terlihat dari aktivitas pegawai yang begitu santai di hampir semua instansi pemerintah sehingga membuat sistem rantai birokrasi menjadi terlalu panjang dan memicu ekonomi biaya tinggi.

Menurut Anggota DPR dari Fraksi PKS ini, Pemerintah memang harus hati-hati dengan jumlah PNS yang terus meningkat karena pemekaran-pemekaran wilayah dan juga adanya kewajiban mem-PNS-kan pegawai honorer.

Selain itu, hal tersebut juga akan membuat batas minimal belanja modal dengan mempertimbangkan total anggaran belanja daerah, Sehingga alokasi belanja untuk infrastruktur dan pembangunan bagi masyarakat bisa memadai.