Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi  (Kemenakertrans) memperkirakan arus urbanisasi di seluruh Indonesia pasca Idul Fitri 1434 H tahun ini sekitar 1 juta jiwa. Kota tujuan utama urbanisasi antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Batam, dan Semarang.

Kementerian itu sudah menangkap masalah dari fenomena urbanisasi di Indonesia. Kebanyakan tidak dibekali keterampilan dan keahlian yang cukup untuk mencari pekerjaan yang sesuai di tempat tujuannya. “Arus urbanisasi yang kerap terjadi pasca-Lebaran harus diantisipasi agar tidak menimbulkan gejolak sosial dan menambah ancaman pengangguran yang makin tinggi di perkotaan,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar.

Sejumlah solusi sudah disiapkan agar arus urbanisasi ke kota-kota besar tidak menimbulkan masalah baru dan menambah beban dalam upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan.\\\"Kita terus mendorong agar otonomi daerah bisa menjadi salah satu solusi masalah urbanisasi ini. Otonomi daerah harus berhasil mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatkan pembangunan di perdesaan dan kota-kota kecil agar penduduk tidak harus pergi ke kota,\\\" kata Muhaimin.

Kemenakertrans pun menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah (pemda) untuk mengatasi pengangguran di perdesaan dan kota-kota kecil. Progresnya adalah bagaimana merencanakan peningkatan ketenagakerjaan di daerah sehingga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

\\\"Pemerintah daerah harus proaktif mencari solusi investasi terus masuk dengan diiringi dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu, berbagai pembangunan seperti infrastruktur melalui padat karya terus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat agar dilakukan dengan matang,\\\" kata Muhaimin.

Selain itu, Muhaimin berharap semua pihak turut mendorong program alternatif seperti kewirausahaan, padat karya produktif, pelatihan kerja, dan penerapan teknologi serba guna untuk mendukung penciptaan dan pembangunan ekonomi di kawasan-kawasan Indonesia lainnya.

Dukungan bagi sektor wirausaha dilakukan oleh Pemerintah dengan memberikan program pelatihan serta pemberian bantuan sarana usaha kepada calon wirausaha yang dinilai potensial dan memiliki komitmen kuat. \\\"Melalui kewirausahaan, diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, baik bagi dirinya maupun orang lain. Pada tahun ini ditargetkan terwujud 10.000 wirausaha baru,\\\" kata Muhaimin.

Selain itu, Kemenakertrans juga mengusung pengembangan 132 desa produktif yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Program itu dilakukan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja di kawasan perdesaan sehingga dapat mencegah terjadinya urbanisasi dari desa ke kota.

Agar seluruh angkatan kerja yang hendak hijrah ke kota mempunyai bekal ketrampilan kerja, Menakertrans menawrkan mereka untuk memanfaatkan fasilitas dan program pelatihan kerja yang tersedia di balai-balai latihan kerja (BLK) di seluruh Indonesia. Di BLK-BLK ini, para pencari kerja dan pengangguran dapat berlatih dan belajar kembali untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerja yang sesuai dan dibutuhkan oleh pasar kerja dan industri.

Saat ini, kata dia, di seluruh Indonesia terdapat 13 BLK UPTP yang dikelola Kemenakertrans dan 252 BLK UPTD milik pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Jumlah instruktur yang tersedia sebanyak 3.132 orang. 

Modernisasi Pertanian

Ekonom yang juga Menteri Keuangan M Chatib Basri berpendapat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tidak merata menjadi penyebab terjadinya urbanisasi yang tinggi. Penyebabnya, terutama adanya ketimpangan struktur  upah di kota dan di daerah. \\\"Urbanisasi adalah fenomena yang selalu terjadi di seluruh negara di dunia karena perbedaan tingkat upah. Upaya untuk mengatasi itu adalah dengan modernisasi di sektor pertanian,\\\" kata Chatib.

Menurut dia, sejumlah negara telah berhasil mengatasi masalah urbanisasi dengan modernisasi sektor pertanian. \\\"Makanya di negara-negara maju, sektor pertanian adalah sektor modern. Jadi terbalik kalau kita menganggap kalau sektor pertanian itu tempat perlindungan orang tidak kerja,\\\" katanya.

Dia menekankan, upaya modernisasi itu tidak bisa dilakukan dengan kebijakan perdagangan. Kalau produktivitasnya naik, kata Chatib, tingkat upahnya naik. Hal itu yang akan mencegah warga desa pergi ke kota. \\\"Trade policy (kebijakan perdagangan) itu misalnya begini, supaya produktivitas naik, kita tahan impor. Itu tidak bisa, itu harus dengan teknologi modernisasi,\\\" tutur Chatib yang sebelumnya adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Soal UMP sebagai pemicu tingginya angka urbanisasi, Chatib juga sependapat dengan MenkoPerkonomian Hatta Rajasa. Namun, langkah mengatasi masalah itu, keduanya berbeda tajam. Hatta cenderung menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) cukup drastis.

\\\"Saya kira memang kita harus bicarakan UMR ini dengan komprehensif, jadi jangan disparitas terlalu jauh sehingga ada yang pindah ada mau ke Jakarta cari kerja, memang harus ada ukuran yang pas,\\\" tutur Hatta. Namun, kata dia, untuk menetapkan besaran UMR (upah minimum regional) atau UMP, idealnya dibahas di tingkat perusahaan antara pengusaha dengan pekerja. Dengan demikian pemerintah tidak perlu melakukan intervensi dan agar terlepas dari kepentingan politik praktis.

Soal itu, Gubernur Jokowi menyatakan, urbanisasi hanya bisa diantisipasi dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jakarta. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi itu dipastikan bakal menyedot sumber daya manusia yang tak sedikit. Namun, kewenangan untuk itu ada di tingkat pusat. \\\"Buat pusat pertumbuhan enggak cuma di Jakarta saja, tapi itu kewenangan pemerintah pusat,  bukan saya,\\\" kata Jokowi. (saksono)