NERACA

Jakarta – Setidaknya terdapat tujuh pintu yang membuka peluang terjadinya korupsi di sektor migas. Kasus Rubi Rubiandini kemarin hanyalah secuil dari lahan basah di sektor migas.

“Migas sangat basah. Setidaknya ada tujuh lahan yang berpotensi terjadi korupsi,” kata pengamat migas Kusairi di Jakarta, Rabu (21/8).

Pertama, imbuh Kusairi, adalah ketika penentuan kontrak antara Pemerintah dengan kontraktor. Kedua ketika penentuan wilayah kerja. “Terkait signature bonus untuk para pemenang, ini sangat abu-abu,” kata dia.

Lahan basah ketiga adalah ketika perpanjangan wilayah kerja, lanjut Kusairi, terkait dengan nilai penetapan participating interest. Misalnya, untuk blok West Madura yang ramai ketika zaman kementerian Darwin.

Saat penentuan cost recovery juga banyak permainan yang terjadi. Itu adalah lahan basah keempat. Sedangkan lahan basah kelima di sektor migas adalah pada pengadaan barang dan jasa. Hal ini jamak terjadi di seluruh sektor.

Pengadaan rekrutmen tenaga kerja juga rawan dengan terjadinya praktek-praktek penyelewengan, sebagai lahan basah keenam, kata Kusairi. Terakhir, lahan basahnya adalah di saat penjualan minyak negara, seperti yang menjerat Rudi Rubiandini.

“Masing-masing bagian itu timbulkan peluang korupsi yang cukup besar. Penggelembungan cost recovery tidak hanya terjadi di perusahaan asing, tapi juga di perusahaan nasional dan anak-anak perusahaannya, jadi semacam budaya. Migas ini sudah sangat tua dan korupsinya sudah sangat luar biasa,” jelas Kusairi.

Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) Sahetapy mengaku tidak kaget dengan banyaknya lahan basah yang ada di sektor migas. Dia juga sepakat bahwa kebobrokan sektor migas bukan hanya terjadi di kalangan swasta, tetapi juga perusahaan negara.

“Permainan kotor di Pertamina ini sudah sejak zaman Pak Harto. Kroni-kroninya adalah sebuah geng yang ada di mana-mana. Jadi masalah minyak ini sudah bobrok, sudah lama,” kata Sahetapy.

Menurut Sahetapy, penyelewengan-penyelewengan itu jamak terjadi dan melenggang dengan santainya karena semua yang terkait kecipratan manisnya hasil korupsi. “Yang paling tinggi di republik ini ikut kecipratan, hanya saja saya tidak punya bukti,” kata Sahetapy.

Cadangan Minyak Tipis

Pemerintah, kata Kusairi, perlu berpikir tentang problem besar, yaitu ketersediaan cadangan yang sudah terbukti itu sudah menipis. “Kalau potensi cadangan kita minmal, membiayai rakyat Indonesia yang besar ini menjadi problem ke depan. Problemnya adalah bagaimana meningkatkan cadangan,” ujar Kusairi.

Indonesia, kata Kusairi, hanya memiliki cadangan minyak sebanyak 2,5 miliar sampai 3 miliar barel. Padahal penduduk Indonesia jumlahnya 240 juta orang. Bandingkan dengan Malaysia yang penduduknya hanya 25 juta orang, tetapi cadangan minyaknya sebesar 8 miliar barel. “Intinya soal tata kelola. Kebijakan yang sekarang ada itu terpisah-pisah,” tutup Kusairi.