DPR Desak Pemerintah Perbaiki Pelaksanakan APBN

Kamis, 22/08/2013

NERACA

Jakarta - Pelaksanaan APBN tahun 2013 diharapkan lebih baik dibandingkan tahun 2012. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat pun meminta pemerintah mencari terobosan-terobosan yang menjanjikan agar ada harapan perbaikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013.

"Saya meminta pelaksanaan anggaran tidak linier dan konservatif tetapi bisa lebih dinamis," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ahmadi Noor Supit saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan M Chatib Basri tentang pembahasan pokok-pokok RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 di DPR, Rabu (21/08).

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Achmad Rubaie berharap kualitas pertanggungjawaban APBN harus semakin meningkat untuk tahun yang akan datang. Jangan sampai ada opini disclaimer terhadap Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (K/L). Pasalnya, dalam APBN 2012 ada dua lembaga K/L yang dalam laporan ini disclaimer.

"Sekarang sudah zaman maju. Kalau ada K/L yang disclaimer tidak bisa mempertanggungjawabkan, itu ada masalah. Kalau boleh saya sebut itu sakit. Perlu ada perawatan mungkin menyangkut leadership, mungkin menyangkut SDM, itu harus ada perbaikan. Ini zaman di mana orang menuntut keterbukaan," jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, ada beberapa K/L yang tidak ada peningkatan. Pada tahun 2011, penilaian BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP), lalu pada 2012 tetap WDP. Itu berarti kinerja K/L tersebut jalan di tempat dan tidak perbaikan kualitas. "Padahal kami sudah men-support dengan menyetujui secara politik anggaran belanja," ungkap Rubaie.

Oleh karenanya, menurut Rubaie, potret yang dilaporkan BPK kepada DPR menjadi catatan penting bagi pemerintah terhadap K/L yang tidak ada peningkatan. Bahkan, ada satu catatan, satu lembaga yang belum selesai diperiksa padahal uang sudah dibelanjakan.

Sedangkan Chatib Basri dalam paparannya mengatakan bahwa realisasi belanja negara dalam APBN 2012 sebesar Rp 1.491,41 triliun yang berarti mencapai 96,33% dari APBN-P 2012 sebesar Rp 1.548,31 triliun. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.020,56 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 480,65 triliun. Menkeu menambahkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012 yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sama dengan opini LKPP tahun 2011.

Setidaknya, ada empat permasalahan yang menyebabkan pengecualian atas kewajaran LKPP 2012. Pertama, terkait penganggaran dan penggunaan belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Kedua, kebijakan dan metode perhitungan selisih kurs belum menjamin kewajaran penyajian pendapatan dan belanja lainnya. Ketiga, pemerintah belum menelusuri keberadaan aset eks BPPN dan belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA. Keempat, terdapat permasalahan terkait SAL.

Ketika ditanyakan mengenai keadaan perekonomian saat ini, Chatib mengatakan meskipun situasi ekonomi global masih bergejolak, namun dia masih yakin bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih dalam situasi yang aman. Meskipun demikian, Chatib mengaku bahwa dirinya telah mengingatkan semua pihak untuk waspada terhadap perkembangan ekonomi dunia saat ini.

"Saya tidak pernah mengatakan bahwa situasi global itu tidak berbahaya. Saya sudah bicara soal ini dua bulan lalu. Tetapi saya katakan bahwa kita ini tidak dalam situasi yang berbahaya," katanya.

Kemudian dia mengaku akan terus menjaga situasi ekonomi Indonesia dan juga menjamin bahwa perekonomian domestik saat ini masih relatif aman meskipun secara global terjadi gejolak perekonomian.

"Misalnya anda tanya fiskal sama saya, sampai akhir tahun kita masih akan jaga defisit di bawah 2,4%. Financing aman, tetapi bukan berarti yang aman itu tidak terjadi apa-apa dalam perekonomian," tandas Chatib.