Perkuat Kebijakan Fiskal, BI Laksanakan Green Banking

Kamis, 22/08/2013

NERACA

Jakarta - Untuk memperkuat kebijakan fiskal dan moneter di dalam negeri, Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melaksanaan dan pembangunan green banking atau perbankan ramah lingkungan sebagai instrumen ekonomi.

“Dengan green banking ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya penguatan kebijakan fiskal dan moneter, karena ini masuk kedalam kerangka yang lebih makro dan jangka panjang,” ujar Deputi Gubernur BI, Ronald Waas di Jakarta, Rabu (21/8)

Selain itu, ketentuan tersebut akan berpotensi meningkatkan rasio kredit, risiko hukum dan risiko reputasi bagi perbankan, baik terhadap risiko kemungkinan terjadinya masalah lingkungan pada proyek yang dibiayainya. “Yang mungkin berdampak negatif berupa penurunan kualitas kredit dan reputasi bank yang bersangkutan sehingga perbankan perlu memahami dan menguasai lebih baik mengenai manajemen risiko lingkungan hidup ini," kata dia.

Dia memaparkan, prinsip dasar green banking sebenarnya merupakan salah satu cara untuk memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan mendorong perbankan dalam meningkatkan portfolio pembiayaan ramah lingkungan hidup seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, eco-tourism, transportasi ramah lingkungan dan berbagai eco-label product.

Ronald juga menjelaskan, beberapa kontribusi yang bisa dilakukan dengan green banking tercermin dari menurunnya beban impor minyak dan produk pertanian karena terjadi peningkatan pasokan energi domestik dari sumber-sumber energi terbarukan. “Peningkatan efisiensi penggunaan energi oleh industri, dan peningkatan produk pertanian organik yang didukung oleh perbankan nasional,” kata Ronald.

Ronald mengatakan, menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh mendorong kelestarian lingkungan. Menurutnya, perbankan sebagai bagian dari entitas bisnis tentunya tidak terlepas dari hal tersebut.

Selain itu dia juga mengatakan, langkah green banking ini dapat menjadi kontribusi perbankan dalam mendukung pemerintah. “Dan juga untuk memperbaiki posisi Indonesia sebagai paru-paru dunia dengan menurunkan emisi gas rumah kaca,” imbuh Ronald.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing lembaga serta penyediaan informasi mengenai peraturan, kebijakan, pedoman, kriteria, standar, dan evaluasi nilai dan kinerja lingkungan hidup perusahaan.

Selain itu, BI dan KLH menyelenggaraan edukasi dan sosialisasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada perbankan serta pelaksanaan penelitian bersama dalam rangka penyusunan pedoman dan regulasi perbankan yang mempertimbangkan konsep ramah lingkungan hidup.