Mafia Migas Hadang Pengembangan Energi Terbarukan?

Kamis, 22/08/2013

NERACA

Jakarta - Selama ini Pemerintah masih terpaku dengan memberikan subsidi untuk bahan bakar fosil yaitu minyak dan gas. Kalangan pengamat menilai, ada oknum yang kerapkali disebut “mafia migas” sengaja menghadang pengembangan dan industrialisasi Energi Baru Terbarukan (EBT) karena mengganggu bisnis mereka.

Dalam nota keuangan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014, Pemerintah menganggarkan Rp131,22 triliun untuk mensubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun, menurut Direktur Indonesia Center For Green Economy Darmawan Prasodjo, alangkah baiknya jika Pemerintah mulai memberikan perhatian kepada EBT dengan cara memberikan subsidi.

"Sudah saatnya Pemerintah mengalokasikan subsidi kepada energi terbarukan. Hal itu untuk mendorong investasi yang bisa memanfaatkan EBT dan tidak lagi mengandalkan migas yang suatu saat nanti akan habis cadangannya. Sementara untuk energi terbarukan, bisa bertahan lama," ungkap Dharmawan kepada Neraca, Rabu (21/8).

Menurut dia, saat ini, pemanfaatkan energi terbarukan berjalan di tempat lantaran hasil dari pengolahan EBT masih tergolong mahal sehingga tidak banyak yang menggunakannya, seperti contoh untuk pembangkit listrik. Menurut dia, harga batubara untuk pembangkit listrik itu mencapai Rp500/kWh. Sementara dengan memanfaatkan geothermal, harganya cukup tinggi yaitu mencapai Rp9.000 /kWh. "Inikan artinya ada ketimpangan yang terlalu tinggi dari sisi harga. Makanya banyak yang menggunakan batubara meskipun cadanganya makin menipis," tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam menjalankan EBT, diperlukan ketegasan dari Pemerintah untuk bisa melawan "mafia-mafia" migas yang berkeliaran. Pasalnya, akan banyak sekali "mafia" migas yang tidak suka dengan pemanfaatan EBT karena bisa mempengaruhi bisnis mereka. "Intinya, hanya tegas. Kalau Pemerintah tegas dan konsisten untuk mengembangkan EBT, maka kedepannya Indonesia tidak akan ketergantungan dengan energi fosil," tegasnya.

Tak hanya itu, bila mampu memsubstitusi BBM subsidi ke EBT. Maka subsidi pun akan berkurang Rp28 triliun. "Kita lihat BBM subsidi 47 juta kiloliter (kl), modal Rp10 ribu per liter dan dijual Rp4.500 per liter. Di situ ada selisih Rp5.500 per liter. Sedangkan EBT bila mampu menjual tujuh juta kl dengan asumsi harga jual Rp6.000 per liter akan dapat mengurangi subsidi menjadi Rp28 triliun," ujar Darmawan.

Darmawan menjelaskan, tapi bila subsidi BBM dicampur dengan EBTK, hanya bisa menghemat 15%. "Penghematan subsidi mencapai Rp28 triliun dengan maksimal pencampuran 15 persen dari BBM subsidi ke EBT," jelasnya. Dia menambahkan, langkah ini akan menimbulkan multiplier effect seperti pertumbuhan ekonomi, menambahkan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dan nantinya akan meningkatkan ketahanan energi semisal berbasis domestik dan akan berlimpah ruah dan harga murah.

Tidak Konsisten

Dihubungi terpisah, Pengamat energi dari Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyatakan pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan terkait Energi Baru Terbarukan (EBT) dan semakin memperkecil peluang diversifikasi energi. "Sejauh ini kebijakan pemerintah dalam beberapa upaya pengembangan EBT tidak konsisten, sehingga hasilnya tidak terlihat," kata Marwan.

Menurut Marwan, seharusnya pemerintah menyiapkan kebijakan energi yang komprehensif baik itu untuk energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batubara maupun energi non-fosil sebagai EBT. Marwan menyebutkan ada banyak potensi yang sebetulnya pernah tersentuh oleh pemerintah seperti pengembangan biodiesel dengan biji jarak serta bioetanol. Namun ia menyayangkan inkonsistensi yang ditunjukkan pemerintah dalam mengawal kebijakan tersebut.

Marwan juga menyebutkan beberapa proyek pengembangan EBT yang hasilnya masih jauh dari harapan. Ia mencontohkan pemanfaatan panas bumi untuk energi listrik di Indonesia yang memiliki potensi hingga 29 Gigawatt saat ini baru bisa dimanfaatkan sekitar tiga hingga empat persen saja. "Untuk energi panas bumi masalah mahalnya biaya serta kesulitan anggaran masih menjadi alasan utama tidak berjalannya kebijakan tersebut," katanya.

Kemudian untuk energi air sebagai tenaga pembangkit listrik, termasuk di dalamnya juga mikrohidro yang mulai tersebar di beberapa wilayah masih jauh dari yang seharusnya bisa dilakukan. Marwan juga menyebutkan kemandirian energi di Indonesia masih bermasalah, hal itu ditunjukkan dengan fakta bahwa 80% hasil migas dikuasai oleh asing. "Meskipun dikatakan dikuasai negara, namun kontrol untuk pencegahan akan adanya penyelundupan ataupun manipulasi masih sangat lemah," kata dia.

Selain itu, posisi Indonesia yang masih mengimpor 40% kebutuhan minyak menjadikan semakin jauh dari kemandirian energi. "Bagaimana mau dikatakan mandiri kalau masih bergantung dengan impor?" tandas Marwan.