NERACA

Jakarta - Para pelaku Usaha di daerah khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM) masih terkendala pada minimnya akses pembiayaan terhadap bank. Banyaknya penerapan syarat yang diberlakukan hingga minimnya pengetahuan pengusaha daerah terhadap ekspor menjadi permasalahan utama yang sering ditemui. Menurut Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Modal Ventura Safari Azis, permasalahan itu dipicu atas keterbatasan UKM dalam mengelola keuangannya sehingga menjadikannya tidak bankable. \"Pengelolaan UKM harus diperkuat mulai dari pengelolaan keuangannya mulai dari kemampuan UKM menyusun laporan dan neraca keuangan,\" kata Safari dalam keterangan resmi yang diterima Neraca, Rabu (21/8).

Menurut Safari Azis, pemberlakuan pajak 1% bagi UKM yang mempunyai omzet kurang dari Rp 4,8 miliar memiliki sisi positif agar UKM bisa mengelola perusahaannya secara profesional dengan tata kelola yang baik sehingga menjadi bankable. \"Kita harapkan pengenaan pajak itu bisa membuat UKM nantinya bankable karena akan memperoleh NPWP, sehingga akses pembiayaan bisa lebih mudah,\" ujar dia.

Di tengah sulitnya akses pembiayaan dari perbankan, terutama untuk ekspor, pihaknya merekomendasikan kepada para pelaku usaha untuk bisa mengakses permodalan melalui lembaga non perbankan untuk mengembangkan usaha, sehingga tidak terpaku pada lembaga perbankan saja.  “Bilamana akses ke perbankan masih dirasakan sulit, pengusaha daerah dan UKM bisa mengakses pembiayaan melalui alternatif lain dengan memanfaatkan lembaga non perbankan,” ujar Safari.

Safari pernah mengatakan para pengusaha kerap mengeluhkan hambatan ekspor di luar ketentuan yang resmi. Hambatan tersebut antara lain dalam bentuk berbagai biaya tambahan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. \"Kami masih sering menemukan keluhan pengusaha daerah yang akan melakukan ekspor, mereka harus mengeluarkan tambahan biaya untuk dokumen-dokumen yang sebenarnya tidak diperlukan,\" katanya.

Ia menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima Kadin, hal tersebut berkenaan dengan kebijakan pemerintah yang berusaha untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah dari komoditas ekspor. Padahal, ujarnya, hal tersebut bisa menurunkan daya saing komoditas ekspor daerah padahal seyogyanya Pendapatan Asli Daerah bisa lebih ditekankan kepada komoditas impor agar produk lokal bisa diserap pasar domestik.

Safari berpendapat, dukungan dari pemerintah memiliki peranan penting dalam pemberdayaan pelaku usaha dan potensi daerah untuk meningkatkan ekspor. Selain itu, lanjut Safari, sinergitas regulasi antara pusat dan daerah serta kemudahan dalam perijinan ekspor sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha nasional.

Produk Bernilai Tambah

Sebelumnya, Direktur Jenderal PEN Kemendag, Gusmardi Bustami mengatakan strategi diversifikasi produk dengan meningkatkan kontribusi ekspor komoditas di luar 10 produk utama terhadap total ekspor non-migas penting. Menurutnya, produk yang akan dikembangkan ialah produk yang memiliki nilai tambah relatif tinggi serta berbasis ekonomi kreatif. \"Ada pun bentuk pengembangan produk yang dilakukan Ditjen PEN, antara lain pengembangan desain, dukungan penciptaan kemasan, merek dan jalur distribusi,\" ungkapnya.

Dalam menghadapi AEC 2015, diperlukan beberapa upaya untuk meningkatkan produk berdaya saing tinggi yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) handal. SDM ini harus dipersiapkan sebagai insan berdaya saing regional bahkan global. Gusmardi mengatakan, peningkatan kemampuan SDM dari para pelaku usaha dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan, pelatihan, dan kemudahan memperoleh informasi.

Peranan daerah pun sangat diharapkan untuk memperhatikan serta mengembangkan program peningkatan SDM ini. Melalui ketersediaan Kantor Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Daerah (P3ED) di Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat, diharapkan akan meningkatkan daya saing SDM ekspor daerah.

Ini diharapkan dapat memacu dan menjadi pendorong dalam peningkatan ekspor daerah tersebut. Selain itu, perlu juga dipersiapkan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan penciptaan wisausahawan baru untuk mendukung penguatan sektor potensial yang bermuara pada peningkatan ekspor Indonesia. \"Kita harus optimistis bahwa dengan segala persiapan, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang mendapatkan keuntungan terbesar dengan diterapkannya AEC 2015,\" pungkas Gusmardi.

Djatmiko Bris Witjaksono, Direktur Kerja Sama ASEAN Kemendag, menjelaskan mengenai tujuan AEC yaitu adanya aliran bebas barang, jasa, tenaga kerja terlatih (skilled labor), serta aliran investasi. Djatmiko menjelaskan, AEC akan menerapkan 12 sektor prioritas, yaitu perikanan, e-travel, e-ASEAN, otomotif, logistik, industri berbasis kayu, industri berbasis karet, furnitur, makanan dan minuman, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, serta kesehatan.