Pemerintah Tak Peduli Pelemahan Daya Saing

Pertumbuhan Lambat, Perdagangan Jeblok

Kamis, 22/08/2013

NERACA

Jakarta - Pemerintah seharusnya situasi ekonomi terkini dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014. Gejala pelemahan daya saing ekonomi yang kian mengkhawatirkan perlu dicermati Pemerintah.

“Kinerja pertumbuhan ekonomi pada semester I-2013 menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dengan capaian hanya 5,9%, lebih lambat dibandingkan semester I-2012 sebesar 6,32%. Padahal pemerintah menargetkan tingkat pertumbuhan 6,3% sepanjang 2013, sesuatu yang menjadi mustahil untuk dicapai karena paling tidak diperlukan pertumbuhan 6,6% pada semester II-2013,” jelas pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G. Talattof kepada Neraca, Rabu (21/8).

Potret penurunan daya saing juga tercermin dari performa neraca perdagangan semester I-2013 yang mengalami defisit US$3,3 miliar, padahal semester I-2012 masih menorehkan surplus US$510 juta. Kemerosotan daya saing disempurnakan dengan defisit transaksi perdagangan produk manufaktur sebesar US$15,6 miliar (semester I-2013 lebih buruk dari semester I-2012 sebesar US$12,5 miliar).

“Selain itu, minimnya kontribusi pemerintah terhadap pembangunan juga turut andil dalam pelemahan daya saing. Hal ini terkonfirmasi dari kecilnya sumbangan pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto) yang hanya sekitar 7% pada semester I-2013,” terang Abra.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, imbuh Abra, masih ditopang konsumsi rumah tangga (55%) dan investasi swasta (32%). Bandingkan dengan Malaysia yang kontribusi pemerintahnya terhadap PDB mencapai 24% pada 2012 lalu.

Lebih ironis lagi, aktivitas ekonomi Indonesia semakin dikuasi pemain asing. Hingga kini, investasi di Indonesia terus didominasi asing, puncaknya yaitu pada 2008 yang mencapai 88%. Peranan pelaku usaha domestik kian terpinggirkan. Hal ini sungguh kontras jika menengok ke Malaysia, investor domestik menjadi raja di negerinya sendiri dengan penguasaan 78% pada 2012, sedangkan investasi asing (FDI) hanya diberikan 22%.

Sungguh pun begitu, kata Abra, dalam kondisi yang penuh tantangan seperti ini, pemerintah masih memiliki kesempatan untuk membenahi daya saing nasional yakni melalui instrumen fiskal. Dalam RAPBN 2014 pemerintah memiliki amunisi sebesar Rp1.816,7 triliun, atau naik 5,2% dari APBN-P 2013.

“Ada tujuh kementerian yang memeroleh alokasi dana di atas Rp30 triliun, sayangnya sektor pertanian dan industri tidak masuk di dalamnya. Padahal, sektor pertanian dan industri merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDB dengan kontribusi sebesar 38,7% pada semester I-2013,” beber Abra.

Jika pemerintah ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 6,4% pada 2014 seperti yang ditargetkan dalam RAPBN 2014, maka pemerintah tak perlu ragu lagi untuk memprioritaskan alokasi belanja pada pembangunan pertanian, industri, infrastruktur, dan juga pelaku usaha kecil (UMKM).

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang kurang dari dua tahun lagi, sambung Abra, turut menjadi alasan kuat betapa mendesaknya pembangunan industri nasional. Pembangunan sektor industri serta pertanian akan menjadi bukti kesungguhan pemerintah dalam mendorong produktivitas dan daya saing nasional. Dengan demikian, agar pelaku usaha domestik mampu memanfaatkan momentum MEA tersebut, sektor industri dan pertanian perlu diberikan alokasi yang memadai dalam RAPBN 2014.

“Akhirnya, keseriusan pemerintah dalam mendorong industri domestik nantinya akan terpantul dalam APBN 2014. Kita berharap dukungan terhadap sektor riil betul-betul terlihat, sehingga bukan hanya target pertumbuhan ekonomi yang bisa tercapai, namun juga implikasinya terhadap peningkatan daya saing dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Abra.