Mengatasi Urbanisasi

Oleh Bani Saksono

(wartawan Harian Ekonomi Neraca)

Masalah urbanisasi tentu saja tidak hanya dihadapi kota Jakarta saja, tapi juga kota-kota lainnya di seluruh dunia. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Kota atau wilayah yang pertumbuhan ekonominya tinggi, akan memicu tingginya pertumbuhan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk ditunjang oleh dua faktor, yaitu kelahiran dan urbanisasi. Urbanisasi tak bisa dicegah, karena pertumbuhan ekonomi y ang tinggi akan membutuhkan penambahan jumlah tenaga kerja. Pasokan tenaga kerja yang rendah dari penduduk lokal,  mau tak mau akan ditutupi dengan perekrutan tenaga kerja dari tempat lain.

Ketika pertumbuhan kota-kota satelit di sekitar Jakarta mulai naik, sudah tentu akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pusat magnet ekonomi pun mulai bergeser dari Jakarta ke kota satelit.

Yang jadi persoalan adalah tingkat ketersediaan lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Jakarta dengan kota-kota satelitnya seperti Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, maupun kota-kota besar lainnya tak menampik kehadiran kaum urban selagi kota-kota itu masih mampu menyerapnya di berbagai sektor ketenagakerjaan maupun memberi peluang bisnis baru.

Itu sebabnya, Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) DKI Jakarta yang dilakukan rezim Jokowi-Ahok  berbeda pendekatan dari OYK rezim sebelumnya. Tak ada lagi OYK yang bertumpu pada kepemilikan KTP. Pendatang tetap ber-KTP daerah asalnya asalkan mempunyai pekerjaan tetap, mempunyai tempat tinggal. Yang penting tidak menimbulkan persoalan kependudukan dengan menjadi pengemis dan gelandangan.  

Dari hasil survei arus mudik dan arus balik Lebaran 2013 yang digelar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menunjukkan  sekitar 60% pendatang baru ke Jakarta berpendidikan di bawah SMA. Survei itu dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) DKI dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI). Mereka datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan.

Mereka tidak datang sendiri ke Jakarta, tapi diajak oleh perantau yang sudah lebih dulu pergi ke Jakarta. Survei juga menunjukkan, satu dari tiga pemudik ternyata bukan orang Jakarta. Hasil survei itu tentu dapat dimanfaatkan untuk merencanakan langkah pengendalian terhadap para pendatang baru.

Bappenas, kata Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Max Hasudungan Pohan,  pun mengingatkan Pemprov DKI untuk memperbaiki masalah lalu lintas dan transportasi umum. Masalah itu menjadi bagian dari munculnya arus urbanisasi, selain persoalan sosial ekonomi lainnya. Arus urbanisasi yang tak terkendali, tentu akan memicu berbagai tindak menyimpang, seperti kriminalitas, dan daya dukung kota yang tak memadai. Bappenas juga minta pemerintah daerah di luar Jakarta untuk mempercepat pembangunan infrastrukturnya agar mampu menjadi medan magnet ekonomi yang baru. []