Kota Satelit pun Kian Bermagnet

Sabtu, 31/08/2013

Kawasan Depok, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, juga Kota dan Kabupaten Bekasi, memang layak menjadi bagian dari kawasan megapolitan Jadebotabek. Kota-kota satelit itu kini pertumbuhannya bahkan melebihi kota Jakarta.

Agar para pendatang baru dari kawasan pedesaan terutama di pulau Jawa ini tidak hanya memilih Jakarta sebagai kota tujuan mencari penghidupan, sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menciptakan medan magnet baru, tidak di Jakarta.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Tangerang Selatan mencatat, pada 2011, jumlah pendatang baru pasca Lebaran mencaai 5 ribu orang.Tahun berikutnya, bertambah sebanyak 8.300 orang. Dan, tahun ini diperkiakan bertambah lagi menjadi sekitar 12 ribu orang. "Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah pendatang sekitar 1 persen dari total jumlah penduduk, yakni 1,2 juta orang," kata Kepala Dinas Dukcapil KotaTangerang Selatan Toto Sudarto.

Bagaimana dengan kota satelit lainnya? Urbanisasi di Bekasi Raya, yaitu kota dan kabupaten, cukup tinggi. Jika pada tahun 2005 penduduknya tercatat 4,02 juta jiwa, tahun lalu sudah berkembang menjadi 5,13 juta jiwa. Di rata-rata, tiap tahun bertambah 157 ribu jiwa atau 430 jiwa tiap hari. Dalam catatan Dinas Dukcapil di sana, separoh dari pertambahan penduduk itu adalah kaum urban. “Dalam kurun waktu Januari – Agustus 2013, ada 2.607 pemohon KTP baru yang bisa dipastikan adalah pendatang,” kata Kepala Dinas Dukcapil Kota Bekasi Sabarudin.

Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengungkapkan, angka migrasi di wilayahnya rata-rata 5% per tahun dari jumlah penduduk. Hingga akhir 2013, jumlah penduduk Kota Depok yang tercatat sebanyak 1.898.567 jiwa. Beban kaum urban telah menyebabkan pengangguran di kota itu mencapai 86.387 jiwa. Sama seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya, Depok juga menjadi kota tujuan para pengemis.

Langkah menangkal pendatang haram, yaitu yang tak punya tempat tinggal dan tak punya pekerjaan tetap yang dilakukan kalangan pemerintah daerah nyaris sama, yaitu melakukan operasi yustisio kependudukan (OYK). Sebab, pendatang yang demikian cenderung memicu tingginya angka kriminalitas. Kasus-kasus penjambretan, penodongan, pencurian, dan perampokan cenderung dilakukan oleh kelompok pengangguran atau yang berpenghasilan sangat rendah.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini membuat surat edaran ke warganya agar segera melaporkan jika ada pengemis yang masuk ke kampung-kampung dan di jalan-jalan. "Menjadi pengemis atau pun PKL sama-sama menimbulkan masalah baru di Ibu Kota," ujar Wagub Ahok. (saksono)