Perguruan Tinggi, Masih Dominasi Riset

Sabtu, 31/08/2013

Sebagai negara yang terus bergerak maju, maka pantas jika negara ini harus memprioritaskan riset sebagai basis dan instrumen pengembangan. Ya, kemajuan bangsa sangat tergantung pada banyak sedikitnya program riset yang dicanangkan. Tanpa riset yang kuat, maka mustahil kemajuan akan diperoleh. Oleh karena itu dalam kerangka mengembangkan kesejahteraan masyarakat, maka riset memegang peran penting.

Maka, sinergi riset antara pelaku riset dengan pengguna atau pebisnis, maupun dengan pemerintah sebagai regulator dirasakan sangat penting. Sehingga dengan adanya sinergi dan saling menyapa antara stakeholder terkait akan melahirkan kemanfaatan yang lebih besar.

Sayangnya, sinergi riset baik antara pelaku riset dengan pengguna atau pebisnis, maupun dengan pemerintah sebagai regulator di Indonesia masih lemah. Berdasarkan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) beberapa tahun lalu, kegiatan riset masih didominasi oleh lembaga pemerintah dan perguruan tinggi sebesar 85%.

Berbanding terbalik dengan rata-rata negara OECD yang risetnya 68% dilakukan langsung oleh pengguna atau pelaku usaha. Dengan demikian transfer hasil riset di lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi kepada pebisnis menjadi permasalahan sendiri.

Ketua Dewan Riset Nasional (DRN), Andrianto Handojo mengatakan bahwa sinergi antar pelaku riset diperlukan, karena terdapat 622 satuan kerja riset di Indonesia, yang terdiri dari 114 perguruan tinggi negeri, 301 perguruan tinggi swasta, 91 Lembaga Penelitian Non Kementerian, 76 Lembaga Penelitian Kementerian, 24 Lembaga Penelitian Daerah, delapan Lembaga Penelitian BUMN dan delapan Lembaga Penelitian swasta.

Menurut Andrianto, belum ada instrumen untuk memantau jenis riset yang dikembangkan setiap lembaga dan mekanisme koordinasi serta komunikasi di antara lembaga riset yang tersebar di Indonesia. Selain itu, sinergi antara pelaku riset dengan pengguna juga masih dihadapkan pada masalah klasik, yaitu komunikasi yang belum terbangun dengan baik, sehingga apa yang dihasilkan periset bukan yang dibutuhkan pengguna, sebaliknya apa yang dibutuhkan tidak diriset.

"Masing-masing satker melaksanakan kegiatan dengan sedikit sekali melakukan koordinasi sehingga duplikasi kegiatan terjadi," kata Andrianto di Jakarta belum lama ini.

Selain itu, lanjut Andrianto, salah satu inisiatif yang dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi yaitu pembentukan Konsorsium Riset yang menghimpun periset dan industri untuk produk tertentu perlu mendapat dukungan.

Dengan ketersediaan dana riset yang sangat terbatas, yaitu hanya 0,15% dari Produk Domestik Bruto atau GDP (2011), maka diperlukan pembatasan atau pemusatan bidang-bidang riset yang akan ditangani dan peningkatan kerja sama erat antar pelaku dan pengguna riset.

Untuk itu, sambung dia, DRN menggelar Sidang Paripurna Pertama Tahun 2013 dengan mengambil tema Penguatan Sinergi Riset untuk Keunggulan Nasional guna merumuskan langkah-langkah nyata dalam mewujudkan sinergi antar pihak terkait.