Fraksi PDIP Nilai SBY Ingkar Janji Soal Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 21/08/2013

NERACA

Jakarta - Fraksi PDIP menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah ingkar janji tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Angka pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 6,4% di RAPBN 2014 jauh dari yang ditargetkan SBY dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 7%. Alasan pemerintah, karena faktor eksternal yakni akibat melambatnya pemulihan ekonomi global.

"Pertumbuhan itu mulai meleset dari RPJMN sejak 2012," kata juru bicara Fraksi PDIP Yasona H. Laoly dalam penyampaian pandangan Fraksinya terhadap RAPBN 2014, dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (20/08).

Fraksi PDIP menilai, selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang tingginya konsumsi dalam negeri. Hanya saja, barang yang dikonsumsi tersebut banyak yang berasal dari impor. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi semu.

Kemudian terkait asumsi nilai tukar rupiah di RAPBN 2014 sebesar Rp 9.750, F-PDIP menilai itu sudah makin tidak terkendali. Pasalnya, saat ini rupiah hampir menyentuh angka Rp 11.000. Terhadap target lifting minyak yang ditetapkan sebesar 560 ribu barel per hari, F-PDIP melihatnya masih jauh dari target yang diharapkan bisa mencapai 1 juta barel per hari. "Beberapa lapangan minyak seperti Blok Cepu belum dioptimalkan produksinya," ujar Yasona.

Kemudian Yasona menuturkan hal lain yang tidak sesuai dengan harapan F-PDIP adalah soal target penerimaan negara dari pajak. Di RAPBN 2014, target penerimaan negara lewat pajak mencapai Rp 1.310,2 triliun atau naik 14,1% dari target dalam APBNP 2013 sebesar Rp 1.148,4 triliun. "Tetapi kenyataannya, penerimaan pajak ini setiap tahun tidak pernah tercapai. Akibatnya, untuk menutupi pembiayaan dan belanja negara harus dilakukan lewat utang," tandasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gerindra Sumarjati Arjoso mengatakan fraksinya mengapresiasi pemerintah soal pencapaian pertumbuhan ekonomi di kisaran 5-6% selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini mengingat kondisi perekonomian dunia yang masih melambat dan di tengah krisis ekonomi yang melanda beberapa negara di dunia.

IMF memprediksi, pertumbuhan ekonomi dunia hanya sebesar 3,8% tahun depan, atau sedikit lebih tinggi dari perkiraan 2013 sebesar 3,1%. Sementara Bank Dunia memperkirakan hanya tumbuh 2,2%.

"Prestasi ekonomi yang dapat dicapai di tengah gejolak pasar keuangan global dan gejolak harga minyak dunia tersebut, tentunya cukup membanggakan kita semua," ungkapnya.

Gerindra berpandangan, penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2014 oleh Presiden SBY Jumat (16/08) lalu, merupakan momen yang istimewa karena merupakan tahun terakhir rencana pembangunan dalam RPJMN 2010-2014, sekaligus merefleksikan capaian kinerja pembangunan dalam lima tahun terakhir.

"Selain itu, merupakan kesempatan terakhir bagi Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono untuk membuktikan janji-janji kampanyenya di tahun 2009 lalu, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 minimal 7%," tambahnya.

Sedangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) melihat perkembangan perekonomian nasional akan tumbuh positif pada 2014. Hal itu disebabkan makin membaiknya kondisi ekonomi global serta pertumbuhan ekonomi domestik.

F-PKB berpandangan, dengan membaiknya global dan domestik maka pelaksanaan fiskal pada 2014 tidak hanya bersifat fiskal ekspansif yaitu dengan peningkatan ekonomi semata, tetapi juga perlu memperhatikan kebijakan ekonomi lainnya seperti pro-job, pro-poor, dan pro-environment sehingga kesejahteraan masyarakat makin meningkat.

Terhadap pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro RAPBN 2014 yang ditetapkan sebesar 6,4%, F-PKB melihat keputusan yang diambil pemerintah tersebut sangat moderat. Padahal, dengan membaiknya kondisi perkonomian global dan domestik angka pertumbuhan ekonomi masih bisa lebih tinggi lagi.

"Target pertumbuhan ekonomi dimungkinkan tercapai hingga 6,6% dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi global dan domestik. Juga didukung peningkatan kinerja investasi," jelas Juru Bicara F-PKB Chusnunia Halim.

Selain itu, lanjut dia, dengan masih besarnya laju demografi Indonesia dapat turut mendukung laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terhadap penetapan inflasi 4,3% di RAPBN 2014, F-PKB memandang perlunya peningkatan koordinasi antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor riil untuk menjaga ekpektasi inflasi tetap terkendali.

"Secara umum inflasi di Indonesia pada 2014 masih akan dipengaruhi tiga faktor utama yakni pangan, energi, dan infrastruktur. Untuk itu pemerintah harus memperbaiki distribusi pangan dengan memperbaiki sistem logistik nasional," kata Chusnunia.