Ogah Intervensi, Pemerintah Dinilai Lepas Tangan

NERACA

Jakarta – Berlanjutnya pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia tetap menimbulkan kepanikan para pelaku pasar dalam negeri. Terlebih mengakhiri perdagangan kemarin, indeks BEI kembali anjlok tajam 138,535 poin (3,21%) ke level 4.174,983.

Meskipun untuk meredam kepanikan, pihak PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menyakinkan pelaku pasar bahwa pelemahan indeks masih dinilai wajar. Namun sebaliknya, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, pemerintah juga tidak bisa ikut campur secara langsung untuk intervensi pasar, “Iya. Tapi pemerintah kan tidak bisa turun ikut campur langsung,”ujar dia di Jakarta, Selasa (20/8).

Menurutnya, yang menjadi fokus pemerintah adalah pengendalian defisit transaksi berjalan, sebagai penyebab utama dari sisi domestik. Dia menilai kondisi defisit juga tida terjadi saat ini saja, namun dari beberapa tahun terakhir.

Lanjut Bambang, dirinya sepakat dengan prediksi Bank Indonesia (BI) yang menuturkan defisit akan membaik pada triwulan III. Hal itu seiring dengan dampak positif dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan mengurangi kuota impor migas, “Ini jadi ya kita melihat ke depan deh, artinya ini memang gejala yang jelek di second quarter tapi prediksi BI third quarter itu akan jauh membaik current account-nya,\"tandasnya.

Sementara Direktur Evergreen Capital, Rudi Utomo menilai, ditengah kondisi anjloknya indeks BEI, saat ini perlu intervensi dari pihak regulator pasar modal untuk meredam tekanan terhadap IHSG, “Intervensi yang dilakukan regulator salah satunya dengan melakukan \'buyback\' (pembelian kembali) saham,\" ujar Rudi.

Dia menambahkan, selama ekspektasi pelaku pasar saham bahwa bank sentral AS (the Fed) akan mengurangi stimulus keuangannya dan nilai rukar rupiah masih tertekan, maka pasar modal akan terkena imbas negatif.

Kata Rudi, aksi jual paksa (forced sell) dinilai menjadi salah satu penyebab pelemahan indeks BEI pada pekan ini, “Indikasi \'forced sell\' saat pasar sedang kritis pasti selalu ada, besarannya kurang lebih lima sampai 10%,\"kata dia.

Sebagai informasi, \"Forced sell\" merupakan hak yang dimiliki sekuritas terkait adanya fasilitas marjin di BEI. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida mengatakan langkah \"buyback\" saham secara keseluruhan belum akan dilakukan pada saat ini.

Dia mengemukakan, ketika krisis 2008 lalu pihak Bapepam-LK pernah memutuskan untuk mempersilahkan kepada emiten untuk melakukan \"buyback\" saham tanpa persetujuan dari rapat umum pemegang saham (RUPS). Saat itu, IHSG anjlok hampir 50%, “Jadi saat ini kondisinya berbeda dengan tahun 2008,\" tegas Nurhaida.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota BEI, Samsul Hidayat mengatakan langkah tersebut pernah dilakukan oleh Bapepam-LK ketika krisis 2008 lalu. Untuk kondisi saat ini, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. \"Mekanisme itu pernah dilakukan pada 2008, tapi tentunya bisa dikaji lagi. Langkah itu merupakan wilayah OJK,\" katanya. (bani)

Related posts