Sistem Perpajakan Indonesia Bakal Mundur 30 Tahun - Jika Gunakan Official Assesment

NERACA

Jakarta – Jika Indonesia menggunakan official assesment dalam pemungutan pajak, berarti sistem perpajakan di Indonesia mengalami kemunduran sampai 30 tahun. Pasalnya, sistem itu pernah diterapkan sebelum reformasi pajak tahun 1983.

\"Itu sudah tidak familiar dalam international base practice lagi. Dan itu tidak mungkin dilakukan karena sumber daya Ditjen (Direktorat Jenderal) Pajak sangat sedikit,\" kata pengamat perpajakan Danny Darussalam kepada Neraca, Selasa (20/8).

Menurut Danny, sejak 30 tahun lalu, kebijakan perpajakan Indonesia menganut sistem self assesment, yaitu penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak. Sebelum itu, Indonesia menganut sistem self assesment yang penghitungan pajaknya dilakukan oleh petugas pajak.

Meski begitu, Darussalam menjelaskan, tidak sepenuhnya perpajakan Indonesia menganut sistem self assesment. “PBB (Pajak Bumi dan bangunan) termasuk official assesment tapi sudah hybrid. Artinya, data tetap diberikan oleh wajib pajak, lantas Ditjen Pajak menetapkan. Menurut saya tidak mungkin official assesment secara mutlak dilakukan,” jelas Darussalam.

Apalagi, imbuh dia, peningkatan penerimaan pajak dengan sistem official assesment belum tentu terjadi. Sudah sangat jarang negara yang menggunakan sistem official assesment. Mungkin, sambungnya, hanya negara-negara yang baru mengenal perpajakan yang menggunakan sistem tersebut. Sementara negara-negara maju semuanya menggunakan self assesment.

Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia Danny Septriadi juga mengungkapkan hal serupa. “Di negara-negara maju, mereka mengandalkan self assesment sistemnya. Itu dilakukan ketika tingkat kesadarannya tinggi. Kenapa self assesment itu didorong di Indonesia, filosofinya bagus, sistem itu untuk mengurangi kontak antara wajib pajak dengan petugas pajak sehingga penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir,” terang Danny di tempat yang berbeda.

Setelah kepercayaan itu diberikan, ujar Danny, harusnya Ditjen Pajak punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut akan berjalan dengan lancar kalau sistem pajak sudah online, sehingga mudah untuk diperiksa. Begitu terjadi sesuatu yang tidak sesuai, bisa dijalankan sistem kroscek.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengeluhkan kurangnya sumber daya manusia dalam lingkungan Ditjen Pajak. Dia meminta diberikan tambahan sumber daya untuk bisa mengejar para wajib pajak yang masih mangkir, terutama orang pribadi.

Danny mengiyakan pernyataan Fuad tersebut, bahwa sumber daya manusia Ditjen Pajak harus ditingkatkan jumlahnya. “Tapi jangan lupa, selain kuantitas, kualitas juga penting,” kata dia. Kualitas di sini termasuk integritas yang seharusnya mampu menekan penyelewengan-penyelewengan yang masih banyak terjadi dalam tubuh Ditjen Pajak.

Kondisi Ditjen pajak saat ini didukung oleh sekitar 32 ribu pegawai dan 331 kantor pelayanan pajak untuk melayani sekitar 240 juta penduduk. Rasio pegawai pajak dengan jumlah penduduk Indonesia baru mencapai 1:7.000. Rasio ini jauh lebih kecil dari Jepang atau Jerman yang mencapai di bawah 1:1.000.

BERITA TERKAIT

Tiga Anak Usaha BUMN Bakal IPO di 2019

Menyadari masih sedikitnya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang go public atau tercatat di pasar modal, mendorong Kementerian Badan…

Mewaspadai Politisasi Agama di Tahun Politik

Oleh : Ricky Renaldi, Pengamat Sosial Politik Gerakan politik berpotensi muncul apabila terdapat gerakan massa, tidak hanya dalam gerakan jalan…

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target - Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138 NERACA Kota Sukabumi - Laju…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…