NERACA

Jakarta - Pemerintah berkeinginan untuk menjalankan amanat UU Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Salah satunya dengan mewajibkan perusahaan membangun smelter untuk pengolahan minerba di dalam negeri. Akan tetapi, pembangunan smelter membutuhkan pasokan listrik dengan daya yang cukup besar, sementara rasio elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 70% yang artinya masih ada 30% penduduk Indonesia yang belum mendapatkan listrik.

\"Untuk membangun smelter itukan butuh pasokan listrik yang cukup besar, sementara rasio elektrifikasi hanya 70%. Nah, kalau smelter dibangun akan tetapi tidak mendapatkan pasokan listrik, maka pembangunan smelter akan sia-sia saja karena tidak bisa beroperasi,\" ungkap Pengamat Energi dari Reforminner Institute Komaidi Notonegero kepada Neraca, Selasa (20/8).

Menurut dia, masalah supporting lsitrik bukan menjadi core bisnis dari perusahaan minerba. Maka dari itu, Pemerintah perlu memastikan bahwa listrik sudah terjamin. Selain itu, ia juga meminta agar Pemerintah jangan sampai mengorbankan rasio elektrifikasi untuk memasok listrik ke smelter. \"Artinya, ketika membuat aturan maka Pemerintah harus memastikan segala sesuatunya. Agar jangan sampai salah satunya menjadi korban,\" imbuhnya.

Dengan rasio elektrifikasi mencapai 70% saja, lanjut Komaidi, masih ada pemadaman bergilir. Menurut dia, dengan hal seperti ini mengindikasikan bahwa Pemerintah masih belum siap untuk memasok listrik secara berkelanjutan. Selain itu, untuk menginvestasikan pembangkit listrik untuk mengaliri ke smelter, maka diperlukan dana yang cukup besar. \"Sebagian besar perusahaan minerba mempertanyakan itu. Mereka (perusahaan minerba) mau bangun smelter, akan tetapi pasokan lsitrik juga harus dijamin oleh Pemerintah,\" jelasnya.

Sementara itu, Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menilai pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel dan bauksit bisa dibangun di Indonesia jika mendapat pasokan listrik yang stabil dan murah.

Menurut Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) Martiono Hadianto, pembangunan smelter kedua komoditas itu juga membutuhkan investasi yang tinggi sehingga dibutuhkan kemudahan mendapatkan akses kepada sumber dana jangka panjang. \"Usaha peleburan dan pemurnian bauksit serta nikel akan membutuhkan dukungan prasarana dari pemerintah berupa penyediaan tenaga listrik,\" jelas Martiono.

Hal tersebut merupakan hasil kajian tekno-ekonomis yang dilakukan API-IMA bersama LAPI ITB terhadap lima komoditas mineral yaitu besi, nikel, bauksit, timbal dan seng, serta tembaga. Kajian ini dilaksanakan melalui beberapa focus group discussion dengan mengikutsertakan berbagai institusi dan perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha peleburan dan pemurnian metal tersebut.

Berdasarkan hasil kajian LAPI-ITB pada 2012 tersebut menunjukkan proyek peleburan dan pemurnian besi dinilai layak. Sementara seng, timbal dan tembaga dinilai tidak layak karena investasi yang diperlukan untuk mempersiapkan fasilitas peleburan dan pemurnian cukup besar.

Martiono menjelaskan tingkat kelayakan tekno ekonomis produk-produk tambang tersebut sangat dipengaruhi oleh besaran investasi, biaya operasi, dan biaya TCRC (Treatment Charge and Refining Charge) atau yang disebut sebagai biaya untuk merubah konsentrat menjadi katoda tembaga; serta dukungan pasar dalam negeri untuk dapat menyerap produk hasil peleburan dan pemurnian. \"Sebaliknya apabila besaran investasi dan biaya operasi bisa ditekan serta TCRC bisa lebih tinggi maka kelayakan ekonomi pembangunan smelter lebih dimungkinkan,\" jelas dia.

Untuk mineral yang belum layak secara ekonomi, lanjut dia, diperlukan berbagai dukungan pemerintah untuk mengusahakan agar investasi menjadi rendah dan akses terhadap sumber pendanaan serta kondisi pendanaan jangka panjang dipermudah. \"Khusus timbal dan seng memiliki hambatan lain dimana jumlah cadangan mineral yang terlalu kecil untuk memenuhi nilai ekonomis pembangunan smelter,\" jelas dia.

Pasokan Siap

Dilain pihak, PT PLN (Persero) mengklaim sanggup memberikan pasokan listrik terhadap pabrik pengolahan pemurnian pertambangan (smelter) yang diperkirakan akan mengonsumsi listrik cukup besar. \"Kita sudah menyetujui itu, berarti sanggup untuk memasok listrik kepada Smelter,\" ujar Direktur Utama PLN, Nur Pamudji.

Nur mengatakan, saat ini pihaknya sudah menerima delapan proposal permintaan pasokan listrik dari perusahaan pertambangan, yang berlokasi di Bantaeng, Palopo dan sisanya di Jawa Timur. \"Tempo hari baru enam yang masuk, tapi sekarang udah bertambah dua proposal lagi,\" ujarnya.

Dirut PLN yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur PLN Jawa Timur ini menjelaskan pula, untuk pasokan listrik satu Smelter bisa mencapai 70 MW hingga 140 MW. Namun dirinya memastikan akan menyanggupi semua pasokan listrik kepada Smelter yang akan dibangun.