CTI Anggarkan US$ 50 Juta Untuk Konservasi Terumbu Karang

Pemeliharaan Ekosistem Laut

Rabu, 21/08/2013

NERACA

Manado- Coral Triangle Inisiative (CTI) atau Inisiatif Segitiga Terumbu karang yang beranggotakan 6 Negara (Indonesia, Malaysia, Filipinana, Timor Leste, Papua Nugini, kepulauan Solomon) menganggarkan US$ 50 juta untuk implementasi pemanfaatan dan pengelolaan ekosisitem terumbu karang dan ekosistem laut lainnya dalam kurun waktu 3 tahun kedepan.

"Kami sudah menyiapkan US$ 50 juta untuk pemanfaatan terumbu karang dan ekosistem lainnya," kata Sudirman Saad, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sesaat setelah membuka Regional Priority Workshop (RPW), CTI CFF, di Hotel Sedona, Manado, Sulawesi Utara, Selasa (20/8).

Dana US$ 50 juta ini, lanjut Saad, untuk konservasi terumbu karang, dan pemanfaatan ekosisitem laut lainnya. karena memang saat ini ekosisitem laut telah memberikan manfaat bagi 120 juta penduduk. "Ada wilayah yang masuk dalam zona segitiga terumbu karang, yang kaya akan nabati yang mampu menghidupi sekitar 120 juta orang," imbuhnya.

Dari pertemuan ini, sambung Saad, yang terpenting adalah seluruh anggota CTI dapat berkomitmen untuk melaksanakan aksi prioritas baik secara nasional maupun regional dalam rangka pelaksanaan karakteristik ilmiah bentang alam, kebijakakan pengelolaan perikanan berbasis ekosisitem, harmonisasi kebijakan perdagangan ikan karang hidup, penguatan jejaring kawasan perlindungan laut, rencana aksi awal regional dan lokal pada adaptasi perubahan iklim. "CTI sudah menyusun program dari pertemuan sebelumnya, tiga tahun yang lalu. Dan pertemuan ini diharapkan mampu menyusun prioritas tiga tahun mendatang," ujarnya.

Untuk itu, kerjasama regional CTI ini sangat penting guna mengaplikasikan program-program yang sudah disusun. "Menyelamatkan terumbu karang sangat penting untuk meningkatkan populasi ikan dengan populasi ikan yang meningkat pendapatan secara simultan akan meningkat," tuturnya.

Dengan potensi yang besar itu tentu saja akan menjadikan magnet bagi para investor untuk investasi dibisnis ini. Tentu saja investasi dengan prinsip memegang teguh menjaga terumbu karang. "Manfaatnya banyak jika kita sudah bisa memaksimalkan konservasi terumbu karang. Selain indah menjadi objek wisata, tentu saja dapat meningkatkan populasi ekosisitem laut lainnya. Dari situ bisa saja menarik investor untuk membuka lahan pariwisata baru di negeri indah ini," katanya.

Sejauh ini tingkat kesadaran masyarakat domestik akan konservasi terumbu karang masih sangat kurang. Maka dari itu, pemerintah fokus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu. Terbukti dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan sebelum adanya CTI konservasi terumbu karang sangat memprihatinkan. Namun setelah adanya CTI, dan sedikit demi sedikit mensosialisasikan ke masyarakat. Akhirnya masyarakat interest terhadap pemanfaatan terumbu karang.

"Secara kualitatif, ketika masyarakat paham tentang mengelola, fungsi, serta proses rehabilitasi terumbu karang yg rusak. Maka, akan membantu proses konservasi terumbu karang karena memang dengan terumbu karang yang sehat maka penghasilan ikan meningkat," terangnya.

Saat ini daerah potensial yang menjadi target konservasi terumbu karang yaitu Raja Empat, Bunaken, Wakatobi, dan Takabonerate. Dari potensi ini, otomatis akan mengembangkan industri"Dari konservasi terumbu karang, dapat menumbuhkembangk sektor industri. Terutama sektor industri yang berbasis bahari, terutama perikanan," jelasnya.

Dari data yang ada saat ini, luasan terumbu karang di Indonesia adalah 3,3 juta Ha, atau sekitar 1/5 dari total terumbu karang dunia. Dan saat ini yang sudah konsevarsi sekitar 747 ribu hektar atau baru 22% dari total terumbu karang lokal. Adapun targetnya adalah 30% dengan begitu masih ada sekitar 240 ribu hektar lagi yang harus dikejar untuk dengan segera dilakukan konservasi.

Tumpang Tindih

Dilihat dari kondisi domestik pemanfaatan bahari di Indonesia masih tumpang tindih, dan belum satu pintu. Untuk pengelolaan dan konservasi wewenangnya pada kementerian kelautan. Sedangkan untuk ijin perdagangan hasil laut ada di bawah Kementerian Kehutanan. "Sejauh pemanfaat hasil laut di Indonesia masih rancu, belum diambil alih oleh satu kebijakan. Sejauh ini untuk pemanfaatan dikelola oleh Kementerian Kelautan, sedangkan untuk ijin perdagangannya sama Kementerian Kehutanan. Ini kan aneh," kata Imran Amin, anggota dari The Nature Conservancy (TNC) salah satu LSM yang peduli bahari di Manado.

Sejauh ini, sambung Imran, CTI mengatur untuk regional. Sedangkan untuk domestik di atur oleh kebijakan negaranya masing-masing. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri pemerintahannya tidak fokus dalam penanganan pengelolaan kekayaan bahari ini. Belum lagi banyak perusakan ekosisitem laut faktor alam dan ulah manusia seperti penambangan karang."Banyak hal kekayaan bahari Indonesia yang tidak dcover. Karena memang faktor alam, maupun karena ulah masyarakat sendiri" ungkapnya.

Harusnya pemerintah lebih gencar mensosialisasikan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan laut dengan berbasis ekosistem. Karena sampai dengan saat ini masih banyak perusakan terhadap terumbu karang dan penangkapan ikan yang tidak terdata yang tentu saja dapat menurunkan tingkat populasi kekayaan laut ke depan."Pemerintah saat ini konsen pada pengelolaan dan pemanfataan terumbu karang, perikanan dan ketahanan pangan. Program ini harusnya bisa disosialisasikan terus ke masyarakat, jika tidak akan sia-sia," tandasnya.