Urgensi Stabilisasi Rupiah

Memasuki paroh kedua perekonomian 2013 sektor moneter mulai dihadapkan pada tantangan pengelolaan stabilitas nilai tukar yang semakin tidak ringan. Setidaknya sejak pertengahan Juli 2013 fluktuasi rupiah menembus Rp10.000/US$, dan terus mengalami pelemahan hingga saat ini. Cadangan devisa yang harus digelontorkan guna stabilisasi rupiah pun tidak sedikit yang sudah dikeluarkan. Namun, pelemahan rupiah belum mampu untuk dicegah. Bahkan posisi rupiah pada 20 Agustus 2013 sudah menjadi Rp10.680/US$.

Fluktuasi rupiah yang meningkat akan menciptakan ketidakpastian sehingga dapat menghambat kinerja perekonomian secara keseluruhan. Padahal dunia bisnis sangat membutuhkan kepastian, terutama arah rupiah dalam jangka menengah-panjang. Dengan tren penurunan rupiah yang belum menunjukkan perbaikan seperti sekarang, diperlukan strategi kebijakan jangka menengah-panjang untuk memberi kepastian akan arah pergerakan rupiah ke depan.

Lebih dari itu, inflasi yang meninggi sepanjang tahun ini telah membuat daya beli masyarakat semakin tergerus. Jika upaya stabilisasi rupiah tidak menyentuh aspek-aspek fundamental perekonomian, maka pelemahan rupiah akan membuat masyarakat semakin terbebani. Hal ini dikarenakan sebagian besar produk yang dihasilkan oleh industri di Indonesia memiliki kandungan impor yang cukup tinggi. Akibatnya, jika rupiah melemah maka harga produk juga akan meningkat.

Mengingat eskalasi pelemahan rupiah yang dapat berimplikasi secara luas, maka upaya mitigasi untuk mencegah berlanjutnya depresiasi ke arah yang lebih dalam harus segera dilakukan. Upaya ini tidak hanya menumpukan kebijakan kepada otoritas moneter sebagai ujung tombak stabilisasi rupiah. Lebih dari itu peran otoritas fiskal juga sangat diperlukan.

Agar dapat optimal, fokus kebijakan yang diambil harus dapat membidik faktor-faktor fundamental yang menyebabkan pelemahan nilai tukar. Jamak diketahui bahwa secara fundamental salah satu penyebab utama pelemahan rupiah adalah menurunnya kinerja neraca perdagangan. Seiring neraca perdagangan yang mengalami defisit nilai tukar rupiah juga terdepresiasi.

Langkah fundamental mengurangi defisit neraca perdagangan adalah dengan mengendalikan impor, baik migas maupun non migas. Di sektor migas, target kuota BBM bersubsidi harus dipatok secara konsisten agar tidak terjadi pembengkakan. Sementara di sektor non migas terutama pangan, respon atas naiknya inflasi tidak selalu dapat diselesaikan dengan kebijakan impor. Faktanya, inflasi juga dipengaruhi oleh timpangnya struktur pasar komoditas pangan. Untuk itu, harus ada upaya riil dari pemerintah untuk menertibkan tata niaga komoditas pangan dan memperbaiki jalur distribusi barang dan jasa.

Selain langkah tersebut, untuk mengurangi tekanan defisit neraca perdagangan juga perlu dilakukan optimalisasi Non Tariff Barrier (NTB). Perlu segera mengevaluasi, merevisi dan menerapkan secara tegas semua Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku. Di luar itu, pemanfaatan pasar domestik secara lebih optimal dengan memberi insentif bagi produk dalam negeri agar tidak semakin terdesak oleh produk-produk impor juga sangat diperlukan.

Akhirnya, dengan meminimasi ruang gerak penetrasi produk impor di pasar dalam negeri, defisit neraca perdagangan akan teratasi dan stabilisasi rupiah dapat terealisasi.

Related posts