Mengakumulasikan Utang Negara

Oleh: Amelia

Rabu, 21/08/2013

Di masa lalu, istilah \'bantuanluar negeri\' menjadi kalimatpaling akrab di telingamasyarakat di negeri ini. Sesungguhnya, \'bantuan\' itu sendiri adalah bahasa halus dari \'utang\'. Artinya, bantuan itu tidak bersifat sukarela dan juga bukan gratisan. Sesuatu yang diterima atau diperoleh itu memiliki konsekwensi matematis yang telah diperhitungkan. Nah, soal utang luar negeri, ternyata negara kita hingga kini sudah mengoleksi pinjaman luar negeri yang lumayan tambun. Menteri Keuangan Chatib Basrie dalam rapat paripurna pertanggungjawaban APBN 2012 di DPR, Selasa (9/7), mengungkapkan total utang negara kita hingga akhir 2012 mencapai Rp 2.156,88 triliun.

Angka itu naik dari tahun 2011 yang jumlahnya Rp 1.947,37 triliun atau naik sekitar 10,76 persen. Total utang pemerintah jangka pendek sebesar Rp 266,14 triliun dan utang jangka panjang sebesar Rp 1.890,75 triliun. Berdasar perhitungan, untuk melunasi seluruh utang itu dibutuhkan waktu sekitar 30 tahun. Artinya dengan utang yang jumlahnya mencapai Rp 2.000 triliun negeri ini baru bisa terlepas dari beban utang pada tahun 2050-an. Memang, utang bukanlah sesuatu yang tabu dan harus malu untuk dilakukan. Tapi, sejatinya, penyebab utama membengkaknya utang hingga menembus Rp 2 triliun tidak bisa dilepaskan ulah para orang kaya di negeri ini yang telah mengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), menjelang keruntuhan Orde Baru. Padahal, pemerintah melalui menteri keuangan masih memegang jaminan pribadi atau personal guarantee dari debitor BLBI. Anehnya, hak tagih dari sisa utang itu hingga kini tidak pernah dilaksanakan pemerintah sehingga utang yang terus membengkak itu menjadi beban negara di APBN. Akibat pengabaian itu menimbulkan dampak berantai yang merugikan negara, menyusahkan rakyat kecil, dan menyandera bangsa dengan utang para obligor pengemplang BLBI. Celakanya, di benak pengampu kebijakan, konsep utang menjadi salah satu solusi paling rasional. Apalagi, tidak hanya kita. Negara besar dan maju seperti Amerika Serikat, China dan Jepang, masih membutuhkan gelontoran utang luar negeri. Tingginya angka utang kita kepada luar negeri bukan suatu prestasi yang bagus. Sekali lagi, utang memang bukan sesuatu memalukan. Tapi, sudah saatnya negara ini melakukan pengurangan persentase jumlah pinjamannya. Tidak lantas kemudian saban tahun angka utang kita terus memanjat ke atas. Sejatinya, negeri kita ini sangat mampu melunasi seluruh utangnya kepada donator di luar negeri. Hal ini bisa kita lihat dari indikator dimana rasio utang pemerintah saat ini jauh lebih rendah dibanding negara-negara berkembang lainnya. Bahkan, dari negara maju sekalipun. Rasio utang terdapat GDP Indonesia saat ini sekitar 24 persen, sedangkan Jepang rasio utangnya lebih dari 200 persen GDP dan Amerika mencapai 70 persen. Data Bank Indonesia per Juli tahun 2012, lima negara pemberi utang terbesar Indonesia adalah Belanda, Jerman, Perancis, Amerika Serikat, dan Jepang USD 31,14 miliar. Sejak era Orde Baru hingga kini, pinjaman luar negeri menjadi habbit penguasa yang masih sulit untuk dihilangkan. Sejatinya banyak potensi sumber pendapatan yang bisa dihasilkan untuk mengelola negeri ini, yang tidak harus menggunakan pinjaman. Jujur saja, kita melihat pemerintah terkesan malas meningkatkan pendapatan, namun sebaliknya rajin bergantung pada utang guna memenuhi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, untuk membayar utang itu tentu pastinya akan menggerus alokasi anggaran lain. Kita bisa tengok keputusan peningkatan penarikan utang tahun 2013 sebesar Rp 230,02 triliun atau 3,7 persen. Langkah itu terkesan pemerintah hanya mementingkan kepentingan ekonom neoliberal dan membiarkan bangsa ini terjajah di balik kebijakan utang. Celakanya, para legislator yang mewakili rakyat di parlemen, nyaris tidak pernah bereaksi ketika bicara persoalan pinjaman dari luar. Kian Terakumulasi Ya, memang bisa dimaklumi, selama ini yang namanya \'mafia anggaran\' selalu sigap bermain ketika membahas persoalan pinjaman. Apalagi, ada fee besar dalam setiap pembahasan pinjaman luar negeri. Nilai utang yang kian terakumulasi, pastinya lambat laun berpotensi memicu instabilitas ekonomi yang dapat menimbulkan krisis. Jadi, sebenarnya utang bukanlah solusi populis untuk meredam tekanan fiskal saat ini. Tapi sebenarnya yang terpenting bukan utangnya, tapi bagaimana utang itu dikelola untuk pembangunan secara benar. Bukan digunakan untuk hal yang tidak produktif, bahkan digarong oleh pihak-pihak yang punya kepentingan di sana. Dalam tiga tahun terakhir ini, mekanisme pencetakan utang pemerintahmengalami pergeseran, pemerintah lebih condong menerbitkan surat utang (obligasi) ketimbang menarik utang luar negeri. Penerbitan obligasi dinilai lebih fleksibel dan cepat dibandingkan penarikan utang luar negeri. Meski utang terus membengkak, pemerintah meyakini tidak akan memberatkan negara untuk melunasinya. Jatuh tempo utang pemerintah, menurut Direktur Strategis dan Portofolio DJPU Kementerian Keuangan Schneider Siahaan, rata-rata di atas delapan tahun. Secara nominal, jumlah utang pemerintah memang cukup menakutkan. Namun, Schneider mengingatkan bahwa jumlah utang itu masih bisa dikontrol dengan baik berdasarkan jadwal jatuh temponya. \"Kalau semua harus dilunasi 2014, itu jelas sangat menakutkan. Faktanya masa jatuh tempo masih panjang,\" ungkapnya. Hal itu benar adanya, tetapi pertanyaannya sejauh mana keefektifan dana hasil utang tersebut dimanfaatkan. Pasalnya, jangan lupa setiap tahun pemerintah harus menyisihkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hampir Rp300 triliunan untuk mencicil pokok dan bunga utang. Untuk tahun ini, sebagaimana data publikasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan, pemerintah akan mencicil pokok dan bunga utang sebesar Rp299,708 triliun. Adapun sumber utang di luar penerbitan surat utang negara, berasal dari tiga negara dan tiga lembaga yang termasuk paling rajin mengutangi pemerintah, yakni Jerman, Prancis, Jepang serta Islamic Development Bank (IDB), Asian Development Bank (ADB), dan Bank Dunia. Mengapa utang pemerintah terus bertambah? Penyebabnya adalah defisit anggaran yang terus naik, salah satunya dipicu subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang kian membengkak. Celakanya, penerimaan pajak yang menjadi sumber utama pembiayaan negara semakin melemah. Penerimaan pajak pada kuartal pertama 2013 belum mencapai 10% dari target yang dipatok pemerintah. Meski utang sudah tembus Rp 2.000 triliun, pemerintah masih merasa aman karena rasio utang terhadap PDB baru pada level 24%. Selain itu, Indonesia berada urutan kelima di dunia tersehat membayar utang. Namun, dua alasan itu tidak bijak dijadikan dasar untuk terus menumpuk utang tanpa dibarengi dengan penghematan dalam penggunaan anggaran negara, sebab tidak sehat menalangi defisit anggaran melalui utang. Kini kita tidak tahu sampai kapan negara ini akan terus memperbesar jumlah utang. Namun yang pasti bahwa sampai detik ini, utang kita terus saja mengalami pembengkakan dan seakan pemerintah tidak mau mencari solusi lain selain mencari pinjaman dalam bentuk uang, baik ke sejumlah lembaga asing maupun negara lain. Kalau seperti ini terus, lalu apa bedanya negara kita sebelum merdeka dengan kondisi sekarang yang sudah puluhan tahun merdeka?. analisadaily.com