Pemprov Kalsel Canangkan Defisit APBD-P 2013 Rp970,22 M

NERACA

Banjarmasin - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan defisit APBD Perubahan tahun 2013 sebesar Rp970,22 miliar yang merupakan selisih antara belanja sebesar Rp5,38 triliun dan pendapatan Rp4,41 triliun. \"Defisit tersebut akan ditutup dengan pembiayaan. Kalau dibandingkan dengan APBD 2013, secara umum pada RAPBD-P 2013 terdapat kenaikan Rp830,17 miliar,\" ujar Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin ketika menyampaikan Nota Keuangan/Pengantar RAPBD-P Kalsel 2013 pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin (19/8).

Dia menyebutkan kenaikan RAPBD-P Kalsel 2013 antara lain berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2012, pelampauan target penerimaan dan pergeseran anggaran. Postur RAPBD-P Kalsel 2013 secara umum terdiri pendapatan daerah sebesar Rp4,41 triliun dan belanja daerah Rp5,38 triliun. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,69 triliun, dana perimbangan Rp1,37 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Rincian PAD terdiri dari Pajak Daerah Rp2,35 triliun, retribusi daerah Rp16,77 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp37,42 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp283,96 miliar.

Khusus Pajak Daerah, Gubernur Kalsel dua periode itu mengaku pada RAPBD-P 2013 mengalami penurunan Rp132,04 miliar dari target dalam APBD 2013. \"Penurunan pencapaian target tersebut, perlu kajian ulang dan restrukturisasi anggaran agar tidak menghambat kinerja pemerintahan daerah,\" demikian Rudy Ariffin.

Sementara itu ketika dikonfirmasi dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalsel, Gustava Yandi menyatakan penurunan penerimaan pajak daerah tersebut karena target yang terlalu tinggi. \"Semestinya target itu ditetapkan realistis saja sesuai potensi karena dengan target yang tinggi namun ternyata tak tercapai, bisa berdampak pada pelaksanaan pembangunan,\" tandasnya. [ant]

BERITA TERKAIT

Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Pemkot Depok - Transaksi APBD Warga Harus Buka Rekening BJB

Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Pemkot Depok Transaksi APBD Warga Harus Buka Rekening BJB NERACA Depok - Pemerintah Kota (Pemkot)…

Defisit Transaksi Berjalan Turun

  NERACA Jakarta - Bank Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan sepanjang 2017 sebesar 17,3 miliar dolar AS yang berarti 1,7…

Defisit BPJS Kesehatan Jangan Sampai Hentikan Layanan Kesehatan

  NERACA   Jakarta - Defisit yang dialami oleh program BPJS Kesehatan jangan sampai menghentikan layanan tersebut karena merupakan hal…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Berantas Pungli, Pelindo I Luncurkan E-Berthing

  NERACA Riau - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 melakukan Launching E-berthing di Pelabuhan Sri Bintan Pura,…

Konsumen Berhak untuk Tarif Listrik Wajar

  NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan konsumen berhak atas tarif listrik…

Proyek Irigasi di 2018 Bertambah 2.000

  NERACA Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah proyek irigasi nasional pada 2018 tercatat…