Pemprov Kalsel Canangkan Defisit APBD-P 2013 Rp970,22 M

NERACA

Banjarmasin - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan defisit APBD Perubahan tahun 2013 sebesar Rp970,22 miliar yang merupakan selisih antara belanja sebesar Rp5,38 triliun dan pendapatan Rp4,41 triliun. \"Defisit tersebut akan ditutup dengan pembiayaan. Kalau dibandingkan dengan APBD 2013, secara umum pada RAPBD-P 2013 terdapat kenaikan Rp830,17 miliar,\" ujar Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin ketika menyampaikan Nota Keuangan/Pengantar RAPBD-P Kalsel 2013 pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin (19/8).

Dia menyebutkan kenaikan RAPBD-P Kalsel 2013 antara lain berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2012, pelampauan target penerimaan dan pergeseran anggaran. Postur RAPBD-P Kalsel 2013 secara umum terdiri pendapatan daerah sebesar Rp4,41 triliun dan belanja daerah Rp5,38 triliun. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,69 triliun, dana perimbangan Rp1,37 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Rincian PAD terdiri dari Pajak Daerah Rp2,35 triliun, retribusi daerah Rp16,77 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp37,42 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp283,96 miliar.

Khusus Pajak Daerah, Gubernur Kalsel dua periode itu mengaku pada RAPBD-P 2013 mengalami penurunan Rp132,04 miliar dari target dalam APBD 2013. \"Penurunan pencapaian target tersebut, perlu kajian ulang dan restrukturisasi anggaran agar tidak menghambat kinerja pemerintahan daerah,\" demikian Rudy Ariffin.

Sementara itu ketika dikonfirmasi dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalsel, Gustava Yandi menyatakan penurunan penerimaan pajak daerah tersebut karena target yang terlalu tinggi. \"Semestinya target itu ditetapkan realistis saja sesuai potensi karena dengan target yang tinggi namun ternyata tak tercapai, bisa berdampak pada pelaksanaan pembangunan,\" tandasnya. [ant]

BERITA TERKAIT

APP Sinar Mas Dukung Pemprov DKI - Bebaskan Jakarta dari Praktik BAB Sembarangan

Meskipun di Ibu Kota Jakarta yang terkesan maju, kesadaran lingkungan tinggi, namun tingkat prilaku buang air besar (BAB) sembarang masih…

Waspadai Defisit Perdagangan

Data BPS mencatat neraca transaksi perdagangan Indonesia (NPI) pada akhir Desember 2018 defisit US$8 miliar lebih, kontras dengan periode akhir…

Pemprov Jabar Dorong Industri Kelola Limbah Secara Terpadu

Pemprov Jabar Dorong Industri Kelola Limbah Secara Terpadu NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendorong industri mengelola…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LPEI Dukung Pembiayaan Ekspor Kereta ke Bangladesh

  NERACA   Jakarta - Lembaga Pemerintah Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memberikan pembiayaan menggunakan skema National Interest Account…

Caleg DPR Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat - Angka Kemiskinan Siak Tinggi

  NERACA   Siak – Angka kemiskinan di Kabupaten Siak Provinsi Riau mencapai 93.800 ribu. Padahal, Kabupaten Siak mempunyai kekayaan…

Hongkong Ingin Tingkatkan Perlindungan TKI

    NERACA   Jakarta - Sekretaris Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Hongkong, Law Chi Kwong mengunjungi Indonesia dengan misi bertukar…