Pemprov Kalsel Canangkan Defisit APBD-P 2013 Rp970,22 M

NERACA

Banjarmasin - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan defisit APBD Perubahan tahun 2013 sebesar Rp970,22 miliar yang merupakan selisih antara belanja sebesar Rp5,38 triliun dan pendapatan Rp4,41 triliun. \"Defisit tersebut akan ditutup dengan pembiayaan. Kalau dibandingkan dengan APBD 2013, secara umum pada RAPBD-P 2013 terdapat kenaikan Rp830,17 miliar,\" ujar Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin ketika menyampaikan Nota Keuangan/Pengantar RAPBD-P Kalsel 2013 pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin (19/8).

Dia menyebutkan kenaikan RAPBD-P Kalsel 2013 antara lain berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2012, pelampauan target penerimaan dan pergeseran anggaran. Postur RAPBD-P Kalsel 2013 secara umum terdiri pendapatan daerah sebesar Rp4,41 triliun dan belanja daerah Rp5,38 triliun. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,69 triliun, dana perimbangan Rp1,37 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Rincian PAD terdiri dari Pajak Daerah Rp2,35 triliun, retribusi daerah Rp16,77 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp37,42 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp283,96 miliar.

Khusus Pajak Daerah, Gubernur Kalsel dua periode itu mengaku pada RAPBD-P 2013 mengalami penurunan Rp132,04 miliar dari target dalam APBD 2013. \"Penurunan pencapaian target tersebut, perlu kajian ulang dan restrukturisasi anggaran agar tidak menghambat kinerja pemerintahan daerah,\" demikian Rudy Ariffin.

Sementara itu ketika dikonfirmasi dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalsel, Gustava Yandi menyatakan penurunan penerimaan pajak daerah tersebut karena target yang terlalu tinggi. \"Semestinya target itu ditetapkan realistis saja sesuai potensi karena dengan target yang tinggi namun ternyata tak tercapai, bisa berdampak pada pelaksanaan pembangunan,\" tandasnya. [ant]

BERITA TERKAIT

Pemprov Sumsel Maksimalkan Program Pengentasan Kemiskinan

Pemprov Sumsel Maksimalkan Program Pengentasan Kemiskinan NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) berupaya memaksimalkan program pengentasan kemiskinan…

APBD Lebih Banyak Disedot untuk Gaji PNS

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan saat ini sekitar 37 persen dari APBD digunakan untuk…

Peluang Raih WTP Tujuh Kali - APBD 2018 Depok Surplus Ditolong PAD & SiLPA

Peluang Raih WTP Tujuh Kali APBD 2018 Depok Surplus Ditolong PAD & SiLPA NERACA Depok - APBD Kota Depok Tahun…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…