Target Pembangunan Infrastruktur Tercapai 80%

RPJMN 2010-2014

Selasa, 20/08/2013

NERACA

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan bahwa target pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 sudah tercapai hampir 80%. Namun Djoko mengingatkan untuk tetap waspada terhadap penyerapan anggaran yang di akhir tahun selalu menumpuk. “Jangan sampai serapan menumpuk di akhir tahun selalu terjadi,” kata Djoko di Jakarta belum lama ini.

Hingga Agustus 2013, serapan Kementerian PU baru sebesar Rp30,24 triliun atau baru 38,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp77,9 triliun. Waktunya sudah berjalan separuh lebih, tapi serapannya belum sampai separuh. Sisa empat bulan lagi diharapkan Djoko dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk menyelesaikan program-program yang telah dibuat. Pencapaian Kementerian PU hingga Juni dalam bidang Sumber Daya Air pada 2013 ini di antaranya pembangunan jaringan irigasi 461.000 hektar dan rehabilitasi 1,7 juta hektar daerah irigasi. Selain itu juga telah dilakukan peningkatan dan rehabilitasi kapasitas sarana penyedia air baku masing-masing sebesar 16,9 meter kubik per detik dan 5,7 meter kubik per detik.

Cipta Karya, kata Djoko, memprioritaskan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar masyarakat khususnya terkait Millenium Development Goals 2015. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa telah rampung 225 Twin Blok. Sementara untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan pada 8.877 desa, SPAM Ibu Kota Kecamatan pada 818 lokasi dan 867 kawasan khusus.

Sedangkan untuk Penataan Ruang, sampai Juni telah ditetapkan empat Peraturan Presiden Rencana Tata Ruang (Perpres RTR) Pulau dan lima Perpres RTR Kawasan Strategis Nasional. Selain itu telah ditetapkan pula 14 Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, 232 Perda RTRW Kabupaten, dan 61 Perda RTRW Kota. Untuk sektor Bina Marga, pada tahun ini, fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas konektivitas dan kelancaran arus barang. Ditargetkan pada akhir 2013, kondisi jalan nasional dalam keadaan mantap sebesar 92,5%. Capaiannya antara lain pembangunan jalan baru dan jembatan baru sepanjang 561,54 Kilometer dan 24,83 Kilometer. Sementara pemeliharaan jalan dikerjakan pada 33.416 Kilometer.

Kementerian PU juga mendapatkan tugas tambahan melalui kebijakan pemerintah untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur senilai Rp9,09 triliun dalam APBN-Perubahan. Dana tersebut diperuntukkan untuk Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan (P4) Infrastruktur Permukiman, Infrastruktur SDA, dan Infrastruktur SPAM. Selain itu melalui Direktif Presiden juga dianggarkan Rp2,46 triliun yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur di Madura berupa jaringan irigasi air tanah senilai Rp572,7 miliar dan pembangunan jalan di Papua dan Papua Barat sepanjang 73,9 Kilometer dengan alokasi Rp375 miliar.

Direktif Presiden, kata Menteri PU, juga menugaskan penyediaan air baku untuk peternakan sapi di Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat senilai Rp200 miliar. Ada pula pembangunan infrastruktur dasar bagi permukiman pengungsi di NTT sebesar Rp111 miliar dan penanggulangan bencana yang dananya berada di Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp1,2 triliun untuk banjir Jakarta, peralatan tanggap darurat Rp645 miliar, dan pembangunan 20 Tempat Evakuasi Sementara sebesar Rp558 miliar.

Saat ini, Pemerintah sedang menyusun RPJMN 2015-2019. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membuat rincian RPJMN tersebut dengan acuan Rencana Jangka Panjang (RPJP). Namun, RPJMN yang dibuat Bappenas belum tentu dipakai oleh presiden yang akan terpilih pada 2014 nanti. Presiden mempunyai kewenangan untuk menyesuaikan RPJMN 2015-2019 sesuai dengan visi misi presiden. [iqbal]