Kelola Daging, Pemerintah Diminta Tiru Malaysia

Selasa, 20/08/2013

NERACA

Jakarta - Beberapa bulan ini, masyarakat dibikin pusing dengan kenaikan harga daging secara tidak wajar. Bahkan, pasca lebaranpun yang seharusnya harga daging kembali normal namun harganya masih cukup tinggi. Maka tak heran, kalangan pengusaha meminta kepada Pemerintah untuk segera membereskan tata kelola harga daging. Salah satunya dengan cara meniru Malaysia dengan menerapkan kebijakan dalam menstabilkan harga.

Katua Umum Komite Daging Sapi Jakarta Raya Sarman Simanjorang menyatakan bahwa pola kebijakan Pemerintah Malaysia dalam menstabilkan harga layak untuk ditiru. Pasalnya, Negeri Jiran tersebut tidak mengalami gejolak harga meskipun dalam kondisi lebaran ataupun Ramadan. "Negara Malaysia sana saat menjelang Lebaran dan Ramadan tidak ada gejolak harga daging sapi," ungkap Sarman di Jakarta, Senin (19/8).

Ia menjelaskan bahwa salah satu cara yang layak untuk ditiru adalah menggunakan sistem manajemen stok. Karena, Malaysia telah menghitung jauh-jauh hari persediaan pasokan terutama sapi hidup 4 hingga 5 bulan sebelum Ramadan tiba. "Mereka (Malaysia) mempunyai sistem manajemen stok yang dihitung 4-5 bulan sebelum Ramadan. Jadi pemerintah Malaysia sudah menghitung jumlah kebutuhan sapi dan sumber darimana terutama pasokan daging lokalnya," imbuhnya.

Jika persediaan sapi lokal tidak mencukupi kebutuhan, maka cara yang dilakukan adalah dibukanya kran impor. Cara ini menjadi solusi agar harga daging sapi tetap stabil walaupun kebutuhan daging meningkat karena pasokan cukup. "Jika pasokan lokal tidak cukup, alternatif terakhir itu impor yaitu 1 bulan sebelum Ramadan. Di Indonesia pemerintah kebakaran jenggot karena baru hari ke-2 Ramadan harga daging sapi masih di atas Rp 100 ribu/kg dan kemudian ditunjuk Bulog. Bulog itu diberikan waktunya mepet dan datangnya bertahap dan belum berpengalaman. Kita harapkan hal ini jangan terjadi lagi dan terulang lagi oleh pemerintah," kata Sarman.

Namun begitu, Sarman mengaku mempunyai cara agar Pemerintah bisa mengendalikan dan menormalkan kemabli harga daging ke level Rp70-80 ribu per kilogram. Pertama, menurut dia, pemerintah harus bisa memulihkan psikologi pasar yang sudah berlangsung 1,5 tahun lamanya.

Dimana, para pedagang, pengusaha dan masyarakat (konsumen) yang sudah tidak percaya pemerintah akan janji ketersediaan stok, khususnya pemerintah yang menjanjikan daging lokal terus dipasokuntuk pasar. "Katanya pemerintah mau berjanji untuk menyuplai terus daging sapi ke pasar, tapi kenyataannya ada ketimpangan antara demand dan supply sehingga mengakibatkan harga daging sapi naik tidak terkendali," kata Sarman. Adapun caranya, pemerintah harus membanjiri daging sapi ke pasar untuk bisa mengembalikan dan menekan ke harga normal. Seusai itu pemerintah mengendalikan dengan keseimbangan pasokan dan permintaan.

Kedua, pemerintah harus melakukan manajemen stok. Pemerintah mengadakan evaluasi dan perhitungan yang matang akan kebutuhan daging menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Ramadan, Lebaran, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. Setidaknya empat bulan sebelum bulan Ramadan, pemerintah sudah memiliki angka yang baku berapa kebutuhan daging sapi, dan paling utama dari mana sumber daging sapinya.

Ketiga, koordinasi antara Kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) itu perlu, sehingga bisa meningkatkan visi dan sikap yang sama untuk mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan sektoral Kementerian masing-masing.

Keempat, pemerintah harus mampu membuat kebijakan dan keseimbangan, khususnya kelompok dunia usaha yang berkaitan dengan tata niaga seperti keseimbangan antara jumlah impor daging beku, sapi bakalan, sapi siap potong serta mengendalikan harga. Kalau hal tersebut dilakukan, maka harga ditingkat peternak lokal tetap terjaga dan tidak terganggu. "Keberadaan importir daging sapi harus bisa dievaluasi kembali, khususnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menghindari terjadinya jual beli kuota," tegas dia.

Sinergi Pemerintah

Dikala harga tak kunjung turun, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Badan Urusan Logistik (Bulog) saling menyalahkan. Kemendag mempertanyakan pasokan sapi nasional yang terus menurun sehingga tidak mampu memenuhi permintaan. Sementara Kementan, menilai bahwa peran Bulog yang diberikan posisi dalam menstabilkan harga masih lambat.

Atas dasar itu, Pengamat Kebijakan Publik, Andrinof Chaniago menilai Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan tidak sepantasnya saling menyalahkan di tengah tak terkendalinya harga daging. Seharusnya, sambung Andrinof, kedua kementerian itu saling bersinergi untuk memecahkan masalah liarnya harga daging sapi kendati keran impor telah dibuka selebar-lebarnya.

Lebih jauh lagi Andrinof memaparkan, pembenahan tata niaga daging sapi harus dilakukan oleh pemerintah. "Kalau pemerintah membuka keran impor daging sapi sama saja pemerintah membiarkan harga daging sapi tersebut ditentukan oleh pasar, sehingga sampai kapan pun tidak akan turun," ujarnya kepada Neraca.