Cadangan Beras Bulog Cuma Cukup 6 Bulan

NERACA

Jakarta - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) memperkirakan jumlah cadangan beras yang ada saat ini hanya cukup untuk penyaluran rutin selama 6 bulan ke depan. Namun demikian Bulog akan terus melakukan berbagai cara untuk meningkatkan cadangan beras, terutama pengadaan beras dari dalam negeri.

"Saat ini cadangan beras Bulog cukup untuk penyaluran rutin sampai enam bulan ke depan. Namun sampai hari ini Bulog terus melakukan berbagai langkah untuk penguatan stok dari dalam negeri,” kata Direktur Utama Perum Bulog Soetarto Alimuso kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/7).

Mantan Dirjen Tanaman Pangan ini menambahkan, hingga saat ini posisi stok beras dalam negeri cukup. Jumlahnya sebanyak 1.282 ribu ton. "Pengadaan dalam negeri sebanyak 1.282 ribu ton setara beras dari kontrak 1.330 ribu ton setara beras," paparnya.

Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan Bulog diberikan kewenangan untuk meningkatkan cadangannya demi menjaga ketahanan pangan. "Kita tidak mau mengambil risiko, cadangan harus kita tingkatkan. Bulog diberikan kewenangan untuk meningkatkan cadangan," tegasnya.

Adapun peningkatan cadangan stok Bulog, lanjut Hatta, adalah memaksimalkan pengadaan, baik dari dalam negeri maupun impor. Alasanya demi menjamin masyarakat miskin memperoleh beras. "Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan raskin, mengantisipasi kemarau, dan bencana. Di mana semua negara juga melakukan hal yang sama," terangnya.

Yang jelas, imbuh Ketua umum PAN ini, tahun ini kondisi stok pangan Indonesia sebesar 1,6 juta ton beras. Namun jumlah stok tersebut tetap harus ditingkatkan mendekati tingkat aman. "Idealnya dua juta. Semua negara juga meningkatkan. Minimal gudang Bulog menyimpan 1,5 juta ton beras. Kami akan jamin ketersediaan pangan, terutama menjelang puasa dan Lebaran. Ini akan dilakukan di semua daerah," tandasya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengungkapkan semua langkah akan diambil pemerintah untuk mengamankan pasokan beras di dalam negeri. “Semua instrumen akan dipakai, kalau memang impor ya harus impor. Jangan ragu-ragu,” kata Bayu di Jakarta, kemarin

Bayu menyebut, beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk melakukan impor beras, antara lain adalah kemampuan produksi, harga dan stok beras di dalam negeri, juga kemampuan penyerapan beras oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). “Banyak pertimbangan, diantaranya produksi, harga dan stok beras,”ujarnya.

Kendati demikian, Bayu mengungkap, hal ini masih harus dibahas di tingkat menteri perekonomian yang akan memutuskan atau sebaliknya. “Nanti akan diputuskan, kalau makin cepat makin baik, untuk impor,” ujarnya.

Sementara Menteri Pertanian Suswono mengaku masih optimis surplus beras bisa mencapai 5 juta ton hingga akhir tahun 2011 atau mengalami kenaikan 4%. Walaupun melalui angka ramalan (ARAN) II produksi gabah kering giling 2010 hanya mencapai 2,4%.

Menurut Mentan, produksi gabah kering giling (GKG) pada tahun ini lebih baik bila dibandingkan dengan tahun lalu. Hal tersebut terlihat dari ARAM II tahun 2011 sebesar 2,4% yang melebihi ARAM II tahun lalu yang hanya 1,7%. “Gabah, ARAM II 2,4% ini menunjukkan lebih baik dari 2010, ARAM II tahun 2010 sebesar 1,17%,” kata Suswono.

Mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR ini memperkirakan, dengan ARAM II tersebut, produksi GKG pada akhir tahun bisa mencapai 4% sehingga terdapat surplus beras sebesar 5 juta ton. “Waktu tahun lalu, ARAM-nya 1,17 realisasi akhirnya bisa 3,2%, kalau ARAM II 2,4% mudah-mudahan bisa 4%. Aram II segitu surplus 5 juta lebih,” terangnya.

Seperti diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Angka Ramalan II (ARAM II) produksi padi 2011 mencapai 68,47 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), naik 2,4% atau 1,59 juta ton dibandingkan produksi padi 2010 yang sebanyak 66,47 juta ton. Padahal target produksi beras untuk menghindari terjadinya impor beras tahun ini adalah minimal 5% atau 70,6 juta ton GKG.

Periode akhir 2010 dan awal tahun 2011 Perum Bulog telah melakukan pengadaan beras melalui impor sebesar 1,848 juta ton hingga 5 April 2011. Angka tersebut sama dengan 92,51% dari izin impor pemerintah yang dijatahkan hingga 2 juta ton. Izin impor beras itu telah berakhir tanggal 31 Maret 2011.

Dalam catatan BPS juga disebutkan, dari 66 kota, sebanyak 65 mengalami inflasi dan 1 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Ambon 3,76%, Sorong sebesar 2,35%. Inflasi terendah terjadi di Padang Sidempuan 0,04%. Sementara deflasi terjadi di Tanjung Pinang sebesar 0,57%.

Bahan makanan masih mengalami penurunan secara keseluruhan sampai satu semester. Tapi pada Juni ini bahan makanan mengalami kenaikan tinggi sehingga mendorong inflasi. Penyumbang inflasi tertinggi di Juni adalah beras. Sepanjang Juni beras menyumbang inflasi 0,07%, lalu ayam ras inflasi 0,07%, telur ayam inflasi 0,05%, ikan inflasi 0,4%, rokok inflasi 0,03%, dan emas perhiasan menyumbang inflasi 0,03%. Untuk bulan-bulan kedepan ini perlu dijaga dengan baik. Manajemen stok terutama untuk beras oleh Bulog perlu diperbaiki agar inflasi volatile food tidak terjadi. TPID juga harus berperan efektif, agar stock dan distribusi kebutuhan pokok di daerah semakin baik. Ini menjadi kunci penting.

BERITA TERKAIT

KIOS Bilang Refleksi Minat Cukup Tinggi - Sahamnya Disuspensi BEI

NERACA Jakarta – Lantaran mengalami kenaikan harga saham dan waran di luar kewajaran, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya melakukan…

STOK RASTA BULOG

Pekerja memeriksa stok beras di gudang Bulog Serang, Banten, Selasa (17/10). Bulog setempat menyalurkan rasta (beras rakyat prasejahtera) sebanyak 810…

Pemerintah Menggelar Operasi Pasar 75 Ribu Ton Beras Medium - Stabilisasi Harga

NERACA Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka operasi pasar untuk mendistribusikan sebanyak 75.000…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Penanaman Modal di Sektor Riil - Indonesia Pacu Tiga Sektor Manufaktur Jepang Tambah Investasi

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian fokus mendorong para pelaku industri Jepang skala menengah untuk terus berinvestasi di Indonesia. Terdapat tiga…

Mencari Alternatif Langkah Penyelamatan Perusahaan Negara

NERACA Jakarta - Rencana pemerintah membentuk induk perusahaan (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendapat kritik dari sejumlah akademisi…

Industri Kecil dan Menengah - Pemerintah Gencarkan Implementasi Program e-Smart IKM

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Kecil dan Menengah (IKM) kembali menggelar Workshop e-Smart IKM…