Menperin Siap Perkarakan Jepang di Badan Arbitrase

Apabila Negosiasi Inalum Temui Jalan Buntu

Selasa, 20/08/2013

NERACA

Jakarta - Menteri Perindustrian MS Hidayat nampaknya agak sedikit geram dengan masalah penyelesaian pengambilan aset PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Menurut Menteri Hidayat, dirinya siap memperkarakan pihak Jepang selaku pengelola Inalum di Badan Arbitrase Internasional.

"Saya siap membawa penyelesaian pengambilalihan aset Inalum ke arbitrase jika proses negosiasinya menemui jalan buntu, " tegas Menperin di Jakarta, Senin (19/8).

Lebih jauh lagi Hidayat mengungkap, kalau sampai tidak selesai, secara fisik kami meminta nanti berdasarkan master agreement. Tanggal 1 November 2013, itu sudah beralih proyeknya ke Indonesia "Inalum harus jatuh ke pelukan Indonesia dengan cara apa pun, pemerintah akan menempuh jalar arbitrase jika penyelesaian negosiasi Inalum dengan konsorsium Jepang tidak kunjung selesai,"cpapar Menperin.

Hidayat manambahkan, Indonesia tetap bersikukuh dengan nilai buku sebelum revaluasi meskipun pihak Jepang mempunyai pandangan bahwa penjualan Inalum berdasarkan revaluasi aset. Padahal, revaluasi aset tidak ada penambahan investasi. Bahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyarankan nilai buku berdasarkan sebelum revaluasi. "Kami tetap bersikukuh melalui nilai buku, sesuai dengan master agreement dan Jepang masih berusaha menggunakan nilai pasar. Dia telah memasukkan angka. Pihak Jepang, saya tidak mau menyebutkan angkanya karena masih dalam perundingan, " jelas Hidayat.

Hidayat menerangkan, perundingan dengan Jepang sudah dilakukan sejak 24 Oktober 2012 dan sudah mendapat beberapa hasil. Kesepakatannya, mekanisme transaksi akan dilakukan melalui transaksi pengambilalihan saham.

Panja Inalum

Sementara itu, pemerintah bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 25 Juni 2013 lalu, setuju dengan pembentukan panitia kerja (panja) untuk pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Ketua Komisi VI DPR, Erlangga Hartarto, di Gedung DPR Jakarta, mengatakan bahwa pembentukan panja ini akan selesai sebelum Oktober 2013. "Komisi VI memutuskan pembentukan panja, untuk pengambilan Inalum, " ujarnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima dari fraksi PDI Perjuangan menegaskan, Pemerintah Indonesia harus mengambil alih kepemilikan saham PT Inalum Aluminiun yang saat ini dikuasai perusahaan dari Jepang. "Pada tahun lalu Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2 triliun, dan tahun 2013 sebesar Rp 5 triliun. Dengan total dan Rp 7 triliun tersebut kita bisa mengambil saham yang dimiliki saham yang dimiliki perusahaan Nippon Asahan Aluminiun sebesar 58,88 %, " ujar Aria.

Menurut Aria dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kepala Otorita Asahan pada siang ini akan membahas terkait persiapan sumber daya manusia dan finansial dalam rencana pengambilan Inalum Aluminium.

Di tempat yang sama, anggota Fraksi Golkar, Chairuman Harahap menegaskan, pengembalian PT Inalum ke Indonesia harus segera dilakukan. Sebab, hampir kurang lebih 30 tahun perusahaan itu berada di tangan Nippon Asahan Alumunium (NAA).

"Selama 30 tahun, mereka mengolah dan mendapatkan keuntungan. Sudah patut menyerahkan sepenuhnya ke indonesia. Panja segera dibentuk, " tegasnya.

Jadi BUMN

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Hadiyanto, menjelaskan bahwa Inalum terbuka untuk dimiliki BUMN. Peluang itu menyusul, kontrak yang akan berakhir antara pemerintah Indonesia dan NAA pada 31 Oktober 2013. "Saat ini, kami memiliki opsi untuk Inalum agar dikelola oleh BUMN. Tapi, ini masih dalam kajian efektif, " kata Hadiyanto.

Menurut dia, saat ini, pemerintah menginginkan agar operasional Inalum tetap berjalan sesuai target. Namun, dengan adanya pengambilalihan Inalum oleh Indonesia, nantinya diharapkan tidak akan menimbulkan masalah apa pun di pasar maupun jajaran manajemen. "Tapi, bila ingin dikelola BUMN dan diambil 100 % oleh BUMN, hal ini masih memerlukan peraturan pemerintah, " ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku siap mengelola PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) setelah diambil alih pemerintah dari Jepang. Saat ini kontrak Inalum dengan Jepang sudah habis, dan Dahlan siap menjadikan Inalum sebagai salah satu perusahaan pelat merah. "Silakan aja, yang jelas kontraknya sudah selesai, diserahkan lagi ke Indonesia," ucap Dahlan.

Menurut Dahlan, Inalum nantinya akan menjadi BUMN yang berdiri sendiri dengan menjalankan cash flow yang ada saat ini. Mengembangkan BUMN Inalum tidak butuh modal besar kecuali dana untuk mengambil alih dari Jepang saja. "BUMN murni dulu karena kalau Antam sebagian sudah milik publik. BUMN murni tinggal jalankan cash flownya saja. Kalau perlu suntikan untuk membelinya kepada Jepang itu saja," tuturnya.