Menunggu Keberanian Pemerintah

Sedikitnya 10 sumur minyak bumi yang dikelola asing akan habis kontraknya. Karena itu, pemerintahan SBY-Boediono semestinya memanfaatkan momen bagus untuk mengembalikan pengelolaan sumur tersebut ke Pertamina. Pasalnya, BUMN migas itu merupakan wujud perusahaan ”milik” rakyat Indonesia.

Keputusan memanfaatkan peluang bagus ini, sebenarnya bisa untuk menilai bahwa ke depan negara mau dibawa ke mana? Kalau kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 sangatlah jelas bahwa kesejahteraan masyarakat harus jadi prioritas dalam pembangunan, bukan kesejahteraan individu atau kelompok. Karena bumi, air, dan seluruh kekayaan alam di dalamnya harus dikuasai oleh negara, dan pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Kita tentu sudah cukup lelah di masa lalu, dimana hampir semua sumur minyak kita dikuasai perusahaan asing raksasa, seperti Caltex, ExxonMobil, Shell, Atlantic Richfield Mobil Oil dan sebagainya. Lalu pada masa reformasi, lebih meluas lagi karena keran sektor industri hilir migas pun telah dibuka untuk swasta, termasuk pihak asing seperti SPBU asing (Shell, Petronas, Total) turut bersaing dengan pompa bensin Pertamina.

Memang UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Negara, yang merupakan dasar hukum pendirian Pertamina telah diubah dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang disahkan semasa Presiden Megawati, pada 23 November 2001. Implikasi dari berlakunya UU itu adalah Pertamina tidak lagi berhak memegang kuasa usaha pertambangan, termasuk mengontrol para kontraktor kontrak production sharing (KPS).

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, status Pertamina kini seperti perusahaan swasta biasa (PT), yang sahamnya dapat dijual dan dimiliki siapa saja. Seandainya pemerintah memutuskan menjualnya (privatisasi) seperti dilakukan terhadap Indosat, hal itu sah-sah saja dan tidak melanggar UU. Padahal, semestinya Pertamina harus diproteksi sebagai BUMN strategis menyangkut hajat hidup orang banyak.

Lihat kasus Blok Cepu, Natuna, dan lainnya yang dikuasai pihak asing, dengan pembagian hasil 85% untuk Indonesia, dan porsi asing 15%. Sepintas pembagian itu menguntungkan Indonesia, tetapi kenyataannya tidak. Apa sebabnya?

Pasalnya, sistem pembagiannya berdasarkan prinsip cost recovery sehingga keuntungan akan diberikan setelah semua biaya pengelolaan dihitung. Ternyata menyimak perhitungan biaya pengelolaan, posisi Indonesia lemah sehingga muncul pos biaya yang terdengar ganjil, tidak sesuai dengan kaidah umum yang berlaku.

Indonesia yang kaya akan sumber daya alam tapi mayoritas pengelolaan minyak dan tambang lainnya dikuasai pihak asing. Menurut data BP Migas, hanya sekitar 20 perusahaan migas nasional yang saat ini mengelola ladang migas. Tetapi dari sejumlah itu, bisa jadi pihak asing yang menguasai karena sesuai peraturan pihak asing dapat menguasai saham mayoritas.

Kini terasa sekali liberalisme menjangkiti perekonomian Indonesia sehingga penentuan harga BBM pun mendasarkan pada harga pasar yang mengacu pada New York Mercantile Exchange. Akibatnya penetapan harga minyak harus tanpa subsidi, dan arah ke sana sudah sangat terang-benderang. Harga BBM bersubsidi untuk premium khususnya terus saja digugat karena harga Rp 4.500 per liter dianggap tidak layak, sementara pertamax yang mengikuti harga pasar sudah lebih dari dua kali harganya, dan di atas harga sejenis produk asing yang ada di Indonesia.

Pemerintah harus berani memutuskan pengelolaan beberapa sumur minyak yang berakhir masa kontraknya, seyogianya diberikan kepada Pertamina, sebagai wujud keberpihakan kepada rakyat Indonesia. Semoga!

BERITA TERKAIT

Strategi Pemerintah Atasi Defisit Neraca Migas

      NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Djoko Siswanto membeberkan sejumlah strategi…

Eksportir Wajib Konversikan 50% DHE - PEMERINTAH SIAPKAN ATURAN KHUSUS (PP)

Jakarta-Pemerintah akhirnya siap menerbitkan aturan yang mewajibkan eksportir mengkonversi devisa hasil ekspor (DHE) yang semula berbentuk mata uang asing ke rupiah.…

Bijak Memaknai Iklan Pemerintah

  Oleh : Herlina Teturan, Mahasiswa Papua, tinggal di Yogyakarta   Beberapa pekan yang lalu, masyarakat diramaikan oleh pro kontra “Iklan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Persaingan Ketat dalam Pilpres 2019 Terjadi di Enam Provinsi

  Oleh: Stanislaus Riyanta, Kandidat Doktor bidang Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi UI Pilpres 2019 akan diikuti oleh dua pasang…

Penghargaan WP untuk Apresiasi Kontribusi Kepatuhan

Oleh: Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas Kanwil DJP WP Besar Walaupun batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh…

Hari Tani dan Quo Vadis Kebijakan Pangan Berkelanjutan?

Oleh: Cocon, S.Pi, M.Si Perencana, Berdomisili Jakarta   Masalah pangan telah menjadi isu global. Bahkan konflik sosial di beberapa negara…