Komite Sekolah Jadi Agen Pungli

NERACA

Masih maraknya pungutan yang terjadi saat penerimaan siswa baru disebabkan masih adanya celah yang dimanfaatkan oleh pihak sekolah. Celah itu ialah dengan memanfaatkan Komite Sekolah.

Padahal, pemerintah telah melarang pihak sekolah melakukan pungutan biaya pada saat penerimaan siswa baru. Larangan tersebut telah dituangkan dalam surat resmi dan diedarkan ke seluruh sekolah mulai tingkat pendidikan terendah, yakni TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA maupun SMK.

Selain surat edaran seluruh sekolah juga telah diberikan pedoman dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2013/2014. Dalam pedoman penerimaan siswa baru tersebut dengan jelas disebutkan pihak sekolah tidak dibenarkan melakukan pungutan biaya tambahan.

Berdasarkan laporan dan evaluasi Ombudsman RI dalam Pelaksanaan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2013, Komite sekolah berperan sebagai pihak yang memunculkan pungutan-pungutan liar. Laporan dan evaluasi PPDB 2013 itu menunjukkan panitia penerimaan peserta didik dan sekolah komite menjadi kelompok terlapor paling banyak dengan persentase 80,9%.

\\\"Saya menduga komposisi komite sekolah tidak seperti dalam pasal 197 PP No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, tapi lebih banyak titipan dari kepala-kepala sekolah. Mereka jadi agen untuk mewakili kepentingan sekolah dan bukan kepentingan peserta didik,\\\" kata Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan, Budi Santoso, dalam jumpa pers di Jakarta belum lama ini.

Dirinya memaparkan, dari laporan yang selama ini terhimpun, terdapat empat kelompok yang dilaporkan melakukan praktek maladministrasi. Panitia penerimaan dan komite sekolah menduduki peringkat atas yakni sebesar 80,9%, dinas pendidikan 15,2%, kepala sekolah 2,7% dan pihak lain sebesar 1,3%.

Adapun jenis maladministrasi yang dilakukan seperti permintaan uang, barang, dan jasa, penyimpangan prosedur, penyelahgunaan wewenang, keberpihakan, tidak memberikan pelayanan, diskriminasi, dan lain sebagainya.

Temuan Ombudsman tentang dominasi laporan terhadap panitia penerimaan peserta didik dan komite sekolah itu menjadi temuan baru pada laporan PPDB 2013. Atas laporan itu, Ombudsman akan memberikan saran ke kepala dinas-kepala dinas kota dan kabupaten, dan bupati dan walikota di 23 provinsi.

Budi menjelaskan 23 provinsi yang masuk dalam laporan Ombudsman tentang PPDB 2013 yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Bali, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Papua, Nusa Tenggara Timur.

Lalu, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Lampung, Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara.

\\\"Ada peningkatan sebanyak 387 laporan dibanding laporan pada 2012 karena kami menambah kantor perwakilan di 16 provinsi,\\\" ungkap Budi.

BERITA TERKAIT

Ketua KPK : Cegah Korupsi, Tata Kelola Sekolah Harus Dibenahi

Ketua KPK : Cegah Korupsi, Tata Kelola Sekolah Harus Dibenahi NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo…

Bangun Hubungan Harmonis Antar Warga - BSD Gelar Program Bedah Sekolah dan Mushola

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dan juga membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar, Sinar…

BPOM Beri Penghargaan Kepada 32 Sekolah Jatim

BPOM Beri Penghargaan Kepada 32 Sekolah Jatim NERACA Surabaya - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI di Surabaya, Selasa…

BERITA LAINNYA DI PENDIDIKAN

Peran Ibu Tak Akan Tergantikan dengan Teknologi

    Peranan ibu dalam mendidik anak tidak dapat digantikan oleh kemajuan teknologi seperti pada era digital saat ini, kata…

Pendidikan untuk Si Kecil di Era Teknologi

      Pada era millenial seperti saat ini, teknologi digital menjadi realitas zaman yang tidak dapat dihindari. Seiring perkembangan…

Mengapa Anak Usia 7 Tahun Ideal Masuk SD

    Selain kemampuan intelektual, kesiapan mental anak juga harus dipertimbangkan dalam aktivitas kegiatan belajar di jenjang pendidikan Sekolah Dasar…