Optimisme Indonesia akan menjadi negara maju di masa depan mulai terlihat dalam politik anggaran APBN 2014. Salah satunya adalah kucuran anggaran terbesar dinikmati oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mencapai Rp 82,7 triliun. Selain itu, jumlah kelas menengah yang signifikan menjadi potensi strategis yang lain. Kelas menengah ini akan menjadi pasar yang sangat potensial untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

Namun di sisi lain, apakah pertumbuhan ekonomi saat ini di kisaran 6% sudah ideal untuk mendukung pertumbuhan di negeri ini?

Pada kenyataannya, dalam komposisi produk domestik bruto (PDB) terlihat domestic consumption berperan hingga mencapai  60%, sementara gross fixed capital formation hanya sekitar 30% sisanya pengeluaran pemerintah serta hasil ekspor minus impor. Ini artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar ditopang oleh kegiatan konsumsi.

Persoalannya, pertumbuhan ekonomi yang didorong konsumsi dan tidak dibarengi penguatan keunggulan bisnis domestik ternyata hanya menguntungkan pelaku bisnis asing semata. Padahal upaya menggerakan sektor riil yang ditopang UMKM sangatlah penting untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan yang angkanya masih 20 juta-an orang di negeri ini.

Apalagi jika menggunakan standar angka kemiskinan versi Bank Dunia, saat ini sebenarnya hampir setengah orang Indonesia itu miskin. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang konsumsi tidak memberikan multiplier effect bagi pemerataan kesejahteraan dan cenderung mengakibatkan inflasi dalam jangka panjang yang akan mereduksi kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Hal ini juga akan menyebabkan turunnya jumlah saving yang amat penting untuk menggerakan permodalan.

Faktanya, banyak orang lebih senang belanja ketimbang menabung. Padahal dalam jangka panjang tingkat saving amat penting untuk menjadi sumber modal yang bisa menggerakan industri dalam negeri. Apalagi hal  ini diperburuk dengan kondisi hasil ekspor Indonesia didominasi komoditas produk yang tidak bernilai tambah. Sementara produk bernilai tambah justru diimpor dan dikonsumsi oleh kelas menengah Indonesia. Perusahaan asing yang mengeruk kekayaan di Indonesia pun hanya menghargai murah pegawai kerja Indonesia,  karena memang kualitas SDM-nya tidak kompetitif.

Nah, untuk mengatasi masalah nation competitiveness, solusi strategis yang bisa dilakukan adalah membangun manusia Indonesia melalui jalur pendidikan yang masif. Begitu juga kalangan kelas menengah yang berlimpah harus diberdayakan supaya mereka bisa menciptakan nilai tambah, dan tidak sekedar menjadi kelompok konsumsi produk impor.

Karena itu, cukup tepat untuk mengukur sejauh mana kualitas pembangunan manusia Indonesia adalah melalui Human Development Index (HDI). Indikator ini merupakan metode alternatif dalam mengukur pembangunan sebuah negara yang tidak hanya mengukur income rata-rata,  namun juga mencakup pendidikan, kesehatan, keadilan ekonomi, sustainablity hingga inovasi dan teknologi.

Menurut Amartya Sen, peraih Nobel Pembangunan, inti dari kemajuan sebuah bangsa adalah kemajuan manusianya. Sejauh mana manusia di suatu negara dapat bahagia, berdaya, bebas, berkreasi, berinovasi, mengaktualisasikan dirinya, mencerdaskan dirinya, merasa aman, menjadi sehat fisik dan mental, dan tidak semata-mata fokus PDB sebuah negara.

Dalam laporan HDI tahun 2012 Indonesia masih ada diperingkat 121 dari 186. Diantara negara-negara ASEAN, Indonesia yang terkategori medium development hanya lebih baik dari Myanmar yang terkategori low development. Walau HDI Indonesia tumbuh signifikan dari 1970 ke 2010, pertumbuhan itu lebih banyak didominasi oleh faktor pendapatan ekonomi bukan faktor non-pendapatan seperti pendidikan dan kesehatan.