Kalkulasi Subsidi BBM untuk Angkutan Umum

Sabtu, 31/08/2013

Masih tingginya subsidi BBM diyakini akan memacu tingginya penggunaan mobil pribadi. Apalagi, pemerintah malah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor. PP itu dibuat untuk mengakomodasi keinginan para prinsipal Jepang untuk menjual mobil hemat energi dan ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC) dan ini yang penting, bebas dari pajak barang mewah.

“Makin tingginya subsidi BBM hingga Rp8,97 triliun per tahun akan meningkatkan konsumsi BBM, menambah jumlah kendaraan pribadi, meningkatkan polusi udara, dan menambah kemacetan kota Jakarta,” kata Muhamad Akbar, mantan kepala UP Transjakarta Busway.

Karena itu, kata Akbar, sebaiknya pemerintah berkonsentrasi bagaimana mewujudkan program angkutan umum massal yang aman dan nyaman maupun upaya pembatasan kendaraan bermotor. “Permasalahan BBM dan kemacetan hanya bisa diselesaikan dengan menyediakan angkutan umum massal dan membatasi kendaraan bermotor, termasuk dalam bentuk penerapan electronic road pricing (ERP),” kata Akbar yang kini menjadi kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat.

Akbar pun menghitung perlukah pemerintah menyubsidi harga BBM jika angkutan umum yang aman dan nyaman sudah tersedia secara memadai. Saat ini kuota BBM untuk transportasi di Jakarta tahun ini 2,99 juta kilo liter. Dengan asumsi 1 liter BBM Rp 3.000, maka subsidi itu mencapai Rp 8,97 triliun.

Program Angkutan Umum

Menurut Akbar, idealnya, setiap 1.000 orang penduduk dilayani satu unit bus. Jika penduduk Jakarta 10 juta jiwa, tentu dibutuhkan Rp 10 ribu unit bus. Jika demikian, brapa investasi yang harus dikeluarkan untuk pengadaan 10 ribu unit bus tersebut?

Dia menjelaskan, biaya investasi, operasional, dan maintenance (perawatan) atau IOM) setiap bus sekualitas Transjakarta sekitar Rp 13 ribu/km. Siap bus rata-rata mampu beroperasi 80 ribu km. Maka, biaya IOM/bus sebesar Rp 1,04 miliar. Jadi total IOM untuk 10 ribu bus adalah Rp 10,4 triliun.

Data Transjakarta pada 2012 tercatat ada 640 unit bus Transjakarta dan mampu melayani 111 juta penumpang. Jadi, rata-rata tiap bus melayani 173.438 penumpang. Dengan tarif Rp 5 ribu/orang, total pendapatan mencapai Rp 8,67 triliun. Dengan demikian subsidi yang harus dikeluarkan untuk angkutan umum massal di Jakarta Rp 1,73 triliun/tahun.

Akbar menganalisis, jika diterapkan ERP, jumlah penumpang Transjakarta bakal naik sekitar 18%. Dengan demikian, jumlah penumpang yang dilayani 10 ribu bus itu diprediksi sebanyak 2.046.568.400 orang. Dengan tarif Rp 5 ribu, pendapatannya bisa mencapai Rp 10,23 triliun. “Dengan demikian, subsidi berkurang drastis yaitu hanya Rp 170 miliar saja,” kata Akbar.

Kalau program ERP diterapkan secara bersamaan, membutuhkan investasi hanya Rp 2 triliun dengan tenggang impas atau break event point (BEP) pada tahun kelima. Mulai tahun keenam, profit yang bisa dikeruk sebesar Rp 500 miliar/tahun. “Jika demikian, profit ERP subsidi harga BBM hanya untuk angkutan umum,” kata Akbar. (saksono)