Pemerintah Upayakan Rasio Utang Turun 23%

NERACA

Jakarta - Pemerintah mengupayakan penurunan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun 2014 menjadi sekitar 22%-23% untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. \"Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah itu menjadi salah satu indikasi semakin kuatnya struktur ketahanan fiskal nasional,\" kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2014 beserta Nota Keuangannya dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Presiden SBY, angka rasio utang itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya yang mencapai 33% terhadap PDB. Upaya menurunkan rasio utang itu memberi dampak kepada perbaikan peringkat utang pemerintah yang saat ini telah berada pada posisi \"investment grade\". Untuk mempertahankan posisi itu, pemerintah senantiasa menjaga pengelolaan utang yang hati-hati, transparan dan kredibel sesuai dengan standar internasional.

Lebih lanjut Presiden SBY mengatakan sesuai dengan amanah UUD 1945, pemerintah berkewajiban melaksanakan berbagai prioritas penyelenggaraan negara, meningkatkan martabat bangsa serta melindungi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu perencanaan pembangunan dan penganggaran harus dapat dilakukan secara fleksibel agar mampu menghadapi tantangan dan mencapai sasaran.

Namun demikian dalam perencanaan anggaran dan pembangunan pada beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan \"euphoria\" pengkaplingan anggaran belanja untuk bidang-bidang tertentu.

Untuk memenuhi amanah penyelenggaraan negara sesuai UUD 1945, Presiden berharap pihak eksekutif dan legislatif tidak lagi membuat regulasi yang melakukan pengkaplingan alokasi anggaran untuk bidang-bidang tertentu kecuali yang diamanatkan UU 1945 seperti dana pendidikan 20 persen dan dana APBN dan APBD.

\"Langkah bersama itu sangat penting bagi penyelenggara negara di waktu mendatang. Langkah itu penting untuk dapat mencapai sasaran pembangunan nasional secara lebih baik dan seimbang,\" katanya. Selain itu, SBY berharap lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara seperti BPK dan BPKP serta aparat pengawasan internal pemerintah, untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran negara agar lebih efisien dan efektif baik di tingkat pusat maupun daerah.

\"Sebagaimana layaknya setiap bangsa, kita punya cita-cita yang luhur dan mulia. Cita-cita untuk menjadi negeri yang sejahtera, mandiri, demokratis dan adil. Salah satu cara untuk meraih cita-cita itu adalah kesinambungan pembangunan ekonomi,\" tandas SBY. [ant]

BERITA TERKAIT

Produktivitas Utang Negara

Persoalan utang luar negeri Indonesia tidak terlepas dari perjalanan siklus kepemimpinan dari masa ke masa. Pemerintahan Jokowi-JK akhirnya kini menanggung…

Ombudsman Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Sahkan Revisi PP PSTE

Ombudsman Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Sahkan Revisi PP PSTE NERACA Jakarta - Ombudsman RI meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru menandatangani…

Naik Turun Harga Tiket Pesawat

Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Carriers Association/INACA) sepakat untuk menurunkan tiket pesawat, yang sempat melambung beberapa waktu belakangan.…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

SMF Berencana Terbitkan Surat Utang Rp9 Triliun

  NERACA   Jakarta - BUMN pembiayaan sekunder perumahan PT. Sarana Multigriya Finansial Persero (SMF) berencana menerbitkan surat utang dengan…

Tingkatkan Investasi, Bank Mandiri akan Pertemukan Investor

    NERACA   Jakarta - Bank Mandiri bersama Mandiri Sekuritas dan Jefferies akan menggelar Mandiri Investment Forum (MIF) 2019,…

Bank NTB Syariah Gandeng Telkomsel

  NERACA   Mataram - Perseroan Terbatas Bank NTB Syariah memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi PT Telekomukasi Seluler (Telkomsel) untuk memperkuat…