Pemerintah Upayakan Rasio Utang Turun 23%

NERACA

Jakarta - Pemerintah mengupayakan penurunan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun 2014 menjadi sekitar 22%-23% untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. \"Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah itu menjadi salah satu indikasi semakin kuatnya struktur ketahanan fiskal nasional,\" kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2014 beserta Nota Keuangannya dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Presiden SBY, angka rasio utang itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya yang mencapai 33% terhadap PDB. Upaya menurunkan rasio utang itu memberi dampak kepada perbaikan peringkat utang pemerintah yang saat ini telah berada pada posisi \"investment grade\". Untuk mempertahankan posisi itu, pemerintah senantiasa menjaga pengelolaan utang yang hati-hati, transparan dan kredibel sesuai dengan standar internasional.

Lebih lanjut Presiden SBY mengatakan sesuai dengan amanah UUD 1945, pemerintah berkewajiban melaksanakan berbagai prioritas penyelenggaraan negara, meningkatkan martabat bangsa serta melindungi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu perencanaan pembangunan dan penganggaran harus dapat dilakukan secara fleksibel agar mampu menghadapi tantangan dan mencapai sasaran.

Namun demikian dalam perencanaan anggaran dan pembangunan pada beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan \"euphoria\" pengkaplingan anggaran belanja untuk bidang-bidang tertentu.

Untuk memenuhi amanah penyelenggaraan negara sesuai UUD 1945, Presiden berharap pihak eksekutif dan legislatif tidak lagi membuat regulasi yang melakukan pengkaplingan alokasi anggaran untuk bidang-bidang tertentu kecuali yang diamanatkan UU 1945 seperti dana pendidikan 20 persen dan dana APBN dan APBD.

\"Langkah bersama itu sangat penting bagi penyelenggara negara di waktu mendatang. Langkah itu penting untuk dapat mencapai sasaran pembangunan nasional secara lebih baik dan seimbang,\" katanya. Selain itu, SBY berharap lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara seperti BPK dan BPKP serta aparat pengawasan internal pemerintah, untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran negara agar lebih efisien dan efektif baik di tingkat pusat maupun daerah.

\"Sebagaimana layaknya setiap bangsa, kita punya cita-cita yang luhur dan mulia. Cita-cita untuk menjadi negeri yang sejahtera, mandiri, demokratis dan adil. Salah satu cara untuk meraih cita-cita itu adalah kesinambungan pembangunan ekonomi,\" tandas SBY. [ant]

BERITA TERKAIT

Dian Swastika Bangun PLTU di Kalteng - Tingkatkan Rasio Elektrifikasi

NERACA Gunung Mas, Kalteng - PT Dian Swastika Sentosa Tbk (DSSA) di bawah naungan grup Sinarmas membangun pembangkit listrik tenaga…

Utang Luar Negeri Naik 4,7%

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) naik 4,7 persen (year on year)…

Infrastruktur jadi Senjata Pemerintah Atasi Middle Income Trap

      NERACA   Jakarta – Indonesia digadang-gadang akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Ancaman Serangan Siber ke Industri Keuangan Meningkat

    NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengingatkan ancaman serangan siber terhadap sistem…

BTN Siapkan 2.000 Unit Apartemen di Kawasan Undip

      NERACA   Semarang - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar kemitraan dengan Ikatan Keluarga Alumni Universitas…

Bank Mandiri Incar Fintech Potensial

      NERACA   Jakarta - Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mengembangan industri kreatif di tanah air untuk menciptakan…