Pemerintah Dukung BI Rate 6,5%

Sokong Pertumbuhan Ekonomi

Senin, 19/08/2013

NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menilai keputusan Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6,5% cukup efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. \"Jadi, dengan BI tetap mempertahankan BI Rate 6,5% sudah cukup efektif untuk pertumbuhan ekonomi kita,\" katanya, usai Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Jumat (16/8) pekan lalu.

Menurut Hatta, BI sudah mempertimbangkan kebijakan-kebijkan untuk menjaga pertumbuhan kredit dan perbankan. \"Namun, harus tetap prudent (hati-hati). Jadi, kita akan jaga inflasi terutama dari sisi harga volatile food,\" terangnya.

Sebelumnya, Chief EconomistSamuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, memprediksikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BIRatetidak akan mengalami kenaikan pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) bulanan yang digelar Kamis (15/8) lalu. “Menurut saya BI Rateakan tetap di level 6,5%, karena inflasi tertinggi sebesar 3,29% di bulan Juli sudah terlewati,” ujar dia kepadaNeraca.

Lebih lanjut Lana mengatakan, inflasi bisa dibenahi apabila pasokan bahan makanan dan distribusinya diperbaiki. Akan tetapi, hal itu bukanlah ranah atau kewenangan dari bank sentral. Tugas BI, kata dia, hanya mengendalikan inflasi dari uang beredar. Namun begitu, Lana juga tidak menampik kalau BIRatenaik, dengan syarat, neraca pembayaran Indonesia memburuk.

Kebijakan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki neraca pembayaran, menurut Lana, adalah memperbaiki neraca modal. “Seandainya BIRate mentoknya 7%. jika tujuannya untuk memperbaiki neraca pembayaran, ini memang kondisi yang sangat sulit tapi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kalau ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka harus tutup mata dengan neraca pembayaran,” ungkap Lana.

Senada, Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Aviliani, meyakini kalau BIRatetakkan menaikkan kembali tingkat suku bunga acuannya. Dia menilai tugas penting yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah menjaga likuiditas sekaligus momentum pertumbuhan ekonomi indonesia. Hal terpenting yang harus dijaga adalah laju inflasi yang sempat mencapai level tertinggi pada Juli 2013.

\"Jangan sampai laju inflasi terus melambung tinggi dan BIRatedipastikan tidak akan naik lagi,\" ujarnya, kemarin. Aviliani menjelaskan, jika BIRatedan inflasi bisa terjaga baik, tingkat likuiditas dipastikan mengalami perbaikan kembali. Pasalnya, masyarakat tidak akan segan lagi menempatkan dananya di perbankan nasional. Sementara laju inflasi yang terjaga akan membuat daya beli masyarakat meningkat lebih tinggi lagi.

Hal inilah yang nantinya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional ke arah yang lebih baik lagi. \"Saya memperkirakan, kalau laju inflasi di bulan Agustus ini akan menurun, sehingga terjadi perbaikan. Masa puncak inflasi itu ada di bulan Juni dan Juli kemarin,\" katanya.

Jaga dua sisi

Terkait inflasi, Hatta pun menyakini inflasi akan bisa dikendalikan, karena inflasi pada Juli 2013 yang mencapai 3,29% lebih dipicu kenaikan harga BBM bersubsidi ditambah dengan pengaruh transportasi dan komoditi. \"Di bulan ini (Agustus) akan turun dan bulan Oktober akan terjadi deflasi,\" tambah Hatta.

Dia mengatakan target inflasi 2014 tetap pada level 4,5% plus satu persen. Pasalnya, kontribusi dari inflasi inti atau core inflation tidak terlalu berpengaruh banyak karena itu sangat eksternal dan ekonomi dunia yang masih lemah. “Nah, yang kita jaga dari dua sisi, yaitu administrated price dan volatile food. Saya berjanji akan mengendalikan dari sisi transportasi serta pasokan dan permintaan,” aku Hatta.

Sebagaimana diketahui, BI mempertahankan BI Rate di level 6,5% sebagai penguatan terhadap pengendalian inflasi. Direktur Departemen Komunikasi BI Peter Jacobs menjelaskan upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi sejumlah instrumen kebijakan moneter dan makroprudensial.

BI juga mengeluarkan empat bauran kebijakan, yakni pertama penguatan operasi moneter dengan menerbitkan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dan menyempurnakan ketentuan Giro Wajib Minimum Loans to Deposit (GWM-LDR) dan GWM Sekunder, kedua menstabilisasi nilai tukar rupiah secara jangka panjang sesuai dengan kondisi fundamental perekonomian.

Ketiga, pengawasan bank (supervisory actions) untuk mengendalikan pertumbuhan kredit yang dinilai masih relatif tinggi pada sejumlah bank dan sektor tertentu, termasuk yang mempunyai kandungan impor tinggi dan keempat penyempurnaan sejumlah ketentuan untuk pengembangan pasar valas domestik lebih lanjut dan sekaligus untuk meningkatkan pasokan valas secara lebih efektif, termasuk ketentuan mengenai pemberian valas terhadap rupiah untuk bank, transaksi derivatif dan pinjaman luar negeri jangka pendek perbankan. [ardi]