Kemmenkes Fokus di Postur Anggaran Jaminan Sosial

Senin, 19/08/2013

NERACA

Jakarta- Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan kementeriannya akan memfokuskan postur anggaran dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 untuk jaminan sosial."Sebagian untuk jaminan sosial senilai Rp15,9 triliun dalam RAPBN 2014," kata Nafsiah Mboi usai menghadiri pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang RAPBN 2014 beserta Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, pekan lalu.


Dia menjelaskan program jaminan sosial melalui Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah siap sektiar 80 persen sebelum intergrasi 1 Januari 2014 mendatang.Nafsiah menjelaskan anggaran kementeriannya juga akan difokuskan bagi pengembangan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan rumah sakit. Dia mengatakan keduanya akan dilengkapi sehingga bisa digunakan untuk melayani rakyat.


"Selain itu anggaran tersebut untuk program peningkatan gizi, menghentikan kematian bayi dan ibu, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular," ujarnya.Dalam pidato kenegaraannya, Presiden SBY mengatakan dalam RAPBN 2014 pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.662,5 triliun. Jumlah ini naik 10,7% dari target pendapatan negara pada APBNP 2013 yang sebesar Rp1.502,0 triliun.


Sementara itu, anggaran belanja negara direncanakan mencapai Rp1.816,7 triliun, naik 5,2% dari pagu belanja negara pada APBN-P 2013 yang sebesar Rp1.726,2 triliun.Presiden mengatakan berdasarkan arah kebijakan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditentukan, dan berpedoman pada kriteria-kriteria penganggaran, dalam RAPBN 2014 terdapat tujuh Kementerian Negara dan Lembaga yang akan mendapat alokasi anggaran di atas Rp30 triliun.


Ketujuh kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp83,4 triliun; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp82,7 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum Rp74,9 triliun; Kementerian Agama Rp49,6 triliun; Kementerian Kesehatan Rp44,9 triliun; Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp41,5 triliun; dan Kementerian Perhubungan Rp39,2 triliun. [ant]