KSPI Ingin Upah Minimum 2014 Naik 50%

NERACA

Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menginginkan upah minimum pada 2014 nanti akan naik sebesar 50%. “Buruh minta kenaikan upah minimum 2014 sebesar 50%. Nilai ini dapat dinegosiasikan, tapi yang pasti bukan sebesar nilai inflasi atau hanya sebesar 20% yang dimaksud oleh Menperin (Menteri Perindustrian MS Hidayat) dan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia),” kata Presiden KSPI Said Iqbal lewat pesan singkatnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Iqbal mengatakan, permintaan kenaikan tersebut wajar mengingat terjadinya penurunan daya beli buruh akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pada akhir Juni lalu. Selain itu juga karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terbilang tinggi dibanding negara-negara lain pada umumnya.

“Pidato kenegaraan SBY menegaskan Indonesia tetap menjadi tujuan utama investasi dunia dan daya beli masyarakat Indonesia harus ditingkatkan. Beranjak dari pidato ini maka buruh Indonesia menolak kembalinya rezim upah murah yang ditengarai dengan pernyataan Ketua Apindo dan Menperin bahwa kenaikan upah minimum 2014 hanya sebesar inflasi. Kita jelas menolak nilai tersebut dan menolak sikap elit buruh tertentu bila setuju nilai tersebut,” jelas Iqbal.

Untuk mendorong tuntutan-tuntutan tersebut, kata Iqbal, buruh akan melakukan aksi besar secara bergelombang di seluruh Indonesia pada tanggal 3, 5, 7 September dan seterusnya, yang puncaknya adalah mogok nasional pada Oktober atau November mendatang.

Sebelumnya, Iqbal pernah mengatakan akan melakukan aksi besar-besaran pada 16 Agustus lalu ketika Presiden membacakan Pidato Kenegaraan. Namun aksi tersebut tidak jadi dilaksanakan. Iqbal mengatakan, nanti saja setelah hasil upah minimum 2014 keluar. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Modena Kenalkan Mesin Cuci Pembasmi Virus

    NERACA   Jakarta - Di tengah situasi penyebaran virus Corona (COVID-19) yang makin tak terkendali, masyarakat dituntut kian…

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Herborist Pasok 2500 Liter Hand Sanitizer ke RSPAD Gatot Soebroto

    NERACA   Jakarta - Pada awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo, telah mengumumkan mulai terdapat orang yang dinyatakan…

Modena Kenalkan Mesin Cuci Pembasmi Virus

    NERACA   Jakarta - Di tengah situasi penyebaran virus Corona (COVID-19) yang makin tak terkendali, masyarakat dituntut kian…

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…