NERACA

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah akan terus menekan volume kemiskinan pada 2014. Skema yang direncanakan dalam satu tahun ke depan yakni dengan mengalokasikan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp55,9 triliun.

“Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk perbaikan kesejahteraan rakyat, termasuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Dan kita telah membuat kemajuan dalam upaya mengurangi penduduk miskin. Tingkat kemiskinan menurun dari 16,66% pada tahun 2004 menjadi 11,37% pada Maret 2013,” jelas Presiden SBY, pada pidatonya tentang Rancangan Undang-undang APBN 2014 beserta nota keuangan di depan Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Jumat (16/8) pekan lalu.

Pada tahun depan, kata SBY, pemerintah berencana mengalokasikan belanja bantuan sosial sebesar Rp55,9 triliun. Tujuan utamanya untuk melanjutkan program-program perlindungan sosial di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, juga akan dicadangkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi dalam penanggulangan bencana.

Untuk memperkuat pelaksanaan pengentasan kemiskinan itu pemerintah telah membuat skema program Bantuan Tunai Bersyarat (BTS) melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan program itu sendiri bertujuan untuk memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran PKH sebesar Rp5,2 triliun dengan target jangkauan sasaran sebanyak 3,2 juta RTSM.

Selain itu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri akan terus dilanjutkan oleh Pemerintah. Besaran anggaran PNPM Mandiri itu dialokasikan sebesar Rp14,4 triliun, dengan rincian program PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp9,3 triliun dengan sasaran 5.260 kecamatan, dan program PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp2,0 triliun dengan sasaran 11.066 kelurahan.

Lebih penting dari pangan?

Di lain kesempatan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menilai angka Rp55,9 triliun untuk bansos bisa dibilang sangat besar. Sementara itu anggaran pada sektor pertanian hanya Rp 15,5 triliun. “Apakah tahun 2014 bansos jauh lebih penting daripada kerawanan pangan? Saya mempertanyakan itu” ungkap dia.

Lebih jauh Enny juga melihat persoalan kemiskinan di Indonesia merupakan persoalan struktural. Karena sumber penghasilan masyarakat masih banyak yang berada pada kategori tidak layak. Atau bisa dibilang hanya sedikit masyarakat miskin yang berkerja pada sektor formal. Umumnya mereka masih mendominasi di sektor informal bahkan sebagiannya juga merupakan pekerja serabutan.

“Bansos yang hanya bersifat sementara. Namanya juga bantuan, kan hanya sementara. Dia tidak bisa menjadi obat penyembuh yang ampuh. Melainkan hanya meringankan satu hingga tiga bulan. Selanjutnya ya miskin lagi,” jelas Enny.

Di samping itu padahal pemerintah dapat mengalokasikan sebagian dana khusus untuk bansos menjadi subsidi kredit bagi pelaku usaha kecil. Pasalnya suku bunga kredit dalam negeri masih di sekitar 12%. Dan itu terbilang memberatkan bagi para pelaku usaha kecil.

“Bayangkan jika Rp55,9 triliun itu dialokasikan untuk subsidi bunga bagi UKM. Dengan begitu Pemerintah dapat membantu sekitar 4% nya saja. Kemudian 8% atau 7% sisanya biar ditanggung sendiri oleh pelaku usaha. Itu bisa membuat iklim ekonomi dalam negeri jadi lebih produktif dan berlaku untuk jangka panjang,” tegas Enny. [lulus]