Inklusif, Tanpa Target Gini Ratio

NERACA

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus inklusif. “Tak hanya meningkat, pertumbuhan ekonomi juga harus inklusif dan berkeadilan,” kata SBY di Jakarta, pekan lalu.

Pertemuan setelahnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menghadirkan dua puluh menteri ekonomi. Namun belum ada yang bisa menjelaskan secara gamblang berapa target Gini ratio yang hendak dicapai sebagai bentuk kuantifikasi “inklusif” yang disebut-sebut Presiden dalam pidatonya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa hanya mengatakan bahwa Pemerintah mempunyai program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI) untuk mengurangi kesenjangan. “Diharapkan kesejahteraan meningkat tapi juga mengurangi gap. Ini yang kita lakukan, diharapkan Gini Ratio menurun,” kata Hatta.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengatakan ketiadaan target Gini Ratio bagi Indonesia adalah suatu hal yang wajar. “Di negara berkembang, agak sulit menetapkan Gini Ratio karena perkembangan peningkatan pendapatan per kapita itu diiringi peningkatan kesenjangan,” kata Telisa kepada Neraca, Minggu (18/8).

Telisa menjelaskan, biasanya pertumbuhan ekonomi itu dimotori kelas menengah dan atas. Ketika kelas menengah dan atas tumbuh di laur keseimbangan, sementara kelas bawah cenderung jalan di tempat, maka akan menyebabkan kesenjangan.

“Kesenjangan itu wajar ketika negara masih dalam middle class income. Tapi dalam siklusnya nanti kesenjangan akan turun ketika negara itu sudah menjadi negara maju. Harusnya distribusi pendapatan membaik karena sudah menjadi welfare state,” jelas Telisa.

Saat ini, lanjut Telisa, Indonesia masih masuk dalam golongan middle class income yang pendapatannya per kapitanya sebesar US$4.000 – US$10.000 per tahun. “Indonesia sekarang di lower middle class. Gini Ratio-nya 0,42%,” kata dia.

Sementara, lanjut dia, Gini Ratio menjadi tidak wajar jika sudah lebih dari 0,50%. Indonesia perlu hati-hati dalam menghadapi tantangan ini. Indonesia yang masih lower middle class saja sudah 0,42%. Jangan sampai nanti belum jadi negara maju sudah lebih dari 0,50%.

Untuk diketahui, Gini Ratio adalah sebuah indikator kesenjangan perekeonomian masyarakat. Nilainya ada di antara 0 dan 1. Angka 1 menggambarkan kesenjangan yang paling maksimal, sementara angka 0 menggambarkan ketiadaan kesenjangan. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Realisasi Pajak Daerah Sukabumi Lebihi Target - BPKD Siap Jalankan Instruksi Walikota Terapkan Transaction Monitoring Device

Realisasi Pajak Daerah Sukabumi Lebihi Target BPKD Siap Jalankan Instruksi Walikota Terapkan Transaction Monitoring Device NERACA Sukabumi - Realisasi pajak…

BEI Optimis Target 100 Emiten Baru Tercapai

NERACA Jakarta – Penuhi tantangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menargetkan jumlah perusahaan yang melaksanakan penawaran umum saham perdana atau…

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target - Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138 NERACA Kota Sukabumi - Laju…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LPEI Dukung Pembiayaan Ekspor Kereta ke Bangladesh

  NERACA   Jakarta - Lembaga Pemerintah Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memberikan pembiayaan menggunakan skema National Interest Account…

Caleg DPR Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat - Angka Kemiskinan Siak Tinggi

  NERACA   Siak – Angka kemiskinan di Kabupaten Siak Provinsi Riau mencapai 93.800 ribu. Padahal, Kabupaten Siak mempunyai kekayaan…

Hongkong Ingin Tingkatkan Perlindungan TKI

    NERACA   Jakarta - Sekretaris Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Hongkong, Law Chi Kwong mengunjungi Indonesia dengan misi bertukar…