Inklusif, Tanpa Target Gini Ratio

NERACA

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus inklusif. “Tak hanya meningkat, pertumbuhan ekonomi juga harus inklusif dan berkeadilan,” kata SBY di Jakarta, pekan lalu.

Pertemuan setelahnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menghadirkan dua puluh menteri ekonomi. Namun belum ada yang bisa menjelaskan secara gamblang berapa target Gini ratio yang hendak dicapai sebagai bentuk kuantifikasi “inklusif” yang disebut-sebut Presiden dalam pidatonya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa hanya mengatakan bahwa Pemerintah mempunyai program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI) untuk mengurangi kesenjangan. “Diharapkan kesejahteraan meningkat tapi juga mengurangi gap. Ini yang kita lakukan, diharapkan Gini Ratio menurun,” kata Hatta.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengatakan ketiadaan target Gini Ratio bagi Indonesia adalah suatu hal yang wajar. “Di negara berkembang, agak sulit menetapkan Gini Ratio karena perkembangan peningkatan pendapatan per kapita itu diiringi peningkatan kesenjangan,” kata Telisa kepada Neraca, Minggu (18/8).

Telisa menjelaskan, biasanya pertumbuhan ekonomi itu dimotori kelas menengah dan atas. Ketika kelas menengah dan atas tumbuh di laur keseimbangan, sementara kelas bawah cenderung jalan di tempat, maka akan menyebabkan kesenjangan.

“Kesenjangan itu wajar ketika negara masih dalam middle class income. Tapi dalam siklusnya nanti kesenjangan akan turun ketika negara itu sudah menjadi negara maju. Harusnya distribusi pendapatan membaik karena sudah menjadi welfare state,” jelas Telisa.

Saat ini, lanjut Telisa, Indonesia masih masuk dalam golongan middle class income yang pendapatannya per kapitanya sebesar US$4.000 – US$10.000 per tahun. “Indonesia sekarang di lower middle class. Gini Ratio-nya 0,42%,” kata dia.

Sementara, lanjut dia, Gini Ratio menjadi tidak wajar jika sudah lebih dari 0,50%. Indonesia perlu hati-hati dalam menghadapi tantangan ini. Indonesia yang masih lower middle class saja sudah 0,42%. Jangan sampai nanti belum jadi negara maju sudah lebih dari 0,50%.

Untuk diketahui, Gini Ratio adalah sebuah indikator kesenjangan perekeonomian masyarakat. Nilainya ada di antara 0 dan 1. Angka 1 menggambarkan kesenjangan yang paling maksimal, sementara angka 0 menggambarkan ketiadaan kesenjangan. [iqbal]

BERITA TERKAIT

ADB Dukung Bisnis Inklusif Di Indonesia

  NERACA   Jakarta - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) mendukung bisnis inklusif di Indonesia melalui investasi untuk sektor…

Prodia Buka Layanan Kesehatan Usia Lanjut - Kejar Target Pendapatan

NERACA Jakarta - Perluas bisnis layanan kesehatan dengan membidik segmen pasar usia lanjut, PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) meresmikan Prodia…

Sentul City Bidik Marketing Sales Rp 1,5 Triliun - Pasang Target Bisnis Konservatif

NERACA Bogor – Perusahaan properti, PT Sentul City Tbk (BKSL) berhasil mencetak kinerja positif sepanjang Januari-September 2017. Dimana perseroan berhasil…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Perdagangan E-Commerce Dipantau BPS

      NERACA   Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) siap untuk melakukan perekaman data para pelaku perdagangan secara…

Kemendes PDTT Buka Akses Desa Yang Terisolasi

  NERACA   Maluku - Untuk memajukan dan memperkuat wilayah-wilayah perbatasan Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu…

BATA Ingin Tambah 25 Toko Baru

      NERACA   Jakarta - PT Sepatu Bata. Tbk (Perseroan) berencana untuk melakukan eskpansi dengan membangun 25 toko…