Relokasi SDN 2 Paltim Minta Dihentikan

NERACA

Cirebon –Beberapa kalangan meminta, supaya pembangunan relokasi bangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 2 Palimanan Timur (Paltim), segera dihentikan. Penghentian tersebut, dikarekanan relokasi tersebut menyalahi aturan. Hal tersebut hasil dari peninjaun pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon, dengan pihak Cipta Karya. Ironisnya, hasil peninjauan Disdik dan Cipta Karya yang menyebutkan ada penyimpangan standar bangunan yang menyalahi aturan PU maupun Kepmendiknas, diabaikan begitu saja.

Informasi yang berhasil di himpun Harian Ekonomi Neraca menyebutkan, pihak Disdik maupun Cipta Karya sudah melayangkan surat teguran kepada pihak sekolah, untuk menghentikan pembangunan tersebut. . Anehnya, baik pihak Disdik maupun pihak Dinas Cipta Karya ketika ditanya ada tidaknya isi surat teguran, malah terkesan saling lempar tanggung jawab.

“Yang berwenang menghentikan pembangunan tersebut, ya pihak Disdik sendiri. Kita hanya mengkaji dari teknis pembangunannya saja. Cipta Karya sama sekali tidak berwenang menghentikan pembangunan tersebut,” elak Yedi.

Namun, pihak Disdik Kabupaten Cirebon malah enggan menyebutkan kewenangan Disdik untuk mengehentikan kegiatan pembangunan tersebut. Malahan, pejabat Sapras, Edi Kurniadi menyebutkan bahwa yang berwenang menghentikan pembangunan itu, harusnya pihak yayasan.

“Harusnya yang menghentikan pekerjaan itu yayasan, bukan kita. Kami tidak mempunyai kewenangan tentang masalah ini. Silahkan tanya yayasan saja,” kata Edi.

Hal senada dikatakan Ketua LSM Peduli Kedehatan dan Pendidikan, Herman. Menurutnya, memang yang berwenang menghentikan proyek pembangunan tersebut hanya yayasan PGRI. Sementara menurutnya, Cipta Karya dan Disdik Kabupaten Cirebon, tidak berwenang menghentikan pembanguan tersebut.

“Ini kewenangan yayasan karena mereka yang punya dana. Yayasan yang harus segera menghentikan pekerjaan di lapangan. Kalau dibiarkan terus, jelas menyalahi aturan, karena Dinas telah menemukan penyimpangan,” aku Herman.

Menurutnya, seharusnya persoalan ini tidak sampai terjadi jika saja pemerintah desa dan BPD setempat, dan yayasan mau koordinasi dengan Disdik maupun Cipta Karya. Mestinya kalau memang pekerjaan itu di swakelolakan, komite sekolah membentuk panitia pembangunan, dan melibatkan dari Disdik dan Dinas Cipta Karya.

“Cipta Karya kan berwenang untuk perencanaan gambar bangunan dan RAB.. Pemerintah desa dan BPD hanya sebatas ngurus masalah tukar guling lahan. Tapi ini justru pemerintah desa dan BPD berjalan mengerjakan sendiri tanpa ada koordinasi dengan Disdik maupun Cipta Karya. Ini jelas suatu pelanggaran,” tegas Herman.

Informasi yang dihimpun dilapangan menyebutkan, bahwa pembangunan relokasi SDN 2 Paltim itu didanai oleh Yayasan PPLP Dikdasmen PGRI Kabupaten Cirebon Anggaran pembangunannya sendiri senilai Rp. 490.000.000,-. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ditandatangani kedua belah pihak antara Kuwu Paltim Abas Hadi Susanto, dengan Ketua PPLP Sutanto Hafni, tertanggal 4 Juni 2011 dengan masa pelaksanaan 90 hari kerja.

BERITA TERKAIT

DPR Minta KPK Tak Buka Perseteruan Kelembagaan

DPR Minta KPK Tak Buka Perseteruan Kelembagaan NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mempersilakan Komisi Pemberantasan…

Polri Minta Dukungan DPR Terkait Anggaran 2019

Polri Minta Dukungan DPR Terkait Anggaran 2019 NERACA Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta dukungan Komisi III DPR…

BPJS Ketenagakerjaan Minta Masyarakat Waspadai Penipuan SMS

  NERACA   Jakarta - Banyak modus penipuan yang dijalankan kelompok atau sindikat tertentu untuk meraup keuntungan. Diantaranya modus memanfaatkan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi…

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar - Meski Kondisi Ekonomi Prihatin

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar  Meski Kondisi Ekonomi Prihatin NERACA Depok - Asisten Bidang Pemerintah, Hukum…

Perum Damri Palembang Siagakan 75 Bus

Perum Damri Palembang Siagakan 75 Bus NERACA Palembang - Perusahaan Umum Damri Cabang Palembang, Sumatera Selatan, menyiagakan 75 bus untuk…