Mentan Ingin Bulog Tangani 9 Bahan Pokok

Pengelolaan Sektor Pangan

Senin, 19/08/2013

NERACA

Jakarta - Sejak orde baru, Pemerintah telah mempunyai program yaitu mengatur harga 9 kebutuhan pokok. Namun, masuk ke era reformasi program tersebut sudah tidak digunakan lagi. Kini, Pemerintah lewat Badan Urusan Logistik (Bulog) hanya menjaga kestabilan harga beras dan daging belakangan ini. Meskipun begitu, Menteri Pertanian Suswono sangat mendukung agar Bulog bisa kembali menstabilkan 9 kebutuhan pokok.

"Ya, saya tentu saja sangat mendukung kalau peran Bulog pada masa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) seperti yang dulu. Masa itu, ada 9 bahan pokok yang dipegang, kalau itu dimungkinkan kami sangat senang," ujar Suswono di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Menurut Suswono, jika Bulog difungsikan kembali seperti dulu, akan menguntungkan baik kalangan petani dan konsumen. Pasalnya dua belah pihak pembeli dan penjual tidak ada yang saling dirugikan. "Kenapa didukung, paling tidak ada penyangga untuk perlindungan para petani. Dengan harga yang dijamin kemudian ada perlindungan konsumen. Jadi kalau Bulog diperankan lebih banyak lagi, kami mendukung saja untuk itu," jelas Suswono.

Namun Suswono mempertanyakan kemampuan Bulog untuk berperan kembali seperti dahulu. Kalau dulu pendanaan dibantu pemerintah, kini Bulog harus mencari dana komersil sendiri. "Tapi persoalannya apakah Bulog sendiri, kalau menggunakan dana komersial kelihatannya agak berat. Kalau dulu kan ada namanya dana Likuiditas Bank Indonesia (LBI) yang bisa dimanfaat, sekarang kan tidak ada lagi. Tapi tergantung Bulog siap apa tidak?," ungkap Suswono.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo meminta dan mendesak agar pemerintah untuk segera mengambil langkah kongkret dalam mengendalikan harga bahan pokok yang melonjak drastis. Menurut dia, bukan saatnya bagi pemerintah terus berwacana mengatasi kenaikan harga pangan semata, namun masyarakat membutuhkan kebijakan nyata.

"(Pemerintah) Harus segera mengambil langkah kongkret terhadap melonjaknya harga kebutuhan pokok yang makin memberatkan masyarakat," kata Firman.

Menurut dia, kenaikan harga bahan pokok terjadi beruntun setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Terlebih, distribusi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan BBM tidak tepat sasaran. Hal ini mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial bagi sebagian kalangan masyarakat kelas bawah di berbagai daerah.

"Untuk itu saya minta kepada pemerintah harus menyusun rencana kerjanya untuk jangan pendek menengah, dan jangka panjang,” ujarnya.

Lebih jauh, dia berpendapat, langkah itu harus dilakukan pemerintah, agar persoalan kenaikan harga bahan pangan tidak selalu terjadi menjelang bulan ramadhan dan lebaran. Sedangkan Ketua DPR Marzuki Alie mengusulkan agar Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) diberikan kewenangan yang cukup untuk mengintervensi pasar.

"Beri kepercayaan pada Bulog untuk stabilkan harga itu. Sebab, dalam hukum pasar bebas, barang kurang, harga naik," ungkapnya.

Pasalnya, saat ini Indonesia menganut pasar bebas, sehingga jika ingin melindungi rakyat, harus ada instrumen yang bisa melindungi, yaitu Bulog. "Pemerintah harus ambil kebijakan, bagaimana situasi yang dirasakan rakyat tidak berkelanjutan. Bulog itu harusnya tidak hanya beras dan kedelai, tetapi yang menyangkut kebutuhan pokok rakyat seperti daging. Baru, nanti rakyat terlindungi,” jelas dia.

Harga Daging

Saat ini, harga daging sapi terus melonjak. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai menegur dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan karena saling melempar tanggung jawab dan kesalahan dalam kenaikan harga daging sapi.

Menurut Marzuki, sikap Presiden itu sangat wajar. Sebab, tugas pemerintah itu memang menstabilkan harga. "Kewajiban Presiden memang menegur menterinya, Presiden sendiri, sangat marah dan kecewa karena kebijakan harga daging sudah lama dibahas, tetapi belum menghasilkan perbaikan,”tuturnya.

Sementara itu, Kadin Indonesia menilai kebijakan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian untuk kebutuhan pangan nasional adalah kebijakan spekulatif karena harga pangan tetap tinggi dan kebutuhan pangan nasional tidak seimbang antara permintaan dan pasokan. "Suplai kecil, sementara kebutuhan besar sehingga rentan dengan spekulatif," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansur.

Menurut dia, persoalan paling mendasar seperti persoalan produksi-distribusi-perdagangan masih tidak bisa ditangani dan diatur dengan baik oleh kedua otoritas perdagangan dan pertanian tersebut. "Dari tahun ke tahun, harga gula, daging sapi, ayam, bawang putih, kedelai, cabe, produk hortikultura menjadi persoalan mendasar, tapi masih saja mengeluarkan kebijakan spekulatif, buktinya harga tetap tinggi dan barangnya langka,” ulas Natsir.