NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak mengaku optimistis dapat mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp1.310,2 triliun seperti yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) 2014. “Semakin lama semakin berat pencapaian target (penerimaan pajak). Tapi saya masih optimis,” kata Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany di Jakarta, Jumat (16/8) pekan lalu.

Realisasi penerimaan perpajakan setiap tahunnya memang mengalami peningkatan, meskipun belum sesuai dengan target yang dikemukakan. Pada 2009, 2010, dan 2011 saja, realisasi penerimaan perpajakan masing-masing sebesar Rp619,9 triliun, Rp723,3 triliun, dan Rp873,9 triliun. Jumlahnya tersebut meningkat kembali pada 2012 sebesar Rp980,5 triliun. Sementara target penerimaan perpajakan dalam APBN-Perubahan 2013 sebesar Rp1.148,4 triliun.

Berkaca dari pengalaman tersebut, Fuad optimistis untuk mengejar realisasi penerimaan pajak di tahun depan. Namun begitu, berkali-kali Fuad mengeluhkan tentang kapasitas Ditjen Pajak yang sangat perlu untuk ditingkatkan untuk mencapai target yang semakin tinggi. “Ada beberapa masalah seperti kita perlu database yang lebih baik, manajemen data lebih baik, serta teknologi informasi lebih baik. Ini saya sudah ulang-ulang. Jadi kalau mau mencapai target yang lebih tinggi, memang kapasitas Ditjen Pajak harus ditambah. Termasuk penambahan sumberdaya manusia (SDM) kantor pajak,” keluh mantan Kepala Bapepam-LK ini.

Lebih lanjut Fuad mengatakan, jika masalah-masalah tersebut tidak ditangani segera maka hasilnya menjadi tidak maksimal. Pasalnya, dengan kapasitas yang masih relatif kecil terhadap ukuran ekonomi yang membesar, maka pekerjaan Ditjen Pajak semakin lama semakin berat. Hal ini akan berbeda jika kapasitasnya ditambah, Fuad berjanji pihaknya akan mengejar usaha kelas menengah (UKM) dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Fuad, yang selama ini disebut Pajak UKM sebetulnya lebih menyasar pada usaha menengah, bukan kecil. Jumlah usaha menengah sampai jutaan dan banyak sekali yang belum menunaikan kewajibannya membayar pajak. Upaya untuk mengejar mereka sangat tergantung pada kapasitas Ditjen Pajak, terutama jumlah SDM yang ada. Fuad pun meminta penerimaan pegawai untuk Ditjen Pajak dilakukan lebih cepat.

“Saya akan dorong tahun ini supaya penerimaan pegawai itu bisa lebih capat. Kita sudah ketemu dengan MenPAN (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara). Sudah minta dukungan MenPAN. Rekrutmen dari pegawai Kementerian Keuangan yang akan diberikan kepada Ditjen Pajak itu agar bisa dipercepat sehingga saya ada waktu untuk training mereka, sehingga benar-benar bisa dipakai di tahun 2014. Saya akan menspesialisasikan mereka untuk kejar (Wajib Pajak) Orang Pribadi,” jelas Fuad.

Belum maksimal

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menilai penambahan pegawai pajak tidak perlu dilakukan. Ditjen Pajak hanya perlu memfokuskan mengejar para Wajib Pajak kelas kakap untuk bisa mendongkrak penerimaan pajak. Menurut Enny, pegawai yang ada sekarang saja belum maksimal diberdayakan. Belum lagi melihat fakta bahwa masih saja ditemukan pegawai pajak yang terlibat kasus penyalahgunaan wewenang.

“Seharusnya Ditjen Pajak mengutamakan pembersihan internal dahulu. Kalau sudah bersih baru minta tambahan pegawai,” tegas Enny, Minggu. Sebagai informasi, dalam RAPBN 2014, pemerintah menarget pendapatan negara sebesar Rp1.662,5 triliun. Sebagian besar dari target tersebut akan dicapai dari penerimaan perpajakan, yaitu Rp1.310,2 triliun. Padahal, dalam APBN-P 2013, target penerimaan perpajakan hanya Rp1.148,4 triliun.

Target penerimaan perpajakan pada 2014 sebagian besar didapat dari pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp1.256,3 triliun dan sisanya dari pendapatan pajak perdagangan internasional sebesar Rp53,9 triliun. Pendapatan pajak dalam negeri dipecah ke dalam lima sumber, yaitu pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp591,6 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) Rp518,9 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp25,5 triliun, Pendapatan Cukai sebesar Rp114,3 triliun, dan pendapatan pajak lainnya sebesar Rp6 triliun.

Target penerimaan PPN di 2014 meningkat cukup besar, yaitu 22% dibanding target 2013. Lagi-lagi, Fuad berkelakar optimistis untuk mencapai target tersebut. Salah satu yang sudah dan akan terus dikerjakan untuk mencapai target tersebut adalah dengan mengurangi pengusaha yang diberi wewenang untuk menerbitkan faktur pajak.

“Pengusaha yang bisa menerbitkan faktur itu sudah kita kurangi. Karena sebelumnya banyak yang abal-abal, dan itu sudah kita selesaikan. Ratusan ribu yang sudah kita cabut izinnya, sehingga tidak ada lagi yang bisa keluarkan faktur fiktif sembarangan. Ya, tetap sih, ada yang lolos mungkin nanti, kita mau perbaiki lagi di sistem administrasi perpajakan kita. Selama ini yang memberikan nomor faktur itu adalah Wajib Pajak sendiri. Namun sekarang diubah. Nomor faktur itu kini yang membuat adalah Ditjen Pajak,” pungkasnya. [iqbal]