Cita-cita Kemerdekaan Belum Terwujud

Sabtu, 24/08/2013

Cita-cita Kemerdekaan Belum Terwujud

Bulan Agustus adalah bulan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini jatuh di usia yang ke-68. Instansi pemerintah di tingkat pusat hingga kelurahan maupun swasta beramai-ramai mengadakan upacara Detik-detik Proklamasi pada 17 Agustus.

Masyarakat gegap gempita menyemarakkannya dengan berbagai cara dan gaya Mulai dari status di facebook, twitter, hingga whats App, semua gambar diri berlatar belakang bendera merah putih. Heroik. Berbagai perlombaan digelar di kampung-kampung. Panjat pinang, makan kerupuk, lari karung, hingga jalan sehat. Saat itu sejenak hilang seluruh problematika hidup. Semua bergembira dan serasa memiliki Indonesia.

Tapi betulkah, kemerdekaan itu sudah benar-benar terwujud dan kita miliki sesuai dengan cita-cita luhur para perintis kemerdekaan? Saat memimpin acara Refleksi 68 Tahun Proklamasi Republik Indonesia di Kantor PP Muhammadiyah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/8), Prof Din Syamsudin menyatakan, hingga saat ini masih ada cita-cita kemerdekaan yang belum terwujud.

Di antara cita-cita yang belum terwujud itu adalah agar Negara bisa menyejahterakan rakyat. Padahal, negara harus melindungi, melayani, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. \"Namun yang saat ini terjadi, tugas bagi negara yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa ini belum sepenuhnya terwujud. Saya fikir amanat proklamasi agar negara bisa menyejahterakan rakyat belum terwujud," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Din juga mengkritisi tidak adanya acuan dalam pembangunan nasional yang menurut dia berlangsung bebas sesuai dengan selera pemimpin. "Itu bisa membuat tidak adanya kedaulatan bagi negara padahal proklamasi itu adalah sebuah penegakan kedaulatan politik," katanya.

Kedaulatan negara telah terkikis oleh banyaknya dominasi asing dalam berbagai sektor di Indonesia, sektor perbankan, migas, mineral, batu bara, dan lain sebagainya. Dia berharap melalui refleksi 68 tahun bisa memberi semangat baru bagi negara untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Semua hadirin mengamininya, seperti Ketua MUI Amidhan, Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid, anggota DPD RI AM Fatwa dan mantan Menkeu Fuad Bawazier.

Dominasi asing juga sudah mengakar di sektor energi dan transportasi. Lihat saja, jalanan di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta dijejali oleh mobil-mobil impor.Tak ada mobil asli bikinan dalam negeri. Hampir semua gerbong kereta listrik (KRL) yang beroperasi di Jabodetabek adalah barang bekas dari Jepang, bukan produk dari Industri Kereta Api (Inka).

Para prinsipal otomotif Jepang berhasil mengantungi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2013 yang menghapuskan 100% bea masuk barang mewah serta Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/M-IND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau.

Di sektor perbankan, Gubernur Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan BI Nomor 14/8/PBI/2012 yang 'mempersilakan' asing menguasai 99% saham bank nasional. Karpet merah juga berlaku bagi investor asing untuk menguasai perbankan nasional lewat UU Nomor 10 Tahun 1998.

Dominasi asing itu tentu saja tidak sesuai dengan esensi bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Karena itu penajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Sudah 68 tahun tonggak kemerdekaan Indonesia ditancapkan. Tugas para penerus kemerdekaan adalah bagaimana mengisi kemerdekaan itu dengan mewujudkan cita-citanya. Segala bentuk tindakan, dan kebijakan haruslah disesuaikan dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Pernyataan senada juga dilontarkan Lampung Sjachroedin ZP, meski Indonesia telah merdeka selama 68 tahun, tetapi masih banyak rakyat yang terperangkap kemiskinan dan kebodohan sehingga semua pihak perlu berjuang untuk mengatasinya.

Menurut dia, kebodohan dan kemiskinan struktural ini saling kait-mengkait dan saling menunjang. Kebodohan mengakibatkan kemiskinan dan kemiskinan berakibat kebodohan. Orang bodoh, lanjut dia, sangat gampang dipecah-belah karena mudah dipengaruhi untuk tidak berbuat baik.

Orang bodoh mudah untuk diprovokasi, gampang termakan isu sehingga dapat dimanfaatkan pihak tertentu. Sedangkan kemiskinan juga terjadi disebabkan oleh sistem sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku tidak adil pada masyarakat. "Perjuangan kita sekarang bukan lagi mengangkat senjata, tapi untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan," kata Sjachroedin ZP.

Bebas Intervensi

Maka benar pulalah apa yang diungkapkan Menteri BUMN Dahlan Iskan, memaknai perayaan ke-68 proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia bagi BUMN adalah bagaimana agar merdeka dari intervensi, merdeka dari gangguan, dan merdeka dari berbagai kepentingan.

“Dulu pejuang berupaya memerdekakan Indonesia dengan darah, keringat, dan air mata. Sekarang saatnya BUMN harus mampu mengisinya dengan sebaik-baiknya. BUMN harus mampu berjuang menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi bangsa," kata Dahlan usai memimpin upacara peringatan 68 Tahun Kemerdekaan RI di kantornya.

Yang harus dilakukan BUMN, kata mantan Dirut PLN itu, adalah bagaimana meningkatkan daya saing dan berani bertarung di pasar global. Maju mundurnya ekonomi nasional sangat tergantung kepada sebebarapa besar kemampuan BUMN untuk tetap bangkit menjadi lokomotif pembangunan,” ujarnya.

Dia pun bangga dengan masuknya Pertamina dalam peringkat 112 dari 500 perusahaan terbaik dunia versi Fortune Global. Diharapkan BUMN lainnya dapat menyusul Pertamina, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, dan PT Semen Indonesia. Dalam twitter-nya, Dahlan berkicau, "Sekali merdeka tetap merdeka. Asal jangan sekali merdeka, merdeka sekali!".

Ketua Umum DPP Iwapi Dyah Anita Prihapsari pun mengritik terbitnya berbagai kebijakan pemerintah yang justru meninakbobokkan investor asing dari pada melindungi kepentingan usaha kaum bumiputera. “Ada apa dan mengapa pemerintah menerbitkan peraturan yang jelas-jelas merugikan usaha dalam negeri dan cenderung menguntungkan pihak asing?” tutur Nita sapaan Anita. (saksono)