RAPBN 2014 Tidak Pro Poor Pro Growth

PERTUMBUHAN BELANJA RIIL HANYA 0,8%

Senin, 19/08/2013

Jakarta - Di tengah kecenderungan lambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi, pemerintah seharusnya mampu membuat kebijakan yang meredam perlambatan tersebut karena sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Sayangnya sinyal itu tidak terlihat di RAPBN 2014. Bahkan, pemerintah tetap mengandalkan utang untuk menambal defisit primer dalam politik anggarannya.

NERACA

Berdasarkan data RAPBN 2014 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di DPR, akhir pekan lalu, terungkap belanja pemerintah hanya naik 5,3% yaitu dari Rp 1.726,2 triliun di APBN-P 2013 menjadi Rp 1.817,7 triliun di RAPBN 2014. Nah, dengan asumsi inflasi di RAPBN 2014 dipatok 4,5%, berarti pertumbuhan riil belanja pemerintah hanya sebesar (5,3% minus 4,5%) = 0,8%!

Hal lain yang bertolak belakang dengan pernyataan presiden bahwa RAPBN bersifat ekspansif, adalah indikator yang menunjukkan kondisi RAPBN tidak antisiklikal akibat penurunan defisit yang yang cukup tajam. Defisit RAPBN 2014 yang turun menjadi 1,5% ternyata lebih rendah dibandingkan defisit APBN-P 2013 sebesar 2,4%.

Menurut pengamat ekonomi yang juga pimpinan InterCafe-IPB, Iman Sugema PhD, masalah defisit anggaran adalah permasalahan klasik. Bahkan, sejak rezim Orde Baru hingga saat ini, masalah utama dalam APBN adalah defisit anggaran.

"Untuk mengantisipasi defisit, pemerintah masih mengandalkan utang baik luar negeri maupun dalam negeri. Sayangnya, pemerintah seakan abai terhadap utang yang sudah mencapai Rp2.000 triliun. Dan pemerintah selalu mengaku, rasio utang dalam keadaan sehat," tegasnya kepada Neraca, Sabtu (17/8).

Untuk membuat kondisi APBN menjadi sehat, menurut Iman, pemerintah sebaiknya tidak lagi mengandalkan utang dalam menutupi defisit APBN. Selain itu, belanja birokrasi yang membengkak perlu dipangkas dan dialihkan ke belanja infrastruktur. "Sebenarnya pemerintah bisa memangkas belanja untuk birokrasi. Tetapi, apakah pemerintah serius mau memangkasnya apalagi berdekatan dengan tahun politik 2014?," ujarnya.

Tidak Sebanding

Tidak hanya itu. Iman menilai RAPBN 2014 juga masih didominasi belanja untuk kebutuhan pegawai negeri sipil. Ini salah kaprah, karena jumlah PNS yang tidak sebanding dengan jumlah rakyat Indonesia, sehingga tidak bisa memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi bagi negeri ini. "Tentu saja, ini tidak pro poor dan pro growth jika APBN lebih banyak untuk PNS," ujarnya. .

Di sisi lain, Iman mengatakan tingkat kompetensi PNS masih kalah dibandingkan dengan pegawai swasta formal. Padahal, PNS yang selama ini mendapatkan anggaran yang cukup banyak dari negara. "Ini juga membuktikan bahwa selama APBN lebih dominan digunakan untuk PNS, maka tidak akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan. Apalagi, reformasi birokrasi yang selama ini diumbar-umbar oleh pemerintah masih berjalan di tempat," katanya.

Pendapat senada juga dilontarkan oleh guru besar Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika. Menurut dia, sebaiknya pemerintah jangan terlalu mengandalkan utang untuk menambal defisit primer APBN.

"Seharusnya,pemerintah bisa menggenjot penerimaan dari pajak di dalam negeri dan memangkas semua pengeluaran yang dianggap pemborosan di kalangan birokrasi," ujarnya.

Erani menilai penambahan utang selama ini kontraproduktif karena tidak dialokasikan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Faktanya, mulai tahun lalu, postur APBN malah mengalami defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.

Bahkan, keseimbangan primer dalam APBN juga defisit. Itu artinya penerimaan negara tidak cukup untuk menutup belanja di luar kewajiban utang. Keseimbangan primer dalam RAPBN-P 2013 mengalami defisit Rp 120,8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp 40,1 triliun.

"Bisa dikatakan, selama ini, utang tidak dimanfaatkan untuk memperkuat struktur industri nasional sehingga daya saing global meningkat, bernilai tambah, dan menghasilkan surplus sehingga bisa untuk membayar utang," papar Erani.

Erani menilai stok utang yang terus bertambah menunjukkan pemerintah tidak berupaya serius mengurangi stok utang. APBN selalu dirancang defisit, kemudian ditambal dengan utang baru. Ke depan, pemerintah perlu disiplin mengurangi defisit anggaran karena penyerapan anggaran saat ini kurang optimal.

Dia mengakui postur RAPBN 2014 masih tidak jauh berbeda dengan APBN tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, defisit pembiayaan anggaran masih terlihat sangat tinggi.

"APBN kita masih sama dengan tahun-tahun lalu dengan defisit yang besar, apalagi ditambah dengan anggaran pendidikan, pembayaran utang. Risikonya, kita akan sangat tergantung dari utang baik dalam maupun luar negeri," ujarnya.

Menurut Erani, bila kondisi tersebut tidak berubah dalam jangka panjang, dikhawatirkan bakal menjadi beban pembiayaan pemerintah. "Dan ini artinya, siklus gali lubang tutup lubang masih akan terus terjadi," ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR Nurdin Tampubolon merasa tidak yakin pemerintah akan mampu memenuhi target pendapatan negara sebesar Rp 1.662,5 triliun di tahun 2014, apalagi jika hanya mengandalkan sumber pendapatan dari sektor pajak. Apalagi melihat defisit primer dalam RAPBN 2014 yang mencapai Rp 154,2 triliun yang akan ditutup melalui pinjaman luar negeri dan penerbitan surat perbendaharaan negara (SPN). Hal ini dikarenakan kondisi inflasi saat ini masih sangat tinggi. Selain itu pengaruh ekonomi global juga dinilai masih mengancam Indonesia.

"Tetapi kalau pemerintah mau bekerja keras menggenjot pertumbuhan ekonomi secara luas, serta mengevaluasi alokasi anggaran di beberapa kementerian, saya yakin target yang dikemukakan Presiden SBY pada sidang paripurna penyampaian RAPBN 2014, bisa tercapai," katanya.

Namun sayangnya, upaya ke arah tersebut menurut Nurdin, tidak terlihat dari RAPBN 2014. Pemerintah masih jauh dari tujuan utama keberadaan negara sesungguhnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Bahkan, pemerintah justru hanya mencanangkan pemberian dana secara tunai melalui berbagai program seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

"Padahal itu tidak mendidik dan tidak berkekanjutan. Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan peningkatan kesejahteraan lewat program nyata seperti membantu pengelolaan nasib masyarakat pedesaan dan pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Nurdin mengakui dalam beberapa tahun terakhir ini keseimbangan primer pada APBN selalu negatif. Untuk itu, pemerintah diminta menghemat belanja-belanja rutin seperti belanja barang dan jasa karena boros, daripada menambah utang baru.

"Seharusnya belanja-belanja non belanja modal harus dikurangi. Tapi untuk belanja modal tetap harus meningkat," ungkapnya.

Menurut pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Sri Adiningsih, dipastikan dalam revisi APBN nanti akan terjadi pembengkakan anggaran. Hal ini terjadi jika instabilitas makro ekonomi meningkat serta pertumbuhan ekonomi menurun yang membuat pemerintah menggunakan fiskal untuk mengatasi kedua masalah ini.

“Bisa naik dan memang selalu seperti itu dari RAPBN ke APBN saat ada revisi nanti, karena ke depannya pasti ada peningkatan di beberapa anggaran”, jelas dia.

Namun begitu, Sri mengharapkan RAPBN yang telah disiapkan untuk pelaksanaan tahun 2014 nanti memberi fleksibilitas bagi pemerintahan yang baru. Menurut dia hal ini agar pemerintahan yang akan datang ruang geraknya tidak terbatas dalam memperbaiki ekonomi.

Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa kesehatan APBN diukur dari banyak hal dan idealnya tidak ada defisit fiskal. “Situasi pertumbuhan ekonomi yang terancam menurun membuat defisit primer dapat terjadi. Seharusnya utang kita digunakan untuk kepentingan produktif, bukannya hal-hal yang bersifat konsumtif”, jelas dia.

Menurut dia, saat ini penggunaan utang luar negeri untuk bayar utang juga baik domestik maupun luar negeri memang belum terselesaikan. “Namun tidak bisa dikatakan tidak keberpihakan kepada rakyat, memang belum ideal”, ujar dia. nurul/bari/iwan/mohar

TABEL PERBANDINGAN DEFISIT ANGGARAN

Komponen RAPBN 2014 APBN-P 2013

Belanja Negara Rp 1.816,7 Triliun Rp 1.726,2 Triliun

Penerimaan Negara Rp 1.662,5 Triliun Rp 1.502 Triliun

Defisit Rp 154,2 Triliun Rp 224,2 Triliun

DAFTAR ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG DI ATAS Rp 35 TRILIUN

Kementerian Pertahanan Rp 83,4 Triliun Kemendikbud Rp 82,7 Triliun Kementerian PU Rp 74,9 Triliun Kementerian Agama Rp 49,6 Triliun Kementerian Kesehatan Rp 44,9 Triliun Kepolisian RI Rp 41,5 Triliun Kementerian Perhubungan Rp 39,2 Triliun

Sumber : Data RAPBN 2014