Komisi XI Desak Pemerintah Tuntaskan Pembangunan Inklusif

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta meminta pemerintah menuntaskan pembangunan inklusif atau pemerataan akses dan aset pembangunan pada akhir masa pemerintahan 2014. \"Penyampaian pidato Nota Keuangan RAPBN 2014 diharapkan dapat menjawab dan menuntaskan janji pembangunan inklusif seperti yang dikampanyekan pada 2009,\" kata Arif Budimanta di Jakarta, Kamis (15/8).

Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu menyebutkan Presiden SBY dalam visi dan misinya ketika kampanye Calon Presiden 2009 mengedepankan strategi pembangunan inklusif (pemerataan akses dan aset pembangunan). \"Tetapi kenyataannya yang terjadi adalah justru pemusatan aset yang ditunjukkan oleh gini ratio yang semakin tinggi,\" katanya.

Dari sisi aset, lanjut dia, pada 2004 ketika Presiden SBY baru mulai berkuasa angka Gini Ratio 0,32 dan 20 persen masyarakat berpendapatan tertinggi menguasai 40 persen pendapatan nasional. Kini Gini Ratio 0,41 dan 20 persen masyarakat berpenghasilan tertinggi menguasai 48 persen pendapatan nasional.

Menurut dia, dari sisi akses juga terjadi penurunan. Jika pada 2010, satu persen pertumbuhan ekonomi mampu membuka 567.000 lapangan kerja baru maka pada 2012 berkurang hampir 300 persen menjadi 178.000 lapangan kerja per satu persen pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain pembangunan inklusif juga mensyaratkan adanya akses stabilitas ekonomi rumah tangga yang ditunjukkan oleh stabilitas harga kebutuhan pokok dasar masyarakat.

\"Tetapi justru harga-harga tersebut meningkat dengan pesat malah ada yg mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan harga pada 2009 seperti misalnya harga daging,\" katanya.

Menurut dia, kebijakan fiskal yang selama lima tahun terakhir ini cenderung ekspansif yang ditunjukkan dengan defisit APBN yang semakin membesar dan utang yang meningkat, ternyata semakin menjauhkan partisipasi rakyat dalam pembangunan.

\"Untuk itu kebijakan fiskal perlu dikonsolidasikan kembali sesuai amanat konstitusi agar makna pembangunan inklusif yang pernah didengung-dengungkan itu bukan hanya jargon kampanye semata. [ant]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan

Pemerintah Perlu Awasi Ketat Aplikasi Digital Perhotelan NERACA Jakarta - Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat aplikasi dan platform digital untuk…

Kadin Berharap Pemerintah Susun Regulasi Lebih Pro Dunia Usaha - Sektor Riil

NERACA Jakarta – Kamar Dagang dan Industri Indonesia berharap pemerintah membuat kebijakan dan regulasi bidang kelautan dan perikanan pro dunia…

NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar - INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Siapkan Rekening Simpanan untuk Devisa Ekspor

    NERACA Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyiapkan rekening simpanan khusus untuk memudahkan pengelolaan devisa hasil ekspor menyusul kebijakan memperkuat…

Perbankan Syariah Lebih Suka Akad Mudharabah

    NERACA Jakarta - Praktisi perbankan syariah dari PT Sarana Multigriya Finansial Eko Ratrianto mengatakan perbankan syariah lebih menyukai…

OJK : Kepercayaan Terhadap Pasar Keuangan Meningkat

    NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan ada indikasi bahwa kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia pada…