Komisi XI Desak Pemerintah Tuntaskan Pembangunan Inklusif

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta meminta pemerintah menuntaskan pembangunan inklusif atau pemerataan akses dan aset pembangunan pada akhir masa pemerintahan 2014. \"Penyampaian pidato Nota Keuangan RAPBN 2014 diharapkan dapat menjawab dan menuntaskan janji pembangunan inklusif seperti yang dikampanyekan pada 2009,\" kata Arif Budimanta di Jakarta, Kamis (15/8).

Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu menyebutkan Presiden SBY dalam visi dan misinya ketika kampanye Calon Presiden 2009 mengedepankan strategi pembangunan inklusif (pemerataan akses dan aset pembangunan). \"Tetapi kenyataannya yang terjadi adalah justru pemusatan aset yang ditunjukkan oleh gini ratio yang semakin tinggi,\" katanya.

Dari sisi aset, lanjut dia, pada 2004 ketika Presiden SBY baru mulai berkuasa angka Gini Ratio 0,32 dan 20 persen masyarakat berpendapatan tertinggi menguasai 40 persen pendapatan nasional. Kini Gini Ratio 0,41 dan 20 persen masyarakat berpenghasilan tertinggi menguasai 48 persen pendapatan nasional.

Menurut dia, dari sisi akses juga terjadi penurunan. Jika pada 2010, satu persen pertumbuhan ekonomi mampu membuka 567.000 lapangan kerja baru maka pada 2012 berkurang hampir 300 persen menjadi 178.000 lapangan kerja per satu persen pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain pembangunan inklusif juga mensyaratkan adanya akses stabilitas ekonomi rumah tangga yang ditunjukkan oleh stabilitas harga kebutuhan pokok dasar masyarakat.

\"Tetapi justru harga-harga tersebut meningkat dengan pesat malah ada yg mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan harga pada 2009 seperti misalnya harga daging,\" katanya.

Menurut dia, kebijakan fiskal yang selama lima tahun terakhir ini cenderung ekspansif yang ditunjukkan dengan defisit APBN yang semakin membesar dan utang yang meningkat, ternyata semakin menjauhkan partisipasi rakyat dalam pembangunan.

\"Untuk itu kebijakan fiskal perlu dikonsolidasikan kembali sesuai amanat konstitusi agar makna pembangunan inklusif yang pernah didengung-dengungkan itu bukan hanya jargon kampanye semata. [ant]

BERITA TERKAIT

Pakar Desak MK Tinjau Ulang Presidential Threshold

Pakar Desak MK Tinjau Ulang Presidential Threshold NERACA Jakarta - Sejumlah pakar hukum tetap mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap…

Transformasi Pembangunan Ekonomi

Oleh: Dhenny Yuartha Junifta Peneliti INDEF   Gejolak ekonomi global memang tak berkesudahan. Setiap kali datang, banyak negara dihantam. Kali…

CIMB Niaga Syariah Dukung Pembangunan RS Hasyim Asyari

      NERACA   Jombang - Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) menyalurkan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

BRI Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Lion Air

      NERACA   Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) memfasilitasi pengelolaan keuangan Lion Air Group…

Kesadaran Masyarakat dalam Perencanaan Dana Pensiun Masih Rendah

  NERACA   Surabaya - Manulife Indonesia menyebutkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam perencanaan dana pensiun masih rendah, karena dari total…