Sejalan dengan Inflasi, BI Rate Bertahan

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 6,5% sebagai penguatan bauran kebijakan BI terhadap pengendalian inflasi. Direktur Departemen Komunikasi BI Peter Jacobs saat konferensi pers di Jakarta, Kamis, menjelaskan selain pengendalian inflasi, penetapan BI Rate tersebut juga untuk pengelolaan neraca pembayaran yang lebih berkelanjutan (sustainable) dan penguatan stabilitas sistem keuangan.

\"Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi sejumlah instrumen kebijakan moneter dan makroprudensial,\" katanya, kemarin. Peter menyebutkan langkah-langkah tersebut, yakni, pertama penguatan operasi moneter yang terus dilakukan untuk mengintensifkan pengendalian ekses likuiditas yang cenderung meningkat setelah lebaran.

Karena itu, dia mengatakan BI akan menerbitkan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dan menyempurnakan ketentuan Giro Wajib Minimum Loans to Deposit (GWM-LDR) dan GWM Sekunder. \"GWM-LDR bertujuan untuk memperkuat penyaluran kredit dan penghimpunan dana yang \'prudent\' (hati-hati), sementara GWM Sekunder untuk memperkuat manajemen likuiditas perbankan,\" katanya.

Langkah kedua, dia menjelaskan, yakni tetap menstabilisasi nilai tukar rupiah secara jangka panjang sesuai dengan kondisi fundamental perekonomian. \"Sekaligus untuk pengelolaan neraca pembayaran yang lebih \'sustainable\' (berkelanjutan),\" katanya.

Lebih lanjut, langkah ketiga, yakni BI akan akan melakukan pengawasan bank (supervisory actions) untuk mengendalikan pertumbuhan kredit yang dinilai masih relatif tinggi pada sejumlah bank dan sektor tertentu, termasuk yang mempunyai kandungan impor tinggi.

\"Penguatan kebijakan makroprudensial ini, termasuk penyempurnaan GWM-LDR dan GWM Sekunder, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan bank dalam menghadapi risiko dan memperkuat stabilitas sistem keuangan.

Keempat, dia menjelaskan, BI akan akan menyempurnakan sejumlah ketentuan untuk pengembangan pasar valas domestik lebih lanjut dan sekaligus untuk meningkatkan pasokan valas secara lebih efektif, termasuk ketentuan mengenai pemberian valas terhadap rupiah untuk bank, transaksi derivatif dan pinjaman luar negeri jangka pendek perbankan.

Peter meyakini bauran kebijakan tersebut akan memadai untuk mengarahkan inflasi 2014 yang ditargetkan sebesar 4,5% plus satu persen. Selain itu, dia mengatakan, kebijakan tersebut dapat mendukung penyesuaian ekonomi domestik untuk bergerak secara terkendali ke arah yang lebih sehat dan seimbang. \"Penguatan koordinasi dengan pemerintah terus dilakukan termasuk untuk pengendalian inflasi dan pengelolaan neraca pembayaran,\" kata Peter. [sylke]

BERITA TERKAIT

SDM Perbankan Jangan Kalah Dengan Mesin

      NERACA   Jakarta - Sumber daya manusia (SDM) perbankan harus bisa berinovasi dalam membuat kebijakan dan terobosan…

Tiga Tahun Jokowi Diklaim Berhasil Turunkan Inflasi

      NERACA   Padang - Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan dalam tiga tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi…

OCBC NISP Syariah Jalin Kerjasama dengan UIN Sumut

      NERACA   Jakarta - Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Suku Bunga Acuan Diprediksi Naik Kuartal IV

      NERACA   Jakarta - Chief Economist PT Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja memprediksi suku bunga acuan atau…

AAJI Dorong Asuransi Manfaatkan Aplikasi Digital

      NERACA   Bali - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mendorong anggotanya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi teknologi digital…

Bank Mandiri Bidik Pertumbuhan KPR 15%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri Persero Tbk membidik pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat mencapai 15…