Sejalan dengan Inflasi, BI Rate Bertahan

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 6,5% sebagai penguatan bauran kebijakan BI terhadap pengendalian inflasi. Direktur Departemen Komunikasi BI Peter Jacobs saat konferensi pers di Jakarta, Kamis, menjelaskan selain pengendalian inflasi, penetapan BI Rate tersebut juga untuk pengelolaan neraca pembayaran yang lebih berkelanjutan (sustainable) dan penguatan stabilitas sistem keuangan.

\"Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi sejumlah instrumen kebijakan moneter dan makroprudensial,\" katanya, kemarin. Peter menyebutkan langkah-langkah tersebut, yakni, pertama penguatan operasi moneter yang terus dilakukan untuk mengintensifkan pengendalian ekses likuiditas yang cenderung meningkat setelah lebaran.

Karena itu, dia mengatakan BI akan menerbitkan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dan menyempurnakan ketentuan Giro Wajib Minimum Loans to Deposit (GWM-LDR) dan GWM Sekunder. \"GWM-LDR bertujuan untuk memperkuat penyaluran kredit dan penghimpunan dana yang \'prudent\' (hati-hati), sementara GWM Sekunder untuk memperkuat manajemen likuiditas perbankan,\" katanya.

Langkah kedua, dia menjelaskan, yakni tetap menstabilisasi nilai tukar rupiah secara jangka panjang sesuai dengan kondisi fundamental perekonomian. \"Sekaligus untuk pengelolaan neraca pembayaran yang lebih \'sustainable\' (berkelanjutan),\" katanya.

Lebih lanjut, langkah ketiga, yakni BI akan akan melakukan pengawasan bank (supervisory actions) untuk mengendalikan pertumbuhan kredit yang dinilai masih relatif tinggi pada sejumlah bank dan sektor tertentu, termasuk yang mempunyai kandungan impor tinggi.

\"Penguatan kebijakan makroprudensial ini, termasuk penyempurnaan GWM-LDR dan GWM Sekunder, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan bank dalam menghadapi risiko dan memperkuat stabilitas sistem keuangan.

Keempat, dia menjelaskan, BI akan akan menyempurnakan sejumlah ketentuan untuk pengembangan pasar valas domestik lebih lanjut dan sekaligus untuk meningkatkan pasokan valas secara lebih efektif, termasuk ketentuan mengenai pemberian valas terhadap rupiah untuk bank, transaksi derivatif dan pinjaman luar negeri jangka pendek perbankan.

Peter meyakini bauran kebijakan tersebut akan memadai untuk mengarahkan inflasi 2014 yang ditargetkan sebesar 4,5% plus satu persen. Selain itu, dia mengatakan, kebijakan tersebut dapat mendukung penyesuaian ekonomi domestik untuk bergerak secara terkendali ke arah yang lebih sehat dan seimbang. \"Penguatan koordinasi dengan pemerintah terus dilakukan termasuk untuk pengendalian inflasi dan pengelolaan neraca pembayaran,\" kata Peter. [sylke]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Mandiri Bayar BP Jamsostek Debitur KUR Senilai Rp5 Miliar

  NERACA Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyediaan asuransi perlindungan bagi debitur…

OJK Minta Industri Jasa Keuangan Lakukan Penyesuaian Operasional

  NERACA Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh lembaga di industri jasa keuangan untuk melakukan penyesuaian operasional…

Asuransi Generali Buka Kantor Agen di Jambi

  NERACA Jakarta - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia meresmikan kantor keagenan baru di Kota Jambi dengan nama AG- Jambi All Star yang…