Pemerintah Kencangkan Skema Bansos - RAPBN 2014

NERACA

Jakarta - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014, pemerintah mengaku akan menekan laju angka kemiskinan melalui peningkatan anggaran, khususnya dalam skema bantuan sosial (bansos). Meskipun pertumbuhan inflasi cukup menyulitkan, namun pemerintah tetap optimistis jumlah angka kemiskinan turun pada 2014 mendatang.

\"Target maksimal angka kemiskinan tahun ini ada di angka 10,5%. Tapi angka ini dapat turun meski inflasi terus tumbuh hingga 6,3%, karena sampai bulan Agustus, angka pengangguran telah berada di angka 5,9%. Sedangkan target (penurunan angka kemiskinan) tahun ini sebesar 6%,” kata MenteriNegara Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Salsiah Alisjahbana di Jakarta, Kamis (15/8).

Dia mengklaim jika bantuan langsung sementara pemerintah (BLSM) cukup membantu menurunkan tingkat kemiskinan, karena uang yang diterima masyarakat dapat digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan sementara. Hingga saat ini, realisasi BLSM sudah mencapai 98%, dan sudah terbayar semua dalam bentuk uang. Sedangkan sisanya akan selesai hingga September 2013 mendatang. Namun Armida mengakui kalau letak persoalan, yaitu keterlambatan BLSM, ada pada database yang kurang akurat.

\"Karena memang database BLSM ini masalah utamanya. Selain (kucuran) BLSM di bulan September, nanti juga akan ada pembagian Raskin (beras miskin) sampai dua kali. Ini sangat mendorong karena bersamaan juga dengan selesainya (penyaluran) BLSM. Terus di bulan ini juga akan ada BSM (bantuan siswa miskin) untuk 20% orang tua tidak mampu,” ungkapnya.

Di lain pihak, belanja subsidi negara dinilai mengalami peningkatan hingga Rp88,1 triliun atau tumbuh rata-rata 15% dalam kurun waktu 2005 sampai 2012. Namun anggaran tersebut masih didominasi oleh subsidi energi seperi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi listrik. Dari sebesar Rp104,4 triliun pada 2005 menjadi Rp168,6 triliun pada 2012. Sedangkan subsidi nonenergi hanya mendapat jatah sebesar Rp40 triliun pada tahun lalu.

\"Pemerintah masih rajin memberi subsidi pada sektor energi, tetapi nonenergi terpinggirkan. Padahal berbagai jenis subsisi nonenergi yang sangat dibutuhkan masyarakat cukup banyak seperti subsidi pangan, pupuk, benih, dan minyak goreng,” papar Koordinator Aliansi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan, di tempat terpisah. Lebih parah lagi, menurut Dani, subsidi nonenergi yang disalurkan pemerintah justru tidak sesuai dengan konteks pengentasan kemiskinan dan tentu tidak ada pengaruhnya sama sekali.

Pasalnya, upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan hanya bersifat adhocseperti BLSM dan Raskin. “Dengan adanya tambahan Rp100 ribu per bulan maka pemerintah menganggap penduduk miskin sudah bergeser dari garis kemiskinan. Namun kalau dilihat dari hasil pendugaan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin, program BLSM belum berpengaruh terhadap pergeseran status miskin bagi penduduk yang ada di garis kemiskinan,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya merekomendasikan agar pemerintah membuat skema subsidi pangan, pupuk, benih, kedelai, dan minyak goreng pada RAPBN 2014. Karena dengan begitu beban rakyat dapat terkurangi setelah dipukul oleh kenaikan harga BBM. Dan tetap skema subsidi tidak berjalan pada lajur konsumtif seperti BLSM atau Raskin.

“Kemudian pemerintah juga harus mendesain ulang pemberian BLSM dan Raskin. Jika penduduk Indonesia mayoritasnya adalah petani maka desain program yang diluncurkan untuk mengatasi kemiskinan hingga ke akarnya adalah pemberian alokasi yang lebih optimal untuk subsidi benih dan pupuk kepada rakyat petani serta subsidi pada kredit program untuk sektor pertanian maupun UMKM,” tandasnya. [lulus]

BERITA TERKAIT

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…

Pemerintah Berusaha Optimal Jaga Ketersediaan Beras

  Oleh : Ricky Rinaldi, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)                 Tugas atau fungsi pemerintah untuk rakyat…

Pemerintah Terapkan Prosedur Ketat - Penerima PKH Meningkat

      Jakarta - Kementerian Sosial menerapkan prosedur ketat dalam sistem targeting Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2018 seiring…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Jamin Proyek SPAM Di Bandar Lampung - Butuh Rp250 triliun untuk Sarana Air Minum

      NERACA   Lampung – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII melaksanakan penandatanganan penjaminan proyek yang…

PHE Serahkan Pengelolaan Sukowati ke Pertamina EP

    NERACA   Jakarta – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu minyak…

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…